Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. Romo H.R. Muhammad Syafi’i S.H., M.Hum, baru-baru ini memaparkan tentang inklusivisme dalam pendidikan di Universitas Brawijaya (UB). Menurutnya, inklusivisme dalam pendidikan dapat membuka akses lebih luas bagi mahasiswa untuk menciptakan generasi yang inovatif dan berdaya saing global. Paparan tersebut disampaikan dalam kuliah tamu di Gedung Widyaloka Universitas Brawijaya, Rabu (12/2/2025).
“Inklusivisme dalam bidang pendidikan harus dikembangkan pemahamannya agar tidak terjadi eksklusivisme dari mereka yang menguasai bidang-bidang tertentu,” katanya.
Dia mencontohkan pada masa lampau, jika ada lulusan kedokteran menjadi seorang politikus dianggap aneh. Sebaliknya, dimasa sekarang seorang tamatan kedokteran bisa menjadi walikota jika memiliki pengetahuan politik yang memadai.
Romo menambahkan inklusivitas pendidikan kepada mahasiswa bisa saja diberikan dalam bentuk pemberian akses secara luas untuk melakukan riset kepada semua mahasiswa, program studi, dan fakultas
“Pengembangan ilmu dan teknologi tidak terbatas dengan apa yang sudah menjadi disiplin yang ada di UB. Bisa saja itu temuan-temuan terbaru, yang itu masih mendukung untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan saya kira Pak Rektor akan mensupport itu,” katanya.
Romo mengatakan, dalam delapan Misi Asta Cita, inklusivisme itu bersumber dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dalam sila-silanya dan UUD 45 dalam pasal-pasalnya memang meletakkan dasar-dasar inklusivisme, yang kemudian secara cerdas di konkretkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam Asta Citanya.
“Jadi kayaknya itu, batasannya ya cuman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” katanya.
Di bidang politik, inklusivisme mengisyaratkan bahwa Indonesia tidak memihak negara dan paham manapun. Tapi berdasar pada Hak Asasi Manusia.
“Sepanjang itu melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), maka kita akan berada di posisi itu. Kemudian kita setuju dengan demokrasi. Sepanjang itu dalam bingkai demokrasi, maka kita setuju berada di situ,” katanya.
Dia mengatakan, di bidang Ekonomi, Indonesia tidak melakukan blok manapun. Tidak liberal, tidak sosialis. Tapi ekonomi kita, ekonomi Pancasila.
“Kenapa ini disebut inklusif? Karena kita tidak persoalkan bentuk apapun, sepanjang itu tidak bertentangan dengan ketuhanan. Tidak bertentangan dengan kemanusiaan. Tidak memecah persatuan.Tidak menghilangkan asas kebersamaan. Dan masih fokus untuk menciptakan keadilan sosial. Saya kira itu adalah inklusif,” katanya.
Dia menambahkan, Inklusivitas tidak menentukan bagaimana bentuknya, formatnya, tapi justru meletakkan dasar-dasarnya.
“Tidak bertentangan dengan kemanusiaan. Tidak merusak persatuan. Demokrasi membangun kerjasama. Poinnya, yang penting mau sama-sama bekerja untuk mensejahterakan rakyat Indonesia,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Rektor V Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE.,M.Si.,Ak. mengatakan UB telah banyak melakukan kegiatan keagamaan yang luar biasa, sepeti MTQ dan pembinaan di Masjid Raden Patah (MRP).
“Banyak sekali kegiatan yang dilakukan di MRP dan masjid-masjid di fakultas. Termasuk pembinaan tahfidz di MRP. Selain di masjid pembinaan karakter juga dikelola oleh UPT Pengembangan Kepribadian Mahasiswa (PKM),” katanya.(OKY/Humas UB).
