Dalam memperkuat citra positif di lingkup perguruan tinggi khususnya pelaksanaan transformasi digital dan keterpaduan layanan birokrasi yang terintegrasi untuk memudahkan akses informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Divisi Informasi dan Kehumasan (DIK) Universitas Brawijaya (UB) kembali melakukan kunjungan ke dua lembaga pemerintahan yaitu Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Komisi Informasi Pusat (KIP), pada Minggu hingga Senin (4-5/3). Tentu saja kunjungan PPID UB tersebut juga bertujuan untuk mendukung program-program layanan yang terkait dengan informasi publik sepanjang tahun 2024 nantinya.
Hingga kini, komitmen PPID Kemenpan RB sendiri adalah memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalu transformasi dan inovasi yang berhubungan dengan capacity building, benchmarking, dukungan anggaran dan uji konsekuensi. Capacity building merupakan upaya peningkatan pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik melalui kegiatan “PPID Sharing” bagi pegawai Kemenpan RB. Kedua adalah benchmarking secara berkelanjutan melalui studi ke PPID kementrian maupun lembaga (pusat/daerah) yang dinilai memiliki reputasi terbaik. Langkah ketiga tidak kalah penting juga adalah dukungan anggaran terhadap program-program layanan publik yang cakupannya juga semakin luas dan mulai bergeser ke era digitalisasi, hal ini bisa dialokasikan dalam bentuk interaksi daring seperti PPID Sharing hingga pengembangan website. Sedangkan yg terakhir adalah upaya melakukan uji konsekuensi dan daftar informasi publik dari masing-masing unit kerja selaras dengan perwujudan reformasi birokrasi.
Salah satu program unggulan dari Kemenpan RB saat ini disebut “Bisa Tanya Kebijakan Kemenpan RB” yang terbagi dalam format berbeda pada setiap harinya (seperti hari SDM aparatur, hari layanan publik, hari reformasi birokrasi, hari lembaga dan tata laksana). Program ini terbilang menarik karena bertujuan untuk mengurangi kepadatan kunjungan tatap muka khususnya bagi tamu yang ingin hadir ke kantor, dan program ini ditransformasikan melalui layanan informasi secara online agar lebih cepat dan efisien terhadap pelaksanaannya, bahkan dengan interaksi daring semua tamu juga mendapatkan informasi secara menyeluruh tidak lagi satu-persatu. Disamping itu Kemenpan RB juga mengembangkan layanan elektronik dan melalui PPID mobile, aplikasi Lapor!, ppid livechat, di dukung dengan percepatan informasi di patform digital seperti updating website dan sosial media.
Sebagai perguruan tinggi yang kini juga sudah melakukan transformasi layanan informasi, UB juga telah memiliki beragam mekanisme dalam melakukan akses informasi publik, mulai dari website resmi, UB apps/mobile melalu Gapura, layanan UB Care, Halo Selma hingga pembaharuan informasi melalui sosial media dan direct message sebagai bentuk interaksi layanan terhadap masyarakat serta sarana komunikasi baik dari keluhan, apresiasi publik maupun pencitraan terhadap universitas.
Bersamaan dengan kunjungan ke KIP Pusat, PPID UB berencana untuk mempersiapkan program seleksi Duta Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di tingkat provinsi Jawa Timur pada tahun ini. Tujuannya tidak lain adalah perluasan wilayah informasi yang natinya tidak terbatas pada lingkup universitas saja, namun bisa mencapai tingkatan di level keberagaman (masyarakat desa, kota, provinsi) serta stakeholder dari pihak lembaga pemerintah maupun swasta. Handoko Agung Saputro selaku Komisioner Pusat menyambut baik program tersebut, mengingat UB juga sudah turut berkontribusi dan menorehkan prestasi KIP di tahun-tahun sebelumnya. Ia-pun menyarankan agar nantinya UB bisa melihat dari berbagai perspektif khususnya di daerah-daerah yang melibatkan praktisi maupun tokoh-tokoh masyarakat populer khususnya di Jawa Timur, dimana secara individu mereka memiliki kompetensi dan kemampuan dalam memberdayakan lingkungan sekitarnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan terkait keterbukaan informasi sehingga memiliki dampak positif di masyarakat. “Dengan mekanisme tersebut sejatinya membutuhkan usaha ekstra, namun tidak dipungkiri apabila memberikan pengaruh juga sangat luas, dimana UB akan semakin dikenal di daerah-daerah dan pemerintah Jawa Timur juga mendapatkan atensi dari masyarakat yang sebelumnya tidak mengenal apa itu keterbukaan informasi publik,” ungkapnya. [humas]
