Tim Zona Integritas (ZI) Universitas Brawijaya (UB) menggelar rapat kerja di ruang sidang lt.8 Gedung Rektorat UB. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja tim dalam mendorong pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selain itu, rapat ini juga diadakan untuk memperkuat tata kelola universitas, meningkatkan kualitas layanan, dan mempercepat proses reformasi birokrasi di UB .
Rapat kerja ini dihadiri oleh Ketua Satuan Reformasi Birokrasi UB, Dr. Dodyk Pranowo, STP. M.Si. (Ketua Tim Zona Integritas) Direktur Direktorat SDM, Ketua SPI, Ketua SAK, Ketua LPM serta perwakilan dari berbagai area ZI, seperti Area Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Manajemen SDM, Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Pelayanan Publik.
Dalam pembukaannya, Ketua Satuan Reformasi Birokrasi, Dr. Ngesti Dwi Prasetyo, S.H., M.Hum ., menekankan pentingnya keberlanjutan program reformasi birokrasi di lingkungan UB. Ia menyampaikan bahwa rapat ini merupakan kesempatan untuk mengevaluasi kinerja tahun 2024 dan mempersiapkan tim menghadapi tantangan di tahun 2025.
“Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja di tahun 2024 dan memastikan bahwa kita siap menghadapi tantangan di tahun 2025. Banyak fakultas yang sudah bekerja maksimal, tetapi ada juga beberapa area yang masih membutuhkan perbaikan,” ujar Ngesti.
Dalam evaluasinya, Ngesti mengungkapkan bahwa dari 19 fakultas yang dievaluasi, terdapat beberapa temuan penting, seperti penurunan kinerja di sejumlah fakultas dan kurangnya pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) di berbagai unit. “Kami menemukan bahwa kebutuhan SOP masih banyak yang belum tersedia, ini adalah masalah yang perlu segera ditangani,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya Tim Zona Integritas Area Penataan Tatalaksana agar lebih terpusat dalam memudahkan pengelolaan. “Beberapa hal sebaiknya tersentralisasi agar semua unit memiliki aplikasi dan sistem yang sama,” tambah Ngesti.
Dalam sesi akhir rapat, dibahas pula mengenai rotasi dan mutasi di lingkungan SDM, serta pentingnya evaluasi lebih mendalam terhadap proses tersebut. Rapat kerja ini ditutup dengan penetapan langkah-langkah strategis tahun 2025 serta rekomendasi untuk meningkatkan layanan publik dan tata kelola di Universitas Brawijaya agar mempercepat tercapainya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). (WDD/Humas UB)
