Saran Dosen FISIP UB untuk UMK Jatim Agar Tidak Timpang

UMK Jawa Timur 2022 telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/Kpts/013/2021. Dari data yang ada, UMK Kota Surabaya masih menjadi yang tertinggi di wilayah Jatim.

UMK Kota Surabaya tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 4.375.479,19. Sementara itu, UMK terendah di Jatim adalah UMK Sampang 2022 yakni sebesar Rp 1.922.122,97. Selisih yang mencapai kisaran Rp 2 juta itu membuat pengamat ketenagakerjaan Universitas Brawijaya, Mohammad Fajar Shodiq Ramadlan menyoroti ketimpangan yang terjadi.

Pria yang juga Dosen Ilmu Politik FISIP UB ini mengungkapkan ketimpangan antara upah yang ada di wilayah ring 1 seperti Surabaya, Sidoarjo atau Gresik jarang dibahas. Di wilayah ring 1 sudah mencapai angka 4 juta.

“Sementara daerah agraris seperti Nganjuk, Madiun atau Ngawi upahnya masih 2 jutaan. Ini timpang padahal harga bahan pokok di daerah tidak terlalu jauh signifikasinya,” ucapnya, Jumat (3/12/2021).

Karena itulah, Fajar meminta pemerintah juga memperhatikan kondisi ketimpangan ini. Sebab saat ini daerah agraris di Jatim juga mulai mengarah ke industrialisasi.

“Harusnya ada beberapa komponen yang dinegosiasikan agar tidak terlalu timpang. Harga bahan pokok di swalayan Surabaya dan Madiun relatif sama. Memang perlu ada hitungan selisih yang ideal meski ini juga bergantung relasi tripartit (pemerintah, pengusaha, buruh) di masing masing daerah,” paparnya.

Selain factor ketimpangan daerah, Fajar juga menyoroti terus diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Alumni Universitas Airlangga ini menilai sejak keluar PP tersebut maka upah tidak lagi dibahas tiap tahun melainkan hanya mengikuti inflasi.

“Jadi kondisi ini membuat kenaikan upah itu tidak signifikan. Berbeda saat sebelum ada PP 78 2015 itu upah yang ditetapkan pasti melalui survei dan tawar menawar antara ketiga pihak. PP itu juga melemahkan posisi buruh makanya kenapa tiap tahun selalu ada polemic karena buruh menilai kenaikannya terlalu kecil,” sambung Fajar.

Polemik dalam penetapan UMK tiap tahun membuat Fajar menyarankan PP nomor 78 tahun 2015 perlu dikaji ulang. Sebab peraturan pemerintah itu akan mempengaruhi aturan ketenagakerjaan yang lain.

“Sekalipun Omnibus Law sudah dianulir oleh MK tapi saat PP 78 masih ada acuan ya akan tetap jadi polemic,” ucap pria yang sudah menerbitkan beberapa tulisan di jurnal.

Selain itu, Fajar berharap penetapan UMK juga memperhatikan pengusaha yang berkategori UMKM. Sebab relasi UMKM berbentuk informal, bukan formal.

“Jadi kalau UMK juga diterapkan bagi UMKM maka akan memberatkan mereka. Sebab standar di industri manufaktur dan UMKM sudah berbeda,” pungkasnya. (*/Humas UB).