Riset UB : COVID-19 Perlambat Pengiriman Uang Pekerja Migran asal Malang

Masyarakat Desa Sukowilangun Kabupaten Malang membuat Gaplek Singkong sebagai Usaha Sampingan

Dampak pandemi COVID-19 membuat perlambatan pengiriman uang ke daerah Malang atau asal wilayah pekerja migran, karena pemberian gaji sejumlah pekerja tertunda, sehingga tidak dapat mengirimkan uang bagi keluarga mereka di Indonesia.

Peneliti Universitas Brawijaya (UB), yaitu Faishal Aminuddin, Saseendran Pallikadavath, Sujarwoto, Keppi Sukesi dan Henny Rosalinda mencatat banyak juga dari pekerja migran yang kehilangan pekerjaan sehingga tidak dapat mengirimkan uang bagi keluarga mereka di Indonesia.

“Pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan pekerja migran di luar negeri dan keluarga mereka di Indonesia selama pandemi COVID-19,” katanya.

Anggota peneliti, Keppi Sukesi mengatakan, lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Malang, yang merupakan salah satu daerah yang banyak mengirimkan pekerja migran ke luar negeri.

Para pekerja migran itu umumnya bekerja di luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan dan Arab Saudi. Mereka bekerja di sektor domestik seperti asisten rumah tangga atau pekerja pabrik.

Sejak terjadinya pandemi, banyak di antara mereka yang menghadapi permasalahan ekonomi dan berakibat pada tersendatnya pengiriman uang ke keluarga mereka di Indonesia.

‚ÄúPara pekerja migran umumnya menghadapi masalah seperti terlambatnya pembayaran gaji dan pemberhentian pekerjaan bagi mereka yang bekerja di pabrik akibat pandemi. Sehingga, mereka tidak bisa mengirimkan uang kepada keluarga mereka di Indonesia hingga beberapa bulan. Tidak hanya itu, beberapa dari mereka juga menghadapi permasalahan psikologis akibat takut terpapar virus atau tidak bisa kembali ke Indonesia,” kata Prof. Keppi

Anggota peneliti lain, Sujarwoto menjelaskan berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 605 Rumah Tangga dengan 1,926 anggota rumah tangga keluarga migran di Kabupaten Malang, semua mengalami permasalahan sosial ekonomi serta merasakan kekhawatiran terhadap keluarga mereka akibat pandemi COVID-19.

“Pada umumnya, keluarga pekerja migran merupakan warga yang berada pada kelas sosial menengah kebawah yang bergantung pada keluarga mereka yang bekerja sebagai migran untuk bertahan hidup. Sehingga, saat pekerja migran mengalami kendala terkait pengiriman gaji kepada keluarga mereka di Indonesia, para keluarga migran juga terkena dampak secara langsung,” kata Sujarwoto.

Tidak hanya itu, isu-isu seperti pengadaan sekolah daring selama pandemi juga memunculkan permasalahan tersendiri bagi keluarga migran.

Banyak dari anak-anak pekerja migran yang kesulitan bersekolah akibat tidak memiliki akses terhadap jaringan internet. Meskipun pemerintah telah memberikan bantuan sosial berupa bahan pangan dan kuota internet bagi pelajar, akan tetapi di beberapa wilayah persebaran pemberian bantuan masih dinilai belum merata.

Sehingga keluarga migran yang belum memperoleh bantuan dari pemerintah harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam hal kesehatan, para pekerja migran juga mengaku tidak pernah memperoleh bantuan kesehatan dari pemerintah Indonesia. Pemerintah dinilai kurang memperhatikan kondisi kesehatan pekerja migran yang ada di luar negeri. Demikian juga keluarga yang ditinggalkan, pada umumnya bekerja sebagai petani di desa yang tidak memiliki akses terhadap asuransi Kesehatan yaitu BPJS.

Penelitian ini dilakukan dengan kerja sama Portsmouth University Inggris yang bertujuan untuk melihat bagaimana kondisi sosio ekonomi dan kesehatan para pekerja migran dan keluarga yang ditinggalkan khususnya selama pandemi.

“Dalam riset ini kami ingin melihat masalah apa saja yang muncul dan bagaimana kebijakan yang telah atau sebaiknya dilakukan oleh pemerintah,” kata Prof. Keppy mengakhiri statementnya. (KPY/Humas UB)