Profesor UB: Pilkada Mengalami Bias Politik dan Sosial

Dr. Drs. H. Luqman Hakim, M. Sc

Profesor Bidang Sosiologi Pemerintahan Dr. Drs. H. Luqman Hakim, M. Sc., mengungkapkan Pemilihan Kepala Daerah saat ini mengalami bias politik dan sosial sehingga berkembang menjadi pemilihan politik antroposentrik kedaerahan dalam arti lebih menyuburkan ikatan-ikatan primordialisme daripada ikatan-ikatan nasionalisme politik.
“Saat ini Pilkada lebih mirip seperti pemilihan kepala politik dibandingkan kepemimpinan administrasif. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan selama 15 tahun,” kata Luqman pada saat pidato pengukuhan Profesor, Kamis (17/12/2020).
Dia menambahkan, keberadaan Pilkada dianggap membahayakan, karena sudah menjauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan 1945.
“Biaya pemilihan politik yang mahal calon kepala daerah dikuasai ataupun secara suka rela menyerahkan diri kepada oligakhi yang pusat kekuasaannya berada di tangan para pejabat tinggi negara, petinggi partai politik atau para cukong.
Oleh karena itu, dari perspektif sosiologi pemerintahan diprediksi, Pilkada cepat atau lambat, membahayakan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),”katanya.
Luqman menambahkan, meskipun sudah menjauh dari cita-cita proklamasi, masyarakat sudah cerdas.
Menurutnya, masyarakat justru memainkan Pilkada untuk kepentingan ekonomi mereka sendiri.
Mereka sengaja menjual suara kepada semua bakal calon (Balon) tetapi juga menanti Serangan Fajar.
“Ketika akhirnya tidak sedikit mereka yang berhasil terpilih ternyata masuk bui, masyarakat tidak perduli, bahkan mempersalahkan sang aktor yang hanya pandai korupsi berjamaah dengan kelompoknya sendiri, dan gagal memainkan peran Si Pitung si perampok dermawan dalam folklore rakyat Betawi zaman kolonial,” katanya.
Prof. Dr. Drs. Luqman Hakim, M.Sc menyelesaikan studi S1 di UGM, S2 di SOAS University of London, dan S3 di UGM.

Prof. Dr. Rachmad Safaat, SH., M.Si: Perlu Keadilan dalam Tata Kelola Pertambagan Mineral dan Batubara

Prof. Dr. Rachmad Safaat, SH., M.Si

Profesor Bidang Ilmu Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam Prof. Dr. Rachmad Safaat, SH., M.Si menyampaikan, Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah merupakan penghasil batubara terbesar kelima di dunia, sekaligus menjadi negara pengekspor batubara terbesar di dunia karena masih minimnya pemanfaatan batubara di dalam negeri.
Dengan potensi kontribusi yang besar tersebut diperlukan kejelasan arah politik hukum tata kelola pertambangan mineral dan batubara yang mampu menyejahterakan rakyat, khususnya di daerah yang kaya bahan tambang serta menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi berikutnya.
Namun demikian, dalam tataran realitas telah terjadi sebaliknya. Kondisi exsisting politik hukum tata kelola pertambangan mineral dan batu bara saat ini menghadapi situasi krisis dan dalam situasi anomali karena mengabaikan nilai-nilai keadilan sosial tertuang dalam sila kelima Pancasila dan Alquran, serta prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan.
“Kekayaan sumberdaya mineral dan batubara, tidak serta-merta menyejahterakan rakyat dan memberikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Justru sebaliknya menimbulkan kemiskinan, konflik sosial, degradasi, dan kerusakan lingkungan yang masif, terstruktur, dan sistematis melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang tidak ramah terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan,” jelasnya.
Berbagai laporan hasil penelitian menunjukkan dampak aktivitas pertambangan meningkatkan angka pengangguran, kekerasan, ketimpangan ekonomi, kemiskinan, ketidakadilan sosial, pencemaran dan kerusakan lingkungan, korupsi dalam tata kelola pertambangan mineral dan batubara.
Melalui penelitian ini, Rachmad Safaat merekomendasikan perlunya konstruksi baru politik hukum tata kelola pertambangan mineral dan batu bara agar kebijakan dan regulasi ke depan lebih responsif terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan dengan cara mengintegrasikan dan mengakomodasikan empat pilar utama. Meliputi: (1) teori hukum responsif dan progresif, (2) teori good governance dan good environmental governance, (3) keadilan sosial berdasarkan sila kelima dan Alquran, dan (4) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
Agar rekomendasi tersebut dapat diwujudkan, diperlukan social movement atau gerakan sosial yang luas, komprehensif, dan memiliki net working yang kuat untuk mengawal setiap agenda perubahan yang terkait dengan kebijakan dan regulasi tata kelola pertambangan mineral dan batu bara. “Kalangan akademisi dari dunia kampus menjadi aktor utama (agent) pembaruan yang menjadi motor utama penggerak perubahan, pungkasnya.
Prof. Dr. Rachmad Safaat, SH., M.Si menamatkan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum UB, S2 Magister Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan, Program Studi Ekologi Manusia, Universitas Indonesia, serta S3 di Universitas Diponegoro. Ia pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Periode 2015-2019.

Prof. Dr. Rachmad Safaat, SH., M.Si: Perlu Keadilan dalam Tata Kelola Pertambagan Mineral dan Batubara

 

Profesor Bidang Ilmu Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam Prof. Dr. Rachmad Safaat, SH., M.Si menyampaikan, Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah merupakan penghasil batubara terbesar kelima di dunia, sekaligus menjadi negara pengekspor batubara terbesar di dunia karena masih minimnya pemanfaatan batubara di dalam negeri.
Dengan potensi kontribusi yang besar tersebut diperlukan kejelasan arah politik hukum tata kelola pertambangan mineral dan batubara yang mampu menyejahterakan rakyat, khususnya di daerah yang kaya bahan tambang serta menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi berikutnya.
Namun demikian, dalam tataran realitas telah terjadi sebaliknya. Kondisi exsisting politik hukum tata kelola pertambangan mineral dan batu bara saat ini menghadapi situasi krisis dan dalam situasi anomali karena mengabaikan nilai-nilai keadilan sosial tertuang dalam sila kelima Pancasila dan Alquran, serta prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan.
“Kekayaan sumberdaya mineral dan batubara, tidak serta-merta menyejahterakan rakyat dan memberikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Justru sebaliknya menimbulkan kemiskinan, konflik sosial, degradasi, dan kerusakan lingkungan yang masif, terstruktur, dan sistematis melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang tidak ramah terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan,” jelasnya.
Berbagai laporan hasil penelitian menunjukkan dampak aktivitas pertambangan meningkatkan angka pengangguran, kekerasan, ketimpangan ekonomi, kemiskinan, ketidakadilan sosial, pencemaran dan kerusakan lingkungan, korupsi dalam tata kelola pertambangan mineral dan batubara.
Melalui penelitian ini, Rachmad Safaat merekomendasikan perlunya konstruksi baru politik hukum tata kelola pertambangan mineral dan batu bara agar kebijakan dan regulasi ke depan lebih responsif terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan dengan cara mengintegrasikan dan mengakomodasikan empat pilar utama. Meliputi: (1) teori hukum responsif dan progresif, (2) teori good governance dan good environmental governance, (3) keadilan sosial berdasarkan sila kelima dan Alquran, dan (4) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
Agar rekomendasi tersebut dapat diwujudkan, diperlukan social movement atau gerakan sosial yang luas, komprehensif, dan memiliki net working yang kuat untuk mengawal setiap agenda perubahan yang terkait dengan kebijakan dan regulasi tata kelola pertambangan mineral dan batu bara. “Kalangan akademisi dari dunia kampus menjadi aktor utama (agent) pembaruan yang menjadi motor utama penggerak perubahan, pungkasnya.
Prof. Dr. Rachmad Safaat, SH., M.Si menamatkan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum UB, S2 Magister Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan, Program Studi Ekologi Manusia, Universitas Indonesia, serta S3 di Universitas Diponegoro. Ia pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Periode 2015-2019.

Universitas Brawijaya (UB) mengukuhkan dua Profesor baru, Kamis (17/12/2020), di Gedung Widyaloka. Pertama, Prof. Dr. Drs. Luqman Hakim, M.Sc, sebagai Profesor aktif ke 12 dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), Profesor aktif ke-188 di UB, dan ke-271 dari seluruh Profesor yang telah dihasilkan oleh UB. Kedua, Prof. Dr. Rachmad Safaat, SH., M.Si sebagai Profesor aktif ke-6 dari Fakultas Hukum (FH), Profesor aktif ke-189 dari UB, serta ke-272 dari seluruh Profesor yang telah dihasilkan UB. [Humas UB]