Prasetya Online

>

Press Release

Rektor UB: Pendirian Kampus Kediri Legal

Submit by oky_dian on December 21, 2016 | View : 1016

Rektor Universitas Brawijaya Prof Dr. Ir M Bisri, MS mengatakan pembangunan kampus kediri adalah legal. Hal ini sesuai dengan UU RI Nomer 12 Tahun 2012 pasal 34 tentang pendidikan tinggi. Peraturan tersebut mengatakan bahwa program studi yang diselenggarakan di kampus utama Perguruan Tinggi dapat diselenggarakan di luar kampus utama dalam suatu provinsi. Jika diselenggarakan di provinsi lain melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi Setempat.

Prof Bisri menjelaskan frasa "di luar kampus utama" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 UU Nomor 12 Tahun 2012 tidak dapat dimaknai atau disamakan dengan frasa "di luar domisili" dalam Permendiknas Nomor 20 Tahun 2011. Hal ini dikarenakan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 terdapat peraturan penyelenggaraan prodi di luar kampus utama dalam suatu provinsi. Sehingga bisa dilakukan penafsiran bahwa penyelenggaraan prodi tidak hanya di satu kabupaten/kota melainkan juga dapat dilakukan di Kabupaten/Kota lain tapi tetap dalam satu provinsi yang sama .

"Kampus utama UB terletak di Kota Malang dan rencana kerjasama menyelenggarakan prodi di luar kampus utama akan dilakukan di Kota Kediri. Kota Malang dan Kota Kediri masih berada pada satu provinsi yang sama yakni Provinsi Jawa Timur,"katanya.

Rektor menambahkan tujuan utama pembangunan UB Kediri adalah untuk membantu Pemkot Kediri dalam merintis pembangunan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sehingga jika ada PTN di Kediri, maka lulusan SMA dari Tulungagung, Madiun, Kediri, Blitar, Trenggalek, dan Ngawi tidak perlu ke Malang untuk melanjutkan perkuliahan.

Proses pembangunan UB kampus Kediri tersebut juga sudah melalui berbagai tahapan, antara lain penandatanganan nota kerjasama antara UB dan Pemkot Kediri, ijin dari Pemkot Kediri dan Riset Dikti.

Dikatakannya, jika saat ini terjadi permasalahan terkait legalitas seperti yang diutarakan oleh DPRD Kota Kediri beberapa waktu lalu, maka hal tersebut karena ketidakcocokan pemahaman.

"Pemahaman kami ketika sudah sesuai dengan UU RI NO.12 Tahun 2012 pasal 34, maka kami mendirikan UB Kampus Kediri sudah sesuai dengan hukum. Jika memang tidak diijinkan maka sudah dari dulu kami hentikan pembangunannya dan mahasiswanya kami alokasikan di UB Malang saja,"kata Rektor UB.

Rektor menambahkan, keputusannya untuk menyelenggarakan Prodi di Luar Kampus Utama harus dimaknai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yangmana dalam asas Hukum Administrasi Negara, dikenal Asas Praduga Rechmatig yang berarti Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dianggap sah dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku selama belum dibatalkan baik melalui upaya administratif ataupun Putusan Peradilan Tata Usaha Negara.

Beberapa waktu lalu DPRD Kota Kediri berkukuh menyatakan UB Kampus Kediri yang tengah dibangun oleh Pemerintah Kota Kediri belum mengantongi izin kegiatan perkuliahan dari Dirjen Dikti. Hal ini terungkap saat Dewan mendatangi Dirjen Dikti di Jakarta untuk meminta kejelasan status kampus tersebut. Menurut Dikti, kegiatan perkuliahan di sini termasuk pendidikan luar domisili, dan mereka belum mengantongi izin itu. [Oky Dian/Humas UB]