Prasetya Online

>

Siaran Pers

Perjalanan Fadel Muhammad, Sang Wirausaha menjadi Guru Besar

Dikirim oleh oky_dian pada 23 Agustus 2018 | Dilihat : 594

Malang, 22 Agustus 2018- Fadel Muhammad lahir di Ternate 20 Mei 1952. Ia adalah  sulung dari delapan bersaudara buah kasih pasangan Muhammad Muchsin Al Hadar dan Salmah binti Salim. Ketika Fadel masih dalam kandungan, seorang habib bernama Habib Sali Bin Tindan memberikan amanat kepada Abah dan Umi Fadel, "Anakmu akan berbeda, nanti kalau anakmu lahir beri nama dia Fadel".

Fadel menempuh pendidikan SD hingga SMA di pulau rempah Ternate. Setamat SMA, ia melanjutkan pendidikan di Fakultas Teknik Industri, Departemen Fisika Teknik, Institut Teknologi Bandung (ITB) dan lulus tahun 1978. Semasa kuliah di ITB (1975), Fadel pernah mendapat penghargaan sebagai mahasiswa teladan/tokoh mahasiswa nasional. Pasca dari ITB, dirinya mengikuti kursus manajemen dan leadeship di berbagai negara.

Pada tahun 2007, Fadel mendapatkan derajat doktor dalam ilmu administrasi negara di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude. Saat ini, Fadel Muhammad adalah anggota Komisi VII DPR RI dan salah satu pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) periode 2014-2019.

Fadel telah membangun jiwa entrepreneur-nya sejak masa kanak-kanak dengan membantu Umi berjualan roti, kemampuan entrepreneurial-nya mulai teruji ketika menjadi pengurus koperasi mahasiswa ITB dengan membuka keagenan sepeda motor. Fadel tidak hanya menjadi praktisi, tetapi juga pemikir kewirausahaan. Tulisannya tersebar di berbagai media. Disertasi doktornya pun tentang pemikiran kewirausahaan.

Fadel memiliki ketekunan luar biasa dan pengalaman sangat luas dalam bidang kewirausahaan, mulai dari organisasi profesi, sebagai Ketua Komite Kadin Iran, Ketua Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi (ASPA), anggota Persatuan Insinyur Indonesia (PII), anggota World CEO, dan anggota American Society of Mechanical Engineers. Di bidang politik dan pemerintahan, Fadel saat ini adalah anggota DPR RI (2014-2019), Menteri Kelautan dan Perikanan RI (2009-2011), Gubernur Gorontalo (2001-2009), Wakil Ketua Umum Partai Golkar (2009-2011), dan Bendahara Partai Golkar (1999-2004).

 Fadel dipercaya untuk menduduki jabatan Guru Besar terhitung sejak 1 Juni 2018 melalui Surat Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi yang menetapkan DR. Ir. Fadel Muhammad sebagai Guru Besar Ilmu Kewirausahaan Sektor Publik.

Fadel Muhammad konsisten dalam mewujudkan visi hidupnya. Prof. Dr. Ginandjar Kartasasmita--sebelas tahun yang lalu dalam sambutan peluncuran buku yang diangkat dari disertasi doktor dan pengalaman Fadel menjadi Gubernur, Reinventing Local Government: Pengalaman dari Daerah-mengatakan bahwa Fadel adalah sosok manusia paripurna dan tuntas dalam mengemban tugas.

Ketika mahasiswa, dia berhasil menjadi mahasiswa teladan tingkat nasional (1975). Lulus sebagai insinyur, ia menjalankan profesi keinsinyurannya dengan mendirikan PT Bukaka, dari bengkel kecil reparasi alat berat menjadi perusahan engineering yang terpandang. Saat menjadi Gubernur, Fadel mampu membawa Gorontalo-yang sebelumnya merupakan halaman belakang Sulawesi-menjadi provinsi inovasi, dan meletakkan dasar pembangunan yang bertumpu pada ekonomi jagung. Fadel adalah satu-satunya yang mendapat Piagam Ketahanan Pangan Abadi. Di bidang politik, Fadel berperan ketika Golkar menghadapi masa sulit pasca reformasi. Dia adalah sedikit tokoh Golkar yang dijuluki "Golkar Putih". Sebagai legislator, waktu menjadi pimpinan Komisi XI, melalui perannya sebagai policy entrepreneur berhasil mendorong Bank Indonesia (BI) untuk memberikan subsidi Kredit Usaha Rakat (KUR) dari bunga kredit 22% menjadi 12% dan sekarang bunga KUR tinggal 7,5%.

Kesibukannya yang cukup tinggi tidak menyurutkan Fadel untuk membagi ilmu kewirausahaan. Sejak tahun 1998, Fadel memberikan kuliah tamu di berbagai  universitas, di antaranya Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia juga mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti sampai tahun 2000. Kkemudian, ia berlabuh di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya hingga sekarang.

Memahami Pemikiran Fadel Muhammad tentang Kewirausahan Sektor Publik

            Kinerja pemerintah yang baik menurut Fadel adalah yang mampu menjadikan rakyat berpendapatan dan menumbuhkan kepercayaan publik (public trust). Dengan pendekatan kewirausahaan, pengelolaan pemerintahan-terutama pemerintah daerah-harus diubah. Yang paling utama adalah cara pandang terhadap pengelolaan APBD. APBD harus dilihat dan diperlakukan sebagai modal untuk menciptakan keuntungan publik berupa meningkatnya pendapatan rakyat dan kepercayaan publik.

      Dari pemikiran ini, Fadel mengembangkan pemikiran tentang kewirausahaan sektor publik. Ini sejalan dengan sikap pemerintah yang menginginkan perbaikan pelayan publik.  Negara telah melahirkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagai kebijakan dan acuan bagi seluruh instansi pelayanan publik dalam menyelenggarakan pelayanan publiknya secara berkualitas.

Pelayanan publik terutama di tingkat pemerintah daerah sebagian besar masih belum baik. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), rata-rata nilai untuk pemerintah kabupaten dan kota seluruh Indonesia pada 2016 hanya 49,87. Sebanyak 425 pemerintah daerah atau 83% kabupaten dan kota kinerjanya masih masuk kategori nilai C (cukup atau minimal). Hasil penelitian Ombudsman Indonesia terkait kepatuhan terhadap UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, hasilnya tidak begitu baik. Sebanyak 39% dari total pemerintah provinsi memiliki tingkat kepatuhan rendah, sedangkan untuk pemerintah kabupaten/kota sebesar 65,75%.

Para penyelenggara pemerintah di daerah belum memiliki kesadaran dan komitmen untuk menciptakan kebijakan agar rakyat berpendapatan. Ini nampak dari banyaknya Kepala Daerah yang tersangkut kasus hukum. Dalam penjelasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tanggal 18 September 2017, sebanyak 77 kepala daerah ter-OTT KPK dan lebih dari 300 kepala daerah tersangkut kasus hukum. Padahal, pelayanan publik yang berkualitas akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan. Inovasi memegang peran penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik.

Pelayanan publik yang baik bisa diciptakan melalui pendekatan kewirausahaan. Kewirausahaan sektor publik sesungguhnya bukan hal baru, kewirausahaan sektor publik pun bukan hal baru. Tahun 1960-an dan 1970-an, para pakar ilmu politik dan ilmu administrasi negara telah melakukan kajian tentang kewirausahaan sektor publik (Ostrom, 1964; Wagner, 1966; Frochlich, dkk 1971; Jones, 1978). Kajian tersebut mengacu pada pemikiran Schumpeter (1934), yaitu creative destruction yang berpangkal pada inovasi dan kreativitas.

Di Indonesia kajian kewirausahaan sektor publik dirintis oleh Bintoro Tjokroamidjojo (1974) dan Ginanjar Kartasasmita (1997). Kewirausahaan sektor publik menjadi viral ketika Osborne dan Gaebler (1993) menulis buku Reinventing Government, How The Entrepreneurial Spirits is Transforming The Public Sector yang kemudian diramaikan dengan munculnya pemikiran tentang New Public Management sebagai reaksi terhadap Old Public Administration. Konsep kewirausahaan sektor publik bersandar pada konsep kewirausahaan yang lazim di sektor swasta, kemudian dimodifikasi agar sesuai dengan karakter sektor publik.

Fadel mulai intensif mengembangkan pemikiran tentang kewirausahaan di sektor publik ketika menjadi Gubernur Gorontalo. Selama menjadi Gubernur, Gorontalo dijadikan laboratorium untuk eksperimen menguji pemikirannya tentang kewirausahaan di sektor publik.

Ada tiga hal yang menjadi kegelisahan Fadel. Pertama, di sektor publik perlu ada upaya memfasilitasi proses perubahan yang kompleks di lingkungan birokrasi pemerintahan agar perilakunya berubah. Kedua, kewirausahaan sektor publik adalah instrumen yang dibutuhkan untuk membangkitkan kreativitas dan inovasi agar perubahan yang terencana dan terukur  di sektor publik dapat dilakukan. Dan ketiga, perubahan yang diinginkan adalah terciptanya kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk membuktikan bahwa pemikirannya benar, Fadel menempuh studi doktor di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Administrasi Negara di Universitas Gadjah Mada pada pertengahan tahun 2004. Dari sini, Fadel membangun model tentang Peran Kapasitas Manajemen Kewairausahaan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah kapasitas manajemen pemerintah daerah, faktor lingkungan makro, budaya organisasi dan faktor endowment daerah.

Fadel mengajukan teorema tentang pentingnya kewirausahaan sektor publik "model Fadel" untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah.

  • Kapasitas manajemen kewirausahaan mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah;
  • Budaya organisasi mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah;
  • Faktor endowment daerah mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah;
  • Faktor lingkungan makro mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah;
  • budaya organisasi mempengaruhi secara signifikan terhadap kapasitas manajemen kewirausahaan;
  • Faktor endowmen mempengaruhi secara signifikan terhadap kapasitas manajemen kewirausahaan;
  • Faktor lingkungan makro mempengaruhi secara signifikan terhadap kapasitas manajemen kewirausahaan.

Model ini berhasil dipertahankan dihadapan sidang penguji dan Fadel lulus dengan predikat cum laude.

            Dalam orasi ilmiahnya yang berjudul "Peran Kewirausahaan Sektor Publik 'Model Fadel' Untuk Peningkatan Kualias Kinerja Pemerintah Daerah", Fadel menyampaikan beberapa pesan penting yang merupakan kesimpulan dari pemikirannnya, yaitu:

  • Direkomendasikan pemerintah pusat untuk membuat peta jalan (road map) kewirausahaan sektor publik nasional yang dijadikan pedoman untuk menerapkan kewirausahaan sektor publik di lingkungan pemerintahan;
  • Perlu ada kebijakan nasional kewirausahaan sektor publik yang memberi stimulan dan insentif kepada pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dan terobosan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja daerahnya;
  • Pemerintah perlu memberikan penghargaan kepada daerah yang mampu meningkatkan kualias kinerjanya;
  • Output kewirausahaan sektor publik adalah apabila rakyat itu berpendapatan dan dukungan publik yang tinggi terhadap pemerintah (public trust).

Selain itu Fadel juga menyampaikan saran kepada para pemangku kepentingan, terutama pemerintah, yaitu:

  • Manajer publik dalam arti kepala kaerah berperan penting menyebarkan nilai-nilai kewirausahaan di lingkungan pemerintahan melalui visi dan misi yang dimplementasikan lewat serangkaian inovasi dan terobosan kebijakan untuk mengubah praktik penyelenggeraan pemerintahan yang lebih baik;
  • Karakteristik daerah, visi kepala daerah, gaya kepemimpinan kepala faerah adalah faktor yang cukup berperan menentukan keberhasilan replikasi kewirausahaan sektor publik "model Fadel".