Pesan untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran, Dosen Ilmu Pemerintahan UB: Prioritaskan Kebijakan untuk Ibu dan Anak

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah resmi dilantik, Minggu (20/10/2024). Tia Subekti, S.IP., M.A., dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) menyampaikan sejumlah harapan dan perhatian khususnya terkait dengan kebijakan ibu dan anak.

Dari beberapa riset yang telah dilakukan, Tia menekankan pentingnya perhatian serius dari pemerintah terhadap masalah gizi dan kekerasan terhadap anak di Indonesia.

Tia menyoroti program makan siang gratis sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki gizi anak-anak di Indonesia. Menurutnya, program ini baik namun ada aspek lain yang lebih mendesak.

“Pemerintah harus bisa lebih menjamin aksesibilitas masyarakat terhadap kebutuhan bahan pokok yang bernilai gizi tinggi. Misalnya, menjaga kestabilan harga dan ketersediaan stok bahan pokok, sehingga tidak terjadi kelangkaan,” ujarnya.

Dia menekankan bagaimana Indonesia sebagai negara agraris seharusnya memiliki pasokan bahan pokok yang melimpah. Namun faktanya, masih sering terjadi kelangkaan bahan pokok, yang berakibat pada sulitnya masyarakat memenuhi kebutuhan gizi, terutama bagi anak-anak.

Selain isu gizi, Tia juga menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap anak, yang marak dibicarakan di media sosial.

“Pemerintah perlu memiliki komitmen tinggi dalam menyediakan ruang publik yang aman dan ramah untuk perempuan dan anak,” ujarnya.

Tia menyayangkan bahwa banyak kasus kekerasan terhadap anak terjadi di lembaga pendidikan, seperti sekolah, pondok pesantren, hingga di panti asuhan dan rumah. Karena itulah, perempuan alumni magister UGM ini menegaskan pemerintah harus memiliki instrumen untuk menangani masalah ini, baik melalui kebijakan tegas, pengawasan ketat hingga pemberian sanksi berat terhadap pelaku kekerasan.

Namun, hasil penelitian lapangan yang pernah dilakukan menunjukkan masih banyak lembaga yang belum memiliki mekanisme pengendalian atau pengaduan yang memadai jika terjadi kekerasan terhadap anak.

Dari pemasalahan itu, Tia Subekti menekankan pentingnya langkah-langkah perihal gizi dan kekerasan pada anak untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Mari kita terus optimis menyambut pemerintahan baru agar masyarakat Indonesia bisa lebih sejahtera,” tutupnya. (Humas FISIP)