Universitas Brawijaya (UB) mengadakan kegiatan sosialisasi Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) secara daring yang dihadiri oleh Dekan Fakultas, Direktur Direktorat, Direktur Pascasarjana/PSDKU/BPU/BSS/RSUB/Poliklinik, Kepala UPT, Kepala Divisi, KTU Fakultas, Ketua ZI fakultas/PSDKU/BPU, dan Ketua TP3G UB. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya UB dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan penguatan integritas di lingkungan kampus.
Acara dibuka oleh Ketua Satuan Reformasi Birokrasi UB, Dr. Ngesti Ngesti Dwi Prasetyo, S.H., M.Hum., yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam Reformasi Birokrasi di UB. Ia menegaskan bahwa dua program utama yang dijalankan, yaitu pelaksanaan zona integritas oleh Dikti dan Kemenpan serta program PIE PTN oleh KPK, berjalan secara sinergis untuk memperkuat ekosistem integritas di perguruan tinggi.
“Salah satu dampak dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan program PIE PTN adalah keharusan melakukan survei untuk mengukur indeks persepsi anti korupsi. Survei IPAK ini akan berlangsung hingga Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) dan menjadi bagian dari rangkaian acara yang dipusatkan di UB pada 21 November 2024,” ujar Dr. Ngesti.
Dalam sosialisasi ini, Ketua Tim IPAK UB, Nurjannah, S.Si., M.Phil., Ph.D., menjelaskan bahwa tujuan utama survei ini adalah untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai potret korupsi di internal UB serta dibutuhkannya satu parameter dalam bentuk indeks . “Kami berharap survei ini dapat menjadi parameter untuk mengidentifikasi dan memperbaiki area yang memerlukan perhatian khusus,” jelasnya.
Nurjannah juga menekankan pentingnya komitmen pimpinan fakultas dan unit dalam mendukung keterlibatan responden yang memadai. Tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan banyaknya responden dan kejujuran dalam pengisian survei.
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menghasilkan dua hal utama, yakni keterwakilan seluruh fakultas dan unit yang memenuhi target responden, serta kolaborasi seluruh civitas UB untuk memperbaiki integritas secara berkelanjutan.(WDD/Humas UB)
