Presiden Joko Widodo telah resmi melantik Komisi Nasional Disabilitas, Selasa (1/11/2021). Ada tujuh anggota yang resmi dilantik oleh Presiden.
Dengan dilantiknya Komisi Nasional Disabilitas, dosen Sosiologi FISIP UB, Slamet Tohari MA berharap para anggota komisi mampu melaksanakan tugas sesuai dengan Amanah Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
“Pertama tentu mereka harus mampu melaksanakan tugas sebagaimana Amanah UU nomor 8 tahun 2016,” ucapnya, Rabu (2/11/2021).
Selanjutnya, pria yang aktif di Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya ini mendorong Komisi Nasional Disabilitas mampu memperjuangkan pemenuhan hak difabel di setiap sektor. Yang paling utama di sektor pemerintahan.
“Terutama sektor di pemerintahan dulu. Setiap Kementerian bisa memenuhi hak difabel terhadap pelayanan,” papar Slamet Tohari.
Dia menilai komisi yang baru dilantik tersebut harus punya target dulu pada tahun pertama terutama pelaksanaan hak difabel di sektor pemerintahan.
“Sebab selama ini menurut saya belum inklusif,” sambung pria yang akrab disapa Amek ini.
Harapan besar disampaikan staf pengajar di UB ini kepada tujuh anggota Komisi Nasional Disabilitas. Salah satunya mampu bekerja dengan maksimal dan mampu mendorong nilai-nilai inklusifitas terimplementasi.
“Setidaknya sebelum bisa ke semua lapisan masyarakat minimal di pemerintahan dulu,” pungkas Slamet Tohari.
Tujuh anggota Komisi Nasional Disabiltas yang baru dilantik Presiden Jokowi kemarin yaitu Dante Rigmalia sebagai ketua merangkap anggota. Deka Kurniawan sebagai wakil ketua merangkap anggota. Eka Prastama sebagai anggota, Kikin Purnawirawan sebagai anggota, Fatimah Asri Mutmainah sebagai anggota, Jonna Arman Damanik sebagai anggota dan Rachmita Harahap sebagai anggota. (*/Humas UB).
