Prasetya Online

>

Kliping

Efektif mengendalikan daerah

Dikirim oleh humas3 pada 19 Januari 2010 | Dari Jawa Pos, edisi Selasa, 19 Januari 2010 | Komentar : 0 | Dilihat : 2508

Ahmad Erani Yustika PhD, Direktur Indef yang merupakan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya menyatakan pemerintah pusat tidak terlalu percaya diri memberi sangsi kepada daerah terhadap beberapa hal tertentu misalnya dalam keterlambatan penyusunan APBD. Kurang percaya diri itu disebabkan karena otonomi daerah dimana konsekuensinya, daerah pada tahap tertentu memiliki ruang untuk mengambil keputusan sendiri.

RSUB Disegel Satpol PP

Dikirim oleh humas3 pada 19 Januari 2010 | Dari Seputar Indonesia, edisi Selasa, 19 Januari 2010 | Komentar : 0 | Dilihat : 2497

Satpol PP Kota Malang akhirnya menyegel Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB). Proses penyegelan didasarkan pada Surat Walikota Malang No. 100/034/35.73.501/2010 tertanggal 18 Januari 2010. Pembangunan tahap I RSAUB sendiri telah selesai pada Sabtu (15/1) lalu. Tahap pertama berupa pembangunan pondasi, lantai baseman dan dua lantai diatasnya.

Yogi berpeluang, Sutiman Mengancam

Dikirim oleh humas3 pada 19 Januari 2010 | Dari Koran Pendidikan, edisi 293/II/13-19 Januari 2010 | Komentar : 0 | Dilihat : 2068

Seperti sudah diprediksikan sebelumnya, bakal calon rektor sekaligus rektor incumbent Prof Dr Ir Yogi Sugito melenggang mulus dalam bursa bakal calon Rektor UB. Pada penjaringan di tingkat fakultas Yogi memperoleh 883 suara dari 1401 orang pemilih dan di tingkat senat pria kelahiran Tulungagung itu memperoleh nilai 124 suara. Posisi kedua direbut oleh Prof Sutiman B. Sumitro dengan perolehan nilai 368 suara di tingkat fakultas dan 19 suara di tingkat senat.

 

Proyek RSAUB Disegel

Dikirim oleh humas3 pada 19 Januari 2010 | Dari Surabaya Post, edisi Selasa, 19 Januari 2010 | Komentar : 0 | Dilihat : 2531

Pada Senin (18/1) pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) berhenti. Proses penghentian didasarkan pada Surat Walikota Malang No. 100/034/35.73.501/2010 tertanggal 18 Januari 2010. Penghentian akan berakhir hingga IMB terbit.

Kurang Garang, Minta Direvisi

Dikirim oleh humas3 pada 18 Januari 2010 | Dari Malang Post, edisi Senin, 18 Januari 2010 | Komentar : 0 | Dilihat : 2232

Satpol PP mencermati penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda No. 14/2004 tentang penyelenggaraan bangunan masih dianggap lemah. Perda ini menurut Bambang Harijadi sudah usang dan perlu direvisi. Ada beberapa celah hukum yang membuat penegakan Perda itu lemah. Antara lain, Satpol tidak dapat melakukan penindakan kepada pemilik bangunan yang membangun di luar bangunan inti.