Jelang Pemilu 2024, KPU Jatim dan FISIP Inisiasi Kerjasama

Rangkaian Pemilu 2024 sudah digelar mulai tahun 2022 ini. Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai melakukan beberapa agenda agar keberlangsungan Pemilu berjalan dengan lancar.

Salah satunya KPU Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB), Rabu (6/7/2022). Komisioner KPU Jatim Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Gogot Cahyo Baskoro menjelaskan pihaknya melakukan silaturahmi untuk menjalin hubungan antara KPU dan FISIP UB.

“Kami perlu menyampaikan bahwa 14 Juni kemarin KPU sudah memasuki tahapan pemilu jelang pemilihan pada 14 Februari 2024,” ucapnya.

Menurut Gogot, sebagai penyelenggara, pemilu 2024 akan menjadi tugas berat meski sebelumnya sukses menjalankan Pilkada saat pandemic dan Pemilu 2019 saat polarisasi sangat terasa.

“Tentu kedepan kami tidak bisa jalan sendiri melaksanakan Pemilu ini. Kami merasa perlu minta tolong dengan menggandeng Perguruan Tinggi di Jawa Timur untuk mensukseskan Pemilu,” sambungnya.

Gogot berharap selanjutnya ada kerjasama yang bersifat konkrit untuk pelaksanaan tahan Pemilu 2024.

“Di perguruan tinggi ada program MBKM. Mungkin hal itu bisa sama sama dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemilu,” tegasnya.

Suasana diskusi antara KPU Jatim dan FISIP UB. (Foto: Humas FISIP)

Sementara itu, Dekan FISIP UB, Dr Sholih Muadi SH., M.Si mengungkapkan pelaksanaan Pemilu 2024 bisa jadi ajang yang tepat untuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Sebab mahasiswa akan terlibat langsung dan paham bagaimana proses pemilu terjadi.

“KPU ini tempat yang sangat baik untuk belajar, ada Ilmu Pemerintahan ada Ilmu Politik ada juga mungkin HI atau prodi prodi yang lain,” paparnya.

Dr Sholih setuju jika antara kedua belah pihak terjalin kerjasama. Sebab mahasiswa akan benar benar melaksanakan praktek jika melakukan program MBKM di KPU.

“Tentu seperti informasi KPU Jatim. Universitas harus menjalin Mou lebih dulu dengan KPU RI yang kemudian fakultas dan prodi bisa kerjasama dengan KPU Jatim atau Kabupaten Kota,” papar pria yang juga pengajar di Prodi Ilmu Politik ini. (Humas FISIP)