FP Pertemukan Akademisi, Warga, dan Pemerintah Bahas Pengelolaan DAS

Penandatanganan Nota Kerjasama Antara FP diwakilkan Dekan Dr.Ir. Damanhuri, MS. dan Kepala Desa Tawangargo Sukar

Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (FP UB) mempertemukan akademisi, Pemkab Malang, Perhutani dan masyarakat Desa Tawangargo dan Desa Ngenep membahas pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), tujuannya mengakomodir konsep pengelolaan kawasan DAS dari akademisi, pemerintah dan masyarakat desa sekitar.

Prof Ir. Kurniatun Hairiah, Ph.D menjelaskan, saat ini terjadi perbedaan dalam pengelolaan kawasan DAS khususnya di Kabupaten Malang.

“30 tahun lalu berbeda dengan saat ini yang awalnya lahan hanya digunakan sebagai lahan pertanian. Maka saat ini terjadi perbedaan kepentingan. Karena tidak hanya pertanian yang dikembangkan tapi juga peternakan, pengairan, bahkan ekowisata,” katanya.

Prof Cho menambahkan terjadinya pergeseran penggunaan lahan krn adanya perubahan gaya hidup masyarakat kota sehingga membutuhkan luasan lahan yang cukup besar tidak hanya untuk pangan atau  pertanian tapi juga pelayanan lingkungan.

“Masyarakat butuh udara bersih apalagi gaya hidup masyarakat kota datang ke desa desa cari udara udara bersih terus disana jadilah pasar Ekowisata. Lalu dibangun tempat wisata seperti gaya-gaya Korea, Jepang dan Belanda sehingga orang berdatangan , hal itu yang diminati wisatawan lokal,”katanya

Oleh karena itu, Prof Kurniatun mengatakan penggunaan lahan yang  berbeda juga akan berbeda pengaruh dan pengelolaannya.

“Sehingga harus berhati hati bagaimana dampak ini semua terhadap sosialnya ekologi, dan budayanya pada masyarakat,”kata Prof Kurniatun.

Dalam pengolahan DAS tidak hanya dibutuhkan keterlibatan sektoral tapi keterpaduan dari departemen kehutanan, pertanian, perguruan tinggi, pemerintah daerah serta masyarakat desa.

“Hal Ini yang harus kita pikirkan solusinya bagaimana agar semua sama sama diuntungkan. Melalui kegiatan kali ini diharapkan solusi tersebut bisa didapat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Jurusan Tanah Syahrul Kurniawan, SP., MP., Ph.D mengatakan pengelolaan multifungsi lanskap skala DAS diharapkan kedepan bisa menjadi laboratorium lapangan bagi mahasiswa untuk belajar apa saja.

“Hal ini merupakan implementasi merdeka belajar yang tidak hanya di kelas saja namun juga praktek di lapangan sehingga mahasiswa mempunyai wawasan komprehensif yang bisa menambah nilai poin pada saat melamar pekerjaan,”katanya.

Kegiatan Lokakarya juga menghadirkan Bupati Malang H.M. Sanusi. Dalam pemaparannya Sanusi menjelaskan tentang potensi kabupaten Malang dalam bidang kesehatan, perekonomian dan pariwisata, kehutanan, perikanan dan pertanian.

“Dalam bidang kesehatan nantinya akan dibangun beberapa rumah sakit besar dan bertaraf internasional. Sedangkan dalam bindang pariwisata ada beberapa sektor yang bisa dikembangkan seperti kawasan Bromo Tengger Semeru, Wilayah Pantai Malang Selatan,

Untuk mempererat kerja sama, FP UB juga melakukan penandatanganan kesepakatan dengan beberapa pihak yaitu CDK Kehutanan Malang, Kepala Desa Tawangargo, dan Perwakilan Kepala Desa Ngenep.

Ketua Kelompok Tani Hutan UB Forest Pi’i berharap kebijakan yang nanti dikeluarkan bisa ada program program yang memberi nilai tambah untuk perekenomian masyarakat sekitar.

Lokakarya antara pemerintah,akademisi, dan masyarakat tersebut merupakan rangkaian kegiatan PKKM (Program Kompetisi Kampus Merdeka) program studi Agroekoteknologi yang didanai oleh Dikti. (OKY/Humas UB).