FH Gelar Diskusi Penonaktifan 75 Pegawai KPK

Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) mengadakan Diskusi dengan mengangkat Tema “Solusi Alih Status Pegawai KPK Isu : Penonaktifan 75 Pegawai Pidato Presiden, Demo Save KPK dan Peretasan Media Sosial”.

Acara ini diadakan secara virtual pada Senin tanggal (24/5/2021)

Diskusi ini turut menghadirkan beberapa narasumber akademisi, seperti Ali Mashuri S.Psi,. M.sc,. P.hd selaku Pakar psikologi UB, Dr. Fachrizal Afandi S.Pi,. S.H,. M.H Selaku Pakar Hukum Pidana, Prof. Dr. Sudarsono, S.H,. M.S Guru besar Bidang Hukum Administrasi Negara FH UB, Bivitri Susanti  Akademisi STIH Jantera  kemudian Dr. Dhia Al-Uyun S.H., M.H., Selaku akademisi FH UB juga turut hadir Nova Riza dan Hotman Tambunan selaku pegawai KPK.

Diskusi ini lahir setelah dikeluarkannya SK 652 Terkait Penonaktifan 75 Pegawai KPK. Hal ini menuai banyak kontroversi bagi publik.

Dalam salah satu pidato, presiden menyebutkan Test Wawasan Kebangsangan  jangan dijadikan patokan untuk menonaktifkan 75 Pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat pada tes wawasan kebangsaan tersebut. Tetapi hingga saat ini masih belum ada kejelasan terkait tindak lanjut dari instruksi presiden oleh lembaga yang berwenang.

“Pidato presiden ini harus dimaknai sebagai suatu perintah selaku kepala negara, kepala pemerintahan tertinggi yang harus dipatuhi dan dieksekusi segera oleh pihak-pihak terkait khususnya Pimpinan KPK,”kata salah satu pegawai KPK Novariza

Pegawai KPK yang lain Hotman Tambunan mengatakan tes wawasan kebangsaan ini masih perlu alat ukur atau standar yang menjadikan seorang pegawai bisa lolos secara jelas.

Sementara itu, Ali Mashuri mengatakan tes wawasan kebangsaan sebagai  alat ukur psikologis harus bisa ditakar kualitasnya secara psikometris yang didalamnya ada dua unsur yaitu validitas dan reliabilitas.

“Kalaupun kita mau menjustifikasi tes wawasan kebangsaan sedemikian rupa tetapi tetap ada permasalahan dalam akuntabilitas dan transparansi dan ini juga melanggar asas – asas pemerintah yang baik juga,”kata Akademisi STIH Jantera Bivitri Susanti

Dr. Dhia Al-Uyun S.H., M.H., mengatakan ada beberapa hak – hak warga negara yang dilanggar pada tes wawasan kebangsaan ini, antaralain pasal 28I UUD NR1 1945 negara kita memegang prinsip non diskriminasi tetapi dalam tes wawasan kebangsaan ini pertanyaannya tidak sesuai dengan prinsip non diskriminatif karena ada indikasi kekerasan berbasis gender karena memuat pertanyaan tentang fungsi reproduksi seseorang yang kemudian menempatkan seseorang tidak sesuai equality before the law pada pasal 28D UUD NRI 1945.  Kemudian pada pasal 28H ayat (2) ada prinsip affirmative action, selanjutnya memberikan non-job pada seseorang yang mempunyai pekerjaan sebagaimana mestinya itu bagian melanggar hak asasi manusia.

“Pegawai KPK adalah ASN menurut pasal 1(6) UU KPK, disaat lembaga lain berlomba lomba keluar dari ASN tetapi lembaga KPK yang desainnya sudah benar dari awal malah dimasukan ke rezim lama. Sehingga tidak bisa disama ratakan antara ASN dengan sistem yang lama,”kara Fachrizal Afandi S.Pi,. S.H,. M.H. (FHD/Humas UB).