Saat ini pemerintah Indonesia menggiatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan cara menurunkan ketimpangan pendapatan atau rasio gini. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah meningkatkan jumlah wirausahawan. Indonesia dengan jumlah penduduk 250 juta jiwa, hanya 1,6 persen yang memilih untuk berwirausaha, sedangkan syarat negara maju harus ada dua persen wirausahawan dari total jumlah penduduk.
Demikian disampaikan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Drs. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Universitas Brawijaya (UB), Senin (21/03/2016). Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Widyaloka dan dilanjutkan dengan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Acara ini dihadiri segenap mahasiswa UB dan Usaha Kecil Menengah di Kota Malang.
Puspayoga menuturkan, peningkatan kewirausahaan akan sangat efektif jika dilakukan dengan bekerjasama dengan masyarakat kampus, karena data menunjukkan lulusan universitas yang tertarik untuk menjadi wirausahawan hanya enam persen.
“Ini tantangan bagi kampus dan kita semua. Tanpa peningkatan kewirausahaan tidak akan terjadi pemerataan kesejahteraan,” ungkapnya.
Mantan Walikota Denpasar ini mengajak semua pihak untuk tidak hanya menjadi wirausahawan biasa, namun yang dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial dengan berbasis teknologi atau disebut juga socio-technopreneur.
“Misalnya saat ini sudah banyak UKM yang sudah mengelola sampah menjadi barang-barang berharga dan karya-karyanya banyak dibeli oleh hotel-hotel di Bali. Itu salah satu contoh socio-technopreneur karena mereka mengelola sampah tersebut dengan teknologi,” paparnya.
Sementara itu Rektor UB Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.S dalam sambutannya mengatakan, perguruan tinggi memiliki satu tugas tambahan selain tri dharma perguruan tinggi, yaitu seberapa lama masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan.
“Hal tersebut menjadi syarat penilaian akreditasi, dan akan mendapat nilai A jika masa tunggu kurang dari enam bulan,” katanya.
Rektor memetakan lulusan UB akan memilih empat pilihan. Pertama, melanjutkan sekolah S2 (1 s/d 5 persen). Kedua, menjadi PNS, namun karena moratorium, peluang sangat kecil (10 persen). Ketiga, ikut perusahaan (30 persen). Keempat, hampir 40 persen menjadi wirausahawan.
“Untuk itu UB harus lebih banyak mencetak mahasiswa yang mandiri, karena hakekat entrepreneurship adalah kemandirian. Dengan munculnya Sumber Daya Manusia yang mandiri, mereka dapat menjadi penentu identitas bangsa,” pungkasnya.
Penandatanganan MoU Kementerian Koperasi dan UKM dengan UB ini mengenai pengembangan kewirausahaan para mahasiswa dan KUKM. Dalam acara ini juga dilakukan penyerahan sertifikat hak cipta di Kota Malang kepada Sumardianti (penerima hak cipta dengan judul ciptaan Kopi Sumawe), dan Wiwik Miyati (penerima hak cipta dengan judul Seni Batik Garuda. Selain itu juga dilakukan penyerahan secara simbolis Kredit Usaha Rakyat kepada sembilan UKM, dan 200 unit komputer dari IBM untuk Kongres Wanita Indonesia. [Irene]
