Metode Piramida Terbalik Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Sorry, this entry is only available in Indonesian.

Prof.Dr. Ir. Harsuko Riniwati,MP

Kondisi masyarakat nelayan masih saja erat dengan kemiskinan. Beberapa informasi dari hasil penelitian yang menggambarkan profil atau potret kehidupan masyarakat nelayan di Indonesia menunjukkan bahwa 1) pendidikan rendah, 2) perumahan belum memadai, 3) pendapatan rendah yaitu antara Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000 per bulan, 4) Pengeluaran rendah berkisar antara Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000; 5) pengeluaran tersebut tidak dapat menyentuh kebutuhan sosial seperti biaya Pendidikan (pendidikan masih terabaikan), 6) Rentan terhadap banjir pasang surut, 7) teknologi penangkapan ikan tradisional, 8) modal rendah, 9) kesejahteraan rendah dari pendapatan anggota keluarga; 10) pembangunan pedesaan pesisir tergolong rendah; 11) kehidupan nelayan identik dengan kemiskinan; 12) tingkat kesejahteraan nelayan dibawah sektor-sektor yang lain; 13) dominan sebagai nelayan buruh atau ABK (anak buah kapal); 14) jumlah penduduk perempuan dan laki-laki seimbang.

Latar belakang tersebut diantaranya menjadi alasan bagi Dr. Ir. Harsuko Riniwati,MP untuk melakukan kajian tentang metode dalam membangun masyarakat nelayan yang disampaikannya pada Pengukuhan Profesor, Rabu (26/8/2020).  Judul kajian yang diangkatnya adalah Pembangunan Masyarakat Nelayan dengan Pendekatan Pemberdayaan Metode Piramida Terbalik.

Selama ini secara teori hirarki pemberdayaan diawali dari kesejahteraan hingga paling puncak pengambilan keputusan. Piramida terbalik artinya pemberdayaan diawali dari ketrampilan pengambilan keputusan terhadap sumberdaya. “Harapannya dengan masyarakat nelayan ditingkatkan kemampuan aspek sosialnya maka terjamin kemampuan dalam analisis permasalahan yang dihadapi, aspek terhadap sumberdaya yang berkualitas dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Menurutnya, aspek sosial belum tersentuh pembangunan di perikanan dan kelautan. Selama ini pemberdayaan masyarakat nelayan masih mengutamakan indikator ekonomi padahal aspek sosial juga menjadi hal yang penting. Ini ditujukkan dengan rendahnya indeks sosial pada masyarakat nelayan.

Strategi pembangunan masyarakat nelayan perlu dilakukan dengan melakukan pendekatan yang berbeda yakni menambahkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menyentuh aspek sosial yang bersifat intangible (tidak berwujud). Perlu diketahui, pengelolaan sektor kelautan dan perikanan menggunakan enam IKU yaitu pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), nilai tukar nelayan (NTN), volume produksi, nilai produksi, rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan (RTP) dan rata-rata pendapatan nelayan. Bila dilihat dari enam IKU tersebut, Indonesia sudah berhasil. Namun nyatanya kemiskinan masih melekat pada masyarakat nelayan.

Masyarakat nelayan masih saja rentan terhadap berbagai resiko usaha penangkapan ikan yaitu resiko musim, cuaca, fluktuasi harga, armada yang kecil, teknologi sederhana, persaingan di daerah pesisir, sumberdaya milik Bersama, over fishing, konflik kepentingan dengan nelayan lokal, pelaku industri dan nelayan asing, penggunaan alat yang destruktif, perubahan sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Dengan demikian pembangunan yang hanya berorientasi ekonomi saja belum mampu menyelesaikan permasalahan.

Menurut Harsuko, metode yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan berbasis manusianya perlu ditambah dengan indeks pembangunan manusia (IPM), indeks pembangunan gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Indikator dalam menghitung IPM adalah pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Indonesia pada level global masih relatif rendah. Peringkat IPM Indonesia berada para posisi ke 113 dari 189 negara tahun 2016 dan menjadi posisi ke 111 dari 189 negara pada tahun 2019.

Perbandingan antara IPM perempuan dan IPM laki-laki merupakan indeks pembangunan gender (IPG). Indeks yang menunjukkan kapabilitas dasar manusia yang sama dengan IPM tetapi secara khusus memberi tekanan pada pencapaian yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan adalah IPG. Dari sisi indeks pemberdayaan gender (IDG), juga terjadi perbedaan antara kualitas sumberdaya laki-laki dibandingkan perempuan. Indikator pemberdayaan gender mencakup dimensi keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan. Permasalahan utama atau akar permasalahannya adalah metode pendekatan pembangunan perikanan belum lengkap dan pendekatan pemberdayaan diperlukan paradigma yang berbeda.

Paradigma yang baru tersebut yakni mengawali pemberdayaan dari pengambilan keputusan terhadap sumberdaya berbasis modal sosial yang bersifat intangible. Serta mengembangkan motivasi intrinsik karena terbukti sebagai faktor dan mediator yang kuat terhadap peningkatan kinerja pembangunan masyarakat nelayan secara menyeluruh.[sr]

  From Berita UB