Kajian Bidang Pemerintahan Kota Tebing Tinggi

Sorry, this entry is only available in Indonesia.

Kajian ini merupakan kegiatan awal proses perencanaan yang dirumuskan belandaskan data, capaian kinerja, gap, dan evaluasi kinerja. Kajian ini merupakan telaah dari berbagai aspek pemerintahan yang menyangkut beragam aspek inheren di dalamnya. Fokus utama kajian ini terletak pada upaya peningkatan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan yang nantinya diharapkan berimbas pada aspek lainnya. Kajian bidang pemerintahan ini bermaksud untuk menyediakan sebuah rumusan konsep kebijakan, prioritas dan arah pembangunan sesuai dengan bidang studi sehingga menjadi pondasi peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran Kota Tebing Tinggi. Sedangkan tujuannya pada tersedianya dokumen Kajian Bidang Pemerintahan yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis kota, provinsi dan nasional. Selain itu, juga sebagai instrumen kebijakan, prioritas dan arah pembangunan di Kota Tebing Tinggi dalam bidang pemerintahan. Sehingga, dibutuhkan kajian oleh tim Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) Universitas Brawijaya bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi (Ketua : Erwin Suheri Damanik) dipimpin oleh Arief Setiawan, S.IP., MPS. didampingi oleh anggota tim yang terdiri atas Sinergy Aditya Airlangga, S.AP., MPA. dan Dr. Qurnia Indah Permata Sari, S.IP., M.Sos. dalam pekerjaan Kajian. Dengan dukungan tim Deassy Permatasari Widjajaningsih, SP dengan mengingat kajian ini yang merupakan kegiatan yang diinisiasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Adapun beberapa rekomendasi dan catatan berdasarkan kajian yang telah dilakukan di beberapa indikator cakupan yang akan dikelompokan atau kategorisasikan menurut bidang-bidang tertentu. Rekomendasi ini merupakan hasil dari analisis dan pemetaan isu-isu strategis berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan. Dalam hal ini, ada enam kategori utama, yaitu: politik dan demokrasi, organisasi dan kelembagaan, kependudukan, infrastruktur pelayanan publik, ekonomi, pembangunan sosial, serta kelestarian lingkungan.

Rekomendasi-rekomendasi tersebut dipaparkan di bawah ini:

  1. Politik dan Demokrasi

Kondisi pada bidang politik dan demokrasi, Kota Tebing Tinggi relatif tidak ada masalah berarti. Kualitas demokrasi dan stabilitas politik tumbuh cukup baik sehingga tidak ada masalah-masalah mendasar yang harus segera diperbaiki atau ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Meskipun kualitas demokrasi dan stabilitas politik di Kota Tebing Tinggi relatif bagus, Pemerintah Kota Tebing Tinggi perlu menindaklanjuti hal tersebut dalam wujud Indek Demokrasi Kota Tebing Tinggi.

  1. Kependudukan

Aspek kependudukan di Kota Tebing Tinggi mempunyai masalah pada kesetaraan gender pada bidang ketenagakerjaan. Jumlah perempuan bekerja kurang dari separuh dari jumlah perempuan usia produktif.

  1. Kepemimpinan, Organisasi, dan Kelembagaan

Kepemimpinan dan integritas pegawai Kota Tebing Tinggi secara prinsip tidak mempunyai problem mendasar. Meski demikian, upaya-upaya sistematis tetap perlu ditempuh untuk terus melakukan perbaikan agar hasilnya lebih optimal. Sehingga Pemerintah Kota Tebing Tinggi Perlu membuat Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD). Indeks ini bertujuan untuk mengukur kelayakan dan kecakapan kepemimpinan kepala daerah agar selanjutnya bisa lebih baik. Pemerintah kota perlu berkolaborasi dengan menjalin kerja sama atau kemitraan dengan pihak lain, baik sektor pemerintahan maupun swasta. Kolaborasi perlu ditempuh dibandingkan kompetisi karena kerja sama yang baik akan melahirkan inovasi atau terobosan baru.

  1. Infrastruktur Pelayanan Publik

Kota Tebing Tinggi merupakan pelopor adanya mal pelayanan publik (MPP) di Sumatera Utara yang melibatkan 42 instansi dengan 130 jenis layanan. Pada bidang pendidikan, Pemerintah Kota Tebing Tinggi perlu menginisiasi berdirinya perguruan tinggi komunitas agar masyarakat bisa mengenyam pendidikan tinggi berkualitas lebih dekat lokasinya. Selain itu, juga perlu membuka akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui berbagai bentuk subsidi pendidikan dan/atau beasiswa. Tak bisa dipungkiri, kemajuan teknologi informasi merupakan keniscayaan yang tak bisa dihindari. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik dengan tetap memegang teguh prinsip keamanan data pribadi perlu menjadi perhatian. Tingginya mobilitas penduduk menjadikan layanan publik berbasis teknologi informasi (artificial intelligence) perlu menjadi pertimbangan khusus.

  1. Penyelenggaraan Ekonomi

Kota Tebing Tinggi merupakan kota penyangga Kawasan Strategis Nasional sehingga perlu memiliki kawasan industri yang terintegrasi agar dapat mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sektor industri. Untuk mengatasi masalah penurunan pendapatan tersebut, Pemerintah Kota Tebing Tinggi perlu untuk bekerjasama dengan pengelola jalan tol terkait pembangunan rest area. Kerja sama tersebut diletakkan dalam kerangka pembangunan rest area yang hanya bisa diisi oleh pelaku UMKM Tebing Tinggi dengan harga sewa murah.

  1. Pembangunan Sosial

Kota inklusif. Ini lah yang harus diraih oleh Kota Tebing Tinggi. Suatu kota yang bisa menampung semua warga dengan kondisi dan karakter berbeda dalam satu wadah. Perhatian kepada masyarakat ekonomi rentan perlu ditingkatkan. Pemerintah Kota Tebing Tinggi perlu memberikan intervensi dengan porsi besar dalam program pemberdayaan masyarakat guna menanggulangi permasalahan ODGJ dan PMKS. Selain itu, juga ada masalah terkait orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pemerintah Kota Tebing Tinggi perlu untuk menyusun program atau kebijakan terkait ODGJ agar mereka tidak berkeliaran di jalan. Oleh karena itu, dinas terkait perlu untuk membuat terobosan kebijakan atau program guna menuntaskan permasalahan ini.

  1. Kelestarian Lingkungan

Sebagai daerah penyangga kawasan strategis nasional, industri juga berkembang di Kota Tebing Tinggi. Monitoring dan evaluasi terhadap kondisi pengolahan limbah perlu dilakukan secara periodik. Tak hanya soal soal law enforcement, melalui dinas terkait, Pemerintah Kota Tebing Tinggi perlu untuk memberikan perhatian penuh dalam melakukan sosialisasi kepada pelaku dunia industri agar tetap memperhatikan aspek lingkungan dalam produksinya.[tim]

  From Kolom