Sorry, this entry is only available in Indonesian.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) sebagai alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap dalam hal pengawasan penggunaan keuangan negara berfungsi untuk melakukan telaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Oleh karena itu, diharapkan keberadaan BAKN akan berkontribusi positif dalam pelaksaanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara serta menjaga kredibilitas atau kepercayaan publik/masyarakat DPR RI khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan dewan. Kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Universitas Brawijaya pada Selasa (6/4) menjadi salah satu kegiatan yang membahas tentang penelaahan LHP BPK RI terkait Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK sendiri merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam proses mekanismenya di daerah-daerah masih saja sering terjadi polemik dan tidak sinerginya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mulai dari penetapan, penggunaan, penganggaran hingga pelaporannya.
Pakar Hukum, Dr. Muhammad Ali Safa’at SH, MH selaku Dekan FH UB menyoroti perbedaaan aturan DAK dari sudut pandang problematika hukum. Dimana UU No 23 tahun 2014 dan UU No 23 tahun 2004 mengalami ketimpangan antara wewenang daerah dan prioritas nasional yang kerap berseberangan dalam program kerjanya. Ada tiga permasalahan yang menjadi perhatian dalam polemik DAK, (Pertama) adalah Problem Besaran : Dimana jumlah DAK relatif kecil dibanding Dana Alokasi Umum (DAU), padahal sebenarnya berfungsi untuk mengurangi disparitas fiskal. Penentuan kriteria daerah yang menerima dan besaran yang diterima masih belum jelas bagi daerah. Ditambah lagi daerah masih harus melobi di tingkat atas untuk memutuskan besaran anggaran. (Kedua) Problem Efektivitas : Yaitu kegiatan masih berbasis input, belum pada outcome. Ketercapaian fungsi sebagai equalization grant belum dapat diukur, hingga belum diorientasikannya pada peningkatan manfaat. (Ketiga) adalah Problem Perencanaan dan Model yang terkait dengan kesesuaian waktu keputusan dengan penganggaran di daerah.
Sedangkan Dr. Fadhillah Amin, MAP, PhD selaku Dekan FIA UB mengungkapkan jika permasalah yang timbul juga sangat beragam selain ditinjau dari aspek hukum. Anatomi permasalahan ini terjadi berulang hampir setiap tahun, seperti petunjuk teknis (juknis) DAK dari Kementerian Teknis sering terlambat terbit sehingga berdampak pada eksekusi kegiatan. Adapula sebagian pemerintah daerah masih kurang proaktif dan responsif dalam mengelola DAK yang diterima, sehingga berdampak pada banyaknya dana DAK yang hangus dan tidak termanfaatkan akibat gagal lelang. Belum lagi pengadaan barang melalui e-katalog yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang dibutuhkan di lapangan atau tidak tersedianya barang tersebut di e-katalog.
Dalam diskusi tersebut, sivitas akademika UB memberikan arahan dan rekomendasi kepada peserta BAKN DPR RI dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang muncul dipermukaan. Mulai dari akselerasi penyerapan DAK yang terkait dengan kebijakan memajukan waktu pemrosesan penyaluran DAK pada awal tahun, prosentase dan fase pencairan diubah menjadi dua tahap agar mempercepat proses administrasi dan pencairan dana, penyederhanaan prasayarat pencairan dana tahap satu dengan melampirkan Perda APBD, rencana kegiatan, laporan serapan serta capaian output. Sedangkan daftar kontrak kegiatan yang sebelumnya wajib disampaikan dalam penyaluran DAK fisik tahap awal digeser ke tahap II. Adapun rekomendasi lainnya seperti, mengakomodir prioritas daerah dengan pendekatan bottom-up, memberikan ruang lebih untuk berinovasi dalam memanfaatkan DAK selaras dengan tujuan desentralisasi. Pengembangan evaluasi kerja yang tidak sebatas output namun juga outcome sehingga nantinya dapat memotivasi perangkat daerah melalui pemberlakuan kebijakan insentif dan de-insentif dalam mengapresiasi kinerja mereka.
