Menarik sekali menyaksikan rekaman dialog antara Presiden Jokowi dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Kesimpulan saya sebagai catatan Hardiknas ke-76 adalah sebagai berikut:
Pertama, pandemi Covid-19 telah menjadi alat assessment tak langsung terhadap kelemahan kebijakan, program, maupun implementasi pendidikan nasional selama ini atas wilayah NKRI yang majemuk masalah dan solusinya.
Kedua, kurangnya implementasi pembangunan infrastruktur pendidikan berikut perbedaan pemahaman antara pemerataan dengan keadilan menjadi penyebab ketimpangan pusat dan daerah yang tabirnya baru terbuka karena pandemi Covid-19.
Ketiga, ada dua kutub berseberangan antara pemikiran Presiden dan Mendikbud yang berada pada satu kutub progresif development dengan kelompok guru atau dosen yang berada pada kutub istiqomah. Kutub progresif development menginginkan dan sekaligus memberi contoh bagaimana sosok pembelajar seharusnya menjalani kehidupan, yaitu dari pelajar, terjun ke dunia kerja, berinovasi dari satu bidang ke bidang lainnya secara merdeka penentuan masa depannya dengan segala resiko dan manfaatnya.
Dua sosok tokoh tersebut telah mempratekkan dalam kehidupannya, mulai jadi mahasiswa, pengusaha mebel, menjadi walikota, gubernur, dan akhirnya Presiden. Sedangkan Mendikbud mulai kuliah, mengajar, bisnis teknologi, hingga menerima tawaran menjadi menteri.
Sementara kelompok istiqomah memilih jargon “Sekali guru/dosen, tetap guru/dosen”, sehingga lebih banyak menampilkan kekhawatiran, pesimisme akan suatu perubahan yang telah menjadi keniscayaan bagi kehidupan di muka bumi ini.
Ide kegiatan di luar setara dengan 20 SKS, yang saya tangkap dari penjelasan Mendikbud dimaksudkan agar mahasiswa dapat belajar langsung dari sumber yang mereka inginkan tanpa harus menanggung beban kurikulum konvensional yang lahir dari pemikiran kelompok istiqomah. Kita bisa telisik tentang hal ini dengan banyak contoh dimana minggu kemrin masih ada seorang Guru Besar dari PTN ternama berpendapat bahwa dosen tidak perlu membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS), cukup silabus dan selama ini terbukti sukses menghasilkan lulusan berkualitas. Sebuah analogi kejumudan di tengah arus perubahan.
Tugas kita semua untuk memberikan penyetaraan pengalaman belajar mahasiswa di luar kampus selama enam bulan dengan beban 20 SKS. Memang tidak mudah melakukannya, tetapi menjadi pembaharu memang selalu berawal dengan meneguk kopi pahit meski hasilnya nanti bisa jadi membuat kita sanggup terjaga lebih lama sehingga bisa nonton bola, nonton wayang dan lain sebagainya, sebagai sumber pembelajaran dan membandingkan dengan kehidupan kita.
Di era Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) terbuka lebar tawaran untuk kita, mau menjadi kutub yang mana? Pilihan terserah anda, karena pada hakekatnya, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa.
Keempat, sebagai catatan penutup, ide akan ada assessment tentang Indeks Pendidikan Karakter di sekolah merupakan manifestasi Program Revolusi Mental yang terasa amat pahit bagi kelompok penganut madhab Istiqomah, karena kita sudah saksikan selama ini bahwa pendidikan budi pekerti lewat jalur Mapel/Mata Kuliah Agama, dasar negara serta Kewarganegaraan, masih belum tampak internalisasinya dalam kehidupan nyata. Pelanggaran norma hukum di jalan, di kantor maupun di masyarakat masih terus berlangsung, meski jumlah rumah ibadah mengalami peningkatan luar biasa di Indonesia. Perlu kita renungkan dari sisi mana akar masalah kegagalan implementasi pendidikan karakter selama ini.
Selamat Hardiknas ke-76.
Tanpa pendidikan karakter, semua itu akan sia-sia.
Salam satoe djiwa.
Prof. Dr. Ir. Hendrawan Soetanto, M.Rur.Sc.
Pelaku dan Pemerhati Pendidikan Universitas Brawijaya
