Prasetya Online

>

Berita UB

Pergantian Ketua dan Sekretaris Jurusan Kimia

Dikirim oleh prasetya1 pada 02 Februari 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 2316

Dengan berakhirnya masa tugas Ketua dan Sekretaris Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) yang ditetapkan dengan SK Rektor atau Surat Tugas Dekan sebelumnya, dipandang  perlu memberhentikan yang bersangkutan dan mengangkat penggantinya. Hal ini tertuang dalam Keputusan Rektor nomor 011/SK/2005 yang memberhentikan Ir. Uswatun Hasanah sebagai Ketua dan Dr. Hermin Sulistyarti sebagai Sekretaris Jurusan Kimia pada FMIPA. Bersamaan dengan itu, Keputusan tersebut juga menetapkan untuk mengangkat M. Farid Rahman SSi MSi dan Darjito SSi MSi masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Kimia yang baru. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Februari 2005. [Far]

Pergantian Kepala Lab pada Jurusan Pengairan

Dikirim oleh prasetya1 pada 02 Februari 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 2647

Dengan adanya surat usulan Dekan Fakultas Teknik tanggal 24 Januari 2005 tentang pergantian Kepala Laboratorium pada Jurusan Teknik Pengairan, Rektor memandang perlu untuk memberhentikan yang bersangkutan dan mengangkat penggantinya.
Keputusan Rektor nomor 010/SK/2005 memberhentikan Ir. Endang Purwati MT sebagai Kepala Laboratorium Air dan Tanah pada Jurusan Teknik Pengairan Fakultas Teknik Unibraw, dan mengangkat penggantinya Ir. Moh. Sholichin MT sebagai Kepala Lab yang baru.
Selain itu, SK Rektor tersebut juga menetapkan Dr. Ery Suhartano ST MT sebagai Kepala Laboratorium Komputer dan Rancang Bangun sebuah jabatan baru pada jurusan yang sama. Keputusan Rektor ini dikeluarkan dan berlaku sejak tanggal 2 Februari 2005. [Far]

Fantasia 2005 IPB Berkunjung ke Unibraw

Dikirim oleh prasetya1 pada 02 Februari 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 2324

Serombongan mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB), Minggu 2/2, mengadakan kunjungan ke Jurusan Budidaya Pertanian (BP) Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Kunjungan yang diberi nama Fantasia 2005 ini melibatkan 54 mahasiswa dengan pendamping  5 dosen IPB.
Tuan rumah kunjungan ini adalah Jurusan BP dan Himpunan Mahasiswa Budidaya Pertanian (Himadata). Humas Himadata, Vicky Firmansyah menjelaskan, Fantasia 2005 merupakan kegiatan kuliah lapang mahasiswa Hortikultura  IPB angkatan 2002, selama sekitar 5 hari, yang diawali dari daerah Karawang (Jawa Barat) dan berakhir di Kediri (Jawa Timur). Para dosen yang mendampingi mereka adalah Dr. Ir. Anas D. Susila MSi (Ketua), Mudjiono SP, Ir. Diny Dinarti MS, Dr. Ir. Darda Efendi MSi, dan Winarso Drajad W PhD. Kunjungan ke Unibraw ini adalah hari ketiga kunjungan Fantasia 2005. Tujuannya, menjalin silaturahmi dan komunikasi antar mahasiswa, saling tukar pengalaman terutama keorganisasian mahasiswa.
Rombongan Fantasia 2005, diterima secara resmi oleh Ketua Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Unibraw, Dr. Ir. Agus Surjanto MS yang didampingi oleh beberapa dosen BP, antara lain Prof. Tatik Wardiyati, Dr. Ir. Lilik Setyobudi MS, Prof. Dr. Ir. Sumeru Ashari MAgr (yang juga Pembantu Dekan II Fakultas Pertanian Unibraw) dan Dr. Ir. Kuswanto MS (yang Sekretaris Jurusan BP).

Sosialisasi Aplikasi Surat Perintah Membayar

Dikirim oleh prasetya1 pada 31 Januari 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 4289

Menindaklanjuti surat edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-001/PB/2004 dan SE-007/PB/2004 masing-masing pada tanggal 21 September 2004 dan 30 September 2004 tentang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, dalam rangka efektivitas penyelenggaraan fungsi bendahara umum negara -- sambil menunggu Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) -- Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan menyusun petunjuk teknis Aplikasi Surat Perintah Membayar dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2005.
Dilatarbelakangi hal tersebut, diadakan sosialiasasi aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM) di lantai 8 gedung Rektorat, Senin (31/1). Acara yang merupakan kerja sama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang dengan Universitas Brawijaya ini dihadiri sekitar 70 peserta perwakilan instansi, di antaranya Kebun Raya Purwodadi, Depag Kabupaten Malang, Kodam V Brawijaya, Universitas Islam Negeri Malang, Badan Pusat Statistik Kota Malang, P3GI Pasuruan, BPS Kota Pasuruan, Depag Batu, Pekas Abdulrahman Saleh, LP3 Unibraw, LPM Unibraw,  Lemlit Unibraw, Perpustakaan Unibraw, dan para KTU Fakultas di lingkungan Unibraw.
Selaku narasumber, Kepala KPPN Samsul Arifin SH MM, menjelaskan prosedur penerbitan SPM oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa PA. Untuk penetapan pejabat kuasa PA dan penandatanganan SPM, pada setiap awal tahun anggaran menteri/pimpinan lembaga selaku PA menerbitkan keputusan tentang penunjukan pejabat kuasa PA untuk satuan kerja. Sementara di lingkungan instansi PA, pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPM serta bendahara pengeluaran.
SK menteri/pimpinan lembaga selaku PA yang asli seperti di atas, disampaikan kepada Kepala KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) setelah dilengkapi dengan bukti identitas pejabat yang ber-sangkutan yang meliputi: nama, NIP/NRP, pangkat/gol. ruang, jabatan, kantor/satuan kerja, cap/stempel kantor/satuan kerja dan spesimen tanda tangan.

Sosialisasi Sampai RT

Dikirim oleh prasetya1 pada 31 Januari 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 2541

Undang-Undang (UU) No 23/2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang baru disahkan September 2004 lalu akan disosialisasikan hingga tingkat RT/RW.
Alasannya, jika ada masalah KDRT, yang dilapori lebih dulu pihak RT atau RW-nya sebelum kepada aparat penegak hukum.
Menteri Pemberdayaan Perempuan Dr Meutia Hatta menjelaskan, selain tingkat RT, sosialisasi UU baru ini juga dilakukan pada keluarga, LSM, Pusat Studi Wanita (PSW) dan penegak hukum mulai hakim, jaksa juga polisi.
"Kalau bisa, tiap polres ada tempat tersendiri untuk memeriksa korban kekerasan dalam rumah tangga ini," kata Dr Meutia Hatta saat seminar Kiat-Kiat Menuju Keluarga Harmonis dan Sejahtera di gedung Widyaloka Unibraw, Sabtu (29/1).
Sosialisasi UU baru ini penting dilakukan semua elemen masyarakat, sehingga yang melihat atau mendengar bisa menolong dengan melaporkan.
Menurutnya, sebelum ada UU ini, kematian atau akibat perlakuan buruk di rumah tangga, biasanya baru diketahui setelah ada kejadian. Misalkan kematian.
Lebih parah lagi kalau hal itu dianggap masalah intern, sehingga orang lain mau ikut campur juga tidak enak. "Padahal kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi masalah istri atau masalah suami lagi," paparnya.
Ditambahkan, pihaknya masih butuh net working (jaringan kerja) untuk sosialisasi undang-undang baru itu. Dari pengamatannya lewat kotak pos 10.000, masalah KDRT bukan hanya dialami wanita tapi juga pria (suami) meski tidak sebanyak wanita. "Teror mental, seperti disindir itu kan juga bentuk kekerasan," jawabnya.
Ia mengatakan bentuk KDRT tak hanya penganiayaan (pemukulan)/bentuk fisik tetapi bisa pemaksaan seksual atau bentuk lain yang mengakibatkan penyiksaan atau penderitaan. (vie) http://www.surya.co.id/31012005/05e.phtml