Prasetya Online

>

Berita UB

Menteri Sindir Kasus Difa

Dikirim oleh prasetya1 pada 30 Januari 2005 | Komentar : 1 | Dilihat : 4137

Kasus mantan Kapolsekta Klojen AKP M. Difa Ardiansyah yang diduga menganiaya istrinya sampai juga ke telinga Menteri Pemberdayaan Wanita Dr Meutia Hatta. Dia menilai, apa yang dilakukan Difa itu sudah masuk kategori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang harus diganjar dengan hukuman berat.
"Itu (masalah KDRT, Red) bukan hanya urusan rumah tangga, tapi sudah jadi urusan bersama," katanya dalam seminar Kiat Menuju Keluarga Bahagia dan Sakinah di Unibraw kemarin.
Dengan demikian, menurut Meutia, bagi siapa saja yang mengetahui penganiayaan dalam sebuah rumah tangga, bisa melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. "Sesuai dengan UU No 23/2004, tentang KDRT, yang terbukti melakukan penganiayaan bisa dipenjara," katanya.
Khusus soal kasus Difa, Meutia mengatakan, kasus itu memang persoalan rumah tangga Diga, namun jika terbukti melakukan penganiayaan, tindakan tersebut tidak lagi menjadi sekadar urusan suami-istri. Tapi sudah menjadi urusan umum. "Tidak peduli siapa pun, yang terbukti melakukan kekerasan kepada istri bisa dilaporkan. Dan kami minta semua aparat penegak hukum memproses kasus tersebut hingga tuntas," tegas Meutia.
Putri mendiang Wakil Presiden Mohammad Hatta ini menambahkan, sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga telah lama dialami para istri. Namun, aparat tidak mengadakan tindakan hukum jika tidak ada laporan. Meski ada laporan, biasanya tidak ditindaklanjuti jika korbannya tidak meninggal. "Kalau sudah meninggal baru diproses. Tapi sekarang kan tidak demikian, sesuai dengan UU No 23/2004 ini, meskipun korban hanya diintimidasi, tetap bisa diproses sesuai hukum," kata istri ekonom Prof Sri Edi Swasono.

Menteri Meutia Hatta di Unibraw

Dikirim oleh prasetya1 pada 29 Januari 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 2221

Dr. Meutia Farida Hatta-Swasono
Dr. Meutia Farida Hatta-Swasono
Suatu tindakan dikatakan strategis bila tindakan itu memenuhi kriteria "tanam satu tumbuh seribu" (forward linkages dan backward linkages) yang besar atau "patah tumbuh hilang berganti" (the principle of self propagation). Strategi utama dalam membangun perempuan Indonesia adalah strategi empowerment menuju ke arah self empowerment. Dalam strategi ini perlu dihindari terjadinya segala jenis disempowerment terhadap perempuan. Demikian Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dr. Meutia Farida Hatta-Swasono, dalam pidato pada seminar sehari "Kiat-kiat Menuju Keluarga Harmonis dan Sejahtera", di Widyaloka Universitas Brawijaya, pada Sabtu, 29/1. Seminar dalam rangka peringatan Dies Natalis ke-42 Universitas Brawijaya ini, dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Peran Wanita dan dibuka oleh Rektor Prof. Dr. Ir. Bambang Guritno.
Lebih lanjut Meutia Hatta mengatakan, empowerment menuju self empowerment meliputi peningkatan produktivitas perempuan berupa peningkatan produk-tivitasnya sebagai sumber daya sosial ekonomi yang dapat meningkatkan nilai tambah sosial dan nilai tambah ekonomi. Selain itu meliputi peningkatan produktivitas dalam pelaksanaan tugas parenting dan meningkatkan keseteraan dan keadilan gender.
Upaya pemenuhan self empowerment, menuntut diidentifikasinya tokoh-tokoh perempuan yang mampu secara lebih efektif dan berdampak luas dalam melakukan tugas-tugas empowerment kepada sesama perempuan. Ditekankan Meutia bahwa ini bukan berarti bahwa kaum laki-laku tidak berperan dalam melakukan empowerment terhadap perempuan, namun ditekankan pada pengertian self atau kemandirian. Perempuan memberdayakan dirinya sendiri atau diri sesamanya.
Meutia mengungkapkan bahwa pada usia lima belas tahun ke atas, persentase perempuan yang tamat SD/sederajat baik di kota maupun di desa pada 2003, lebih tinggi dari laki-laki yaitu sebesar 37,3% dari 152.649.981 jiwa. Sementara untuk yang tamat SMP/sederajat, persentasenya sama antara laki-laki dan perempuan. Namun keadaan ini baik di kota maupun desa berbalik ketika mereka memasuki jenjang SMA/sederajat, dimana persentase untuk laki-laki jauh lebih tinggi (22%) dari pada perempuan (16,3%). Persentase kaum perempuan (terutama di pedesaan) semakin jauh tertinggal dibanding laki-laki ketika jenjang pendidikannya ke tingkat perguruan tinggi.

Prof. Sri Edi Swasono: Kewiraswastaan Dapat Diajarkan

Dikirim oleh prasetya1 pada 29 Januari 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 2738

Kewiraswastaan atau entrepreneurship adalah suatu intangible culture, suatu kemampuan struktural non fisikal yang mampu menggerakkan sosok fisikal. Kewiraswastaan mengkombinasikan empat faktor produksi yaitu land, labour, capital dan skill. Seorang wiraswasta yang unggul memiliki sifat-sifat kreatif, inovatif, originalitas, berani mengambil resiko, berorientasi ke depan dan mengutamakan prestasi, tahan uji, tekun, tidak gampang patah semangat, bersemangat tinggi, berdisiplin baja dan teguh dalam pendirian. Manusia dalam kelompok ini memiliki cita-cita dan dedikasi yang jelas serta etos kerja produktif dan kuat. Begitulah gambaran yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Sri Edi Swasono pada seminar sehari yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Wanita Universitas Brawijaya, Sabtu (29/1) lalu di Gedung Widyaloka.
Lebih lanjut diungkapkan oleh guru besar bidang ekonomi Universitas Indonesia ini bahwa masih banyak pihak yang kurang yakin bahwa kewiraswastaan dapat diajarkan melalui usaha pendidikan. Mereka berpendapat bahwa kewiraswastaan bertitik tolak dari in born quality atau sesuatu yang diperoleh karena keturunan, budaya, atau sikap mental yang diperoleh dari lingkungan sosialnya seperti keluarga. "Mereka tidak yakin bahwa pendidikan kewiraswastaan mampu mengubah sikap dan tingkah lakunya", tambahnya.

Jebakan Kultural
Sri Edi menyatakan bahwa jebakan hutang bangsa Indonesia telah menumbuhkan keterjebakan kultural (cultural trap), dimana posisi tersubordinasi sebagai bangsa berhutang telah menempatkan kita pada posisi keterdiktean, sekaligus membentuk pola pikir kita untuk menerima absurditas hubungan ekonomi 'tuan-hamba', yang selalu mencari kepercayaan dari pihak luar, mencari muka, dan mencari 'suaka kultural' kepada kreditor (IMF, World Bank, CGI, dan sebagainya).
Salah satu bentuk jebakan kultural terhadap bangsa Indonesia adalah ketiadaan kemampuan budaya bangsa membentuk entrepreneurship atau semangat kewiraswastaan yang memadai, sebagai upaya nyata membentuk human capital untuk menjaga martabat dan harga diri, melepaskan diri dari subordinasi dan ketergantungan, sekaligus untuk mengembangkan social capital ataupun socio-cultural capital sebagai modal ketangguhan untuk membangun financial capital. "Pendidikan tinggi kita sebagai pusat pengembangan ilmu dan budaya telah mengabaikan peran strategis entrepreneurship ini", tambahnya.

Kekerasan Perempuan, Karena Faktor Kultural dan Struktural

Dikirim oleh prasetya1 pada 29 Januari 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 18894

Kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi dalam bentuk yang cukup variatif. Kekerasan terhadap perempuan ini tidak lagi memandang korban dari satu dimensi saja. Namun, banyak dimenasi. Seperti usia, jenis kelamin, status sosial, dan sebagainya. Tapi, tindak kekerasan masih menempatkan perempuan sebagai objek korban. Kekerasan terhadap kaum hawa ini dapat dikatagorikan ke dalam beberapa hal antara lain penyelundupan, kekerasan rumah tangga, penyekapan, pemerkosaan, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, dan trafiking atau perdagangan perempuan dan anak-anak. Hal itu dikatakan Sri Wahyuningsih  SH MPd, pakar jender dan hukum Universitas Brawijaya dalam seminar Kiat-kiat Menuju Keluarga Harmonis dan Sejahtera dalam rangka Dies Natalis  Unibraw ke-42 di Gedung Widyaloka  Sabtu (29/1) lalu.
Sri Wahyuningsih mengatakan kasus penyelundupan bayi ini sudah bergeser menjadi tata niaga bayi yang tidak lagi manusiawi. Penyelundupan ini dilakukan dengan modus adopsi sampai penjualan organ-organ tubuh korban. Perdagangan ilegal bayi ini akan sangat rawan terjadi melalui daerah-daerah perbatasan, seperti Kalimantan Barat. Daerah ini menajdi daerah paling strategis untuk praktik penyelundupan bayi ke negeri Jiran Malaysia dan menjadi pemesanan pengantin perempuan bagi pria-pria veteran dari Taiwan. "Pola trafiking lainnya adalah aksi prostitusi, praktik pengemisan, TKW, pembantu rumah tangga dipekerjakan sebagai jermal dan perkebunan, serta eksploitasi seksual lainnya, seperti phedophilia. Termasuk, penyekapan gadis-gadis ABG dalam penantian panjang pemberangkat-an menuju luar negeri sebagai TKW terselubung, , "ujarnya.

Adendum Kontrak Dipertanyakan, LPM Unibraw Diperiksa Lagi, Sujud Tidak Kaget

Dikirim oleh prasetya1 pada 29 Januari 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 2394

Tim Kimbun Gate (KG) Kejari Kabupaten Malang kemarin kembali memeriksa Ketua LPM Unibraw Prof Dr Ir Syamsul Bahri. Pemeriksaan kali kedua ini difokuskan pada materi munculnya adendum kontrak antara Pemkab Malang dengan LPM Unibraw. Sebab, dana proyek kawasan industri perkebunan (Kimbun) senilai Rp 3 miliar itu salah satunya untuk pembayaran proyek adendum.
"LPM kami periksa untuk mengetahui apakah muncul adendum, padahal proyek Kigumas sudah selesai," kata Kasi Intel Kejari Abdul Qohar di kantornya kemarin. Pemeriksaan terhadap Syamsul ini, sambung dia, untuk mengungkap adendum 05/2003 dan adendum 06/2003 senilai Rp 645 juta. Sebab, anggaran untuk adendum itu diambilkan dari proyek Kimbun. Pemeriksaan Syamsul itu juga untuk mengetahui apa isi rapat kerja delapan instansi di ruang Kertanegara, Pemkab Malang, pada 5 Febuari 2004 lalu. Sebab, salah satu peserta rapat adalah LPM Unibraw. Saat itu, mantan Sekkab Malang Achmad Santoso memerintahkan pengalihan dana Kimbun ke Kigumas. "Kami menganggap pertemuan itu sangat penting karena keputusan pengalihan dana Kimbun ke Kigumas terjadi saat itu," kata Qohar. Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa pejabat pemkab diperiksa tim Kimbun-gate kejari. Dari hasil pemeriksaan sementara tim Kimbun-gate, diperkirakan ada empat calon tersangka. Dua di antaranya mengarah pada pejabat setingkat kadis.