Prasetya Online

>

Berita UB

Fantasia 2005 IPB Berkunjung ke Unibraw

Dikirim oleh prasetya1 pada 02 Februari 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 2229

Serombongan mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB), Minggu 2/2, mengadakan kunjungan ke Jurusan Budidaya Pertanian (BP) Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Kunjungan yang diberi nama Fantasia 2005 ini melibatkan 54 mahasiswa dengan pendamping  5 dosen IPB.
Tuan rumah kunjungan ini adalah Jurusan BP dan Himpunan Mahasiswa Budidaya Pertanian (Himadata). Humas Himadata, Vicky Firmansyah menjelaskan, Fantasia 2005 merupakan kegiatan kuliah lapang mahasiswa Hortikultura  IPB angkatan 2002, selama sekitar 5 hari, yang diawali dari daerah Karawang (Jawa Barat) dan berakhir di Kediri (Jawa Timur). Para dosen yang mendampingi mereka adalah Dr. Ir. Anas D. Susila MSi (Ketua), Mudjiono SP, Ir. Diny Dinarti MS, Dr. Ir. Darda Efendi MSi, dan Winarso Drajad W PhD. Kunjungan ke Unibraw ini adalah hari ketiga kunjungan Fantasia 2005. Tujuannya, menjalin silaturahmi dan komunikasi antar mahasiswa, saling tukar pengalaman terutama keorganisasian mahasiswa.
Rombongan Fantasia 2005, diterima secara resmi oleh Ketua Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Unibraw, Dr. Ir. Agus Surjanto MS yang didampingi oleh beberapa dosen BP, antara lain Prof. Tatik Wardiyati, Dr. Ir. Lilik Setyobudi MS, Prof. Dr. Ir. Sumeru Ashari MAgr (yang juga Pembantu Dekan II Fakultas Pertanian Unibraw) dan Dr. Ir. Kuswanto MS (yang Sekretaris Jurusan BP).

Sosialisasi Aplikasi Surat Perintah Membayar

Dikirim oleh prasetya1 pada 31 Januari 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 4056

Menindaklanjuti surat edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-001/PB/2004 dan SE-007/PB/2004 masing-masing pada tanggal 21 September 2004 dan 30 September 2004 tentang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, dalam rangka efektivitas penyelenggaraan fungsi bendahara umum negara -- sambil menunggu Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) -- Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan menyusun petunjuk teknis Aplikasi Surat Perintah Membayar dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2005.
Dilatarbelakangi hal tersebut, diadakan sosialiasasi aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM) di lantai 8 gedung Rektorat, Senin (31/1). Acara yang merupakan kerja sama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang dengan Universitas Brawijaya ini dihadiri sekitar 70 peserta perwakilan instansi, di antaranya Kebun Raya Purwodadi, Depag Kabupaten Malang, Kodam V Brawijaya, Universitas Islam Negeri Malang, Badan Pusat Statistik Kota Malang, P3GI Pasuruan, BPS Kota Pasuruan, Depag Batu, Pekas Abdulrahman Saleh, LP3 Unibraw, LPM Unibraw,  Lemlit Unibraw, Perpustakaan Unibraw, dan para KTU Fakultas di lingkungan Unibraw.
Selaku narasumber, Kepala KPPN Samsul Arifin SH MM, menjelaskan prosedur penerbitan SPM oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa PA. Untuk penetapan pejabat kuasa PA dan penandatanganan SPM, pada setiap awal tahun anggaran menteri/pimpinan lembaga selaku PA menerbitkan keputusan tentang penunjukan pejabat kuasa PA untuk satuan kerja. Sementara di lingkungan instansi PA, pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPM serta bendahara pengeluaran.
SK menteri/pimpinan lembaga selaku PA yang asli seperti di atas, disampaikan kepada Kepala KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) setelah dilengkapi dengan bukti identitas pejabat yang ber-sangkutan yang meliputi: nama, NIP/NRP, pangkat/gol. ruang, jabatan, kantor/satuan kerja, cap/stempel kantor/satuan kerja dan spesimen tanda tangan.

Sosialisasi Sampai RT

Dikirim oleh prasetya1 pada 31 Januari 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 2445

Undang-Undang (UU) No 23/2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang baru disahkan September 2004 lalu akan disosialisasikan hingga tingkat RT/RW.
Alasannya, jika ada masalah KDRT, yang dilapori lebih dulu pihak RT atau RW-nya sebelum kepada aparat penegak hukum.
Menteri Pemberdayaan Perempuan Dr Meutia Hatta menjelaskan, selain tingkat RT, sosialisasi UU baru ini juga dilakukan pada keluarga, LSM, Pusat Studi Wanita (PSW) dan penegak hukum mulai hakim, jaksa juga polisi.
"Kalau bisa, tiap polres ada tempat tersendiri untuk memeriksa korban kekerasan dalam rumah tangga ini," kata Dr Meutia Hatta saat seminar Kiat-Kiat Menuju Keluarga Harmonis dan Sejahtera di gedung Widyaloka Unibraw, Sabtu (29/1).
Sosialisasi UU baru ini penting dilakukan semua elemen masyarakat, sehingga yang melihat atau mendengar bisa menolong dengan melaporkan.
Menurutnya, sebelum ada UU ini, kematian atau akibat perlakuan buruk di rumah tangga, biasanya baru diketahui setelah ada kejadian. Misalkan kematian.
Lebih parah lagi kalau hal itu dianggap masalah intern, sehingga orang lain mau ikut campur juga tidak enak. "Padahal kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi masalah istri atau masalah suami lagi," paparnya.
Ditambahkan, pihaknya masih butuh net working (jaringan kerja) untuk sosialisasi undang-undang baru itu. Dari pengamatannya lewat kotak pos 10.000, masalah KDRT bukan hanya dialami wanita tapi juga pria (suami) meski tidak sebanyak wanita. "Teror mental, seperti disindir itu kan juga bentuk kekerasan," jawabnya.
Ia mengatakan bentuk KDRT tak hanya penganiayaan (pemukulan)/bentuk fisik tetapi bisa pemaksaan seksual atau bentuk lain yang mengakibatkan penyiksaan atau penderitaan. (vie) http://www.surya.co.id/31012005/05e.phtml

Unibraw Buka PSB

Dikirim oleh prasetya1 pada 30 Januari 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 2581

Meski ujian nasional (UN) untuk SMA belum dilaksanakan, namun Unibraw segera membuka pendaftaran mahasiswa baru melalui PSB (penjaringan siswa berprestasi). Rencananya, PSB akan dibuka mulai 1 Februari hingga 19 Maret 2005.
Kepala Humas Unibraw Farid Atmadiwirya menjelaskan bahwa untuk bisa mengikuti PSB ini pihak sekolah harus mengirimkan surat permintaan paling lambat 26 Februari 2005. Selanjutnya mulai 14 Februari Unibraw akan mengirimkan daftar isian yang harus diisi calon mahasiswa. "Selanjutnya sekolah yang bersangkutan mengembalikan daftar isin tersebut paling lambat 19 Maret 2005. Di atas tanggal itu sudah tidak bisa," katanya.
Menurut Farid, persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa adalah terdaftar sebagai siswa SMA, SMK atau MA baik negeri atau swasta pada tahun ajaran 2004/2005. Selain itu calon mahasiswa memiliki prestasi akademik dan non akademik tinggi yang ditunjukkan melalui bukti prestasi.
Khusus bagi calon yang diteima melalui prestasi non akademik, pertimbangannya adalah prestasi tingkat provinsi, nasional, regional dan internasional. "Tapi mereka hanya bisa memilih satu program studi," ujar Farid.
Selain itu, tambah dia, nilai rapor siswa minimal 6 untuk pelajaran eksakta dan minimal 7 untuk pelajaran lain. Nilai tersebut harus ditunjukkan melalui rapor sejak kelas satu hingga kelas tiga. Farid menegaskan seleksi mahasiswa baru melalui PSB tahun ini akan dimaksimalkan. Pasalnya, kata dia, siswa yang memiliki prestasi bagus di bidang non akademik biasanya juga harus ditampung untuk mengembangkan bakat dan minatnya. "Sebab, tidak bisa semua siswa disamakan kemampuannya dalam akademik," paparnya.
Ditambahkan, meski PSB diperuntukkan bagi siswa yang berprestasi, namun mereka tetap diharuskan membayar uang pendaftaran sebesar Rp 150 ribu. Namun yang istimewa dari para pendaftar PSB adalah jika telah diterima mereka tidak perlu tes.
Sedangkan yang tidak lolos dalam PSB tetap bisa mengikuti ujian masuk melalui tes. "Kami mengimbau kepada sekolah yang berminat mendaftarkan siswanya melalui PSB bisa segera menghubungi Unibraw," kata Farid. (lid) http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_radar&id=80403&c=88

Pertemuan 5 Febuari Dibeber, Komisi B Menduga Kuat Awal Penyimpangan

Dikirim oleh prasetya1 pada 30 Januari 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 2245

Satu per satu bukti dugaan kejanggalan Proyek Kimbun dikuak. Kemarin, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Malang, giliran membeberkan hasil pertemuan delapan instansi, pada 5 Febuari 2004 lalu. Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Kertanegara Pemkab Malang itu, diduga kuat sebagai sumber dari munculnya pengalihan dana Kimbun ke Kigumas senilai Rp 3 miliar.
Dari pembeberan itu, Tim Kimbun Gate kejari mendapatkan bukti-bukti tambahan yang faktual.
"Memang salah satu kesepakatannya, Sekkab memerintahkan Proyek Kimbun dialihkan ke Kigumas," ujar anggota Komisi B DPRD Imam Syafii, di kejari kemarin.
Seperti diberitakan sebelumnya, Tim Kimbun Gate Kejari Kabupaten Malang, kembali memeriksa Ketua LPM Unibraw Prof Syamsul Bahri. Hasil pemeriksaan itu, salah satunya menanyakan apa saja yang diketahui LPM dalam rapat tanggal 5 Febuari itu. Hal ini perlu diungkap, karena dalam pemeriksaan terdahulu, Syamsul mengaku tidak mengetahui kalau uang yang diberikan ke LPM adalah uang Kimbun.
Sebelumnya, kejari mendapat informasi baru dari hasil pemeriksaan Kasubag Pengendalian Bagian Pembangunan, Soewignyo. Di antaranya disebutkan, bahwa proyek pengadaan mesin senilai Rp 987 untuk Kigumas, diduga kuat berasal dari uang Kimbun. Ini dibuktikan sejak dari proses tender, yakni diketahui adanya usulan penetapan tender dilakukan pada 19 Juli 2004. Pada saat itu, fisik Kigumas sudah siap giling.
Ditambahkan Imam, hasil rapat di ruang Kertanegara itu, dipimpin langsung oleh mantan Sekab Achmad Santoso. Saat itu, Santoso bersama delapan instansi yakni, dinas perkebunan (disbun), dinas tenaga kerja, (disnaker), dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag), dinas permukiman (disperkim), Bagian Pembangunan, LPM Unibraw, PT Weltest (kontraktor mesin), dan PT Sumber Sarana Mitra Sejati (kontraktor sipil).