Prasetya Online

>

Berita UB

Meninggal Dunia: Drs Pariadi MSi

Dikirim oleh prasetya1 pada 10 October 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 1816


Telah meningggal dunia karena sakit, Drs. Pariadi MSi, dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Brawijaya, Minggu (9/10), pukul 20.30 WIB, di Rumah Sakit Dr Saiful Anwar (RSSA), Malang.
Sebelumnya, pukul 7.00 WIB, almarhum tidak sadarkan diri di rumah, dan dibawa ke rumah sakit di Batu. Beberapa saat kemudian dirujuk ke RSSA, dan diketahui mengalami pendarahan otak, dan meninggal dunia pada malam harinya.
Jenazah almarhum dimakamkan hari ini, Senin (10/10), pukul 10.00 WIB di pemakaman dekat rumahnya, Jalan Kajang No.2 RT 02 RW 01, Mojorejo, Batu.
Drs. Pariadi MSi, pria kelahiran Batu, 2 September 1961, alumni Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, mengabdikan diri sebagai dosen pada Jurusan Kimia FMIPA Unibraw sejak tahun 1990. Almarhum meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak. [AW]

Pelatihan Standarisasi Pengisian Data

Dikirim oleh prasetya1 pada 10 October 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 1713


Ketersediaan data dan informasi yang akurat dan cepat masih belum dapat dipenuhi di lingkungan Universitas Brawijaya. Hal ini disebabkan data dan informasi yang ada masih tersebar di fakultas dan unit-unit kerja yang lain. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja, utamanya bagaimana menginput data menurut standarisasi yang telah ditetapkan, Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI) Universitas Brawijaya mengadakan Pelatihan Standarisasi Pengisian Data untuk Unit Kerja di Lingkungan Universitas Brawijaya selama 4 hari, 10-13 Oktober 2005, di Laboratorium Pusat Komputer (Puskom) Universitas Brawijaya.
Pelatihan yang dibuka oleh Rektor Prof. Dr. Ir. Bambang Guritno ini diikuti oleh 76 orang, meliputi para sekretaris jurusan, kepala bagian, kepala sub bagian, dan staf yang mengoperasikan komputer. Materi pelatihan diberikan oleh R. Arief Setyawan ST MT dari Pusat Komputer (Puskom), dan Nanang Yudi Setyawan ST dari Unit Pengkajan dan Penerapan Teknologi Informasi (UPPTI), terdiri dari pengenalan internet, file transfer protocol (FTP), serta modifikasi struktur dan pengisian data.
Dalam sambutan pembukaannya, Rektor menyatakan saat ini belum ada ketersediaan data dan informasi yang akurat dan cepat di lingkungan Universitas Brawijaya, dikarenakan belum adanya penerapan standarisasi. Rektor mencontohkan, data-data dari bagian akademik selalu berdasarkan tahun akademik (Agustus-Juli), sementara data-data dari bagian keuangan berdasarkan pada tahun anggaran (Januari-Desember). Hal ini menyebabkan data yang diperoleh berbeda antara yang satu dengan yang lain dan kadang-kadang dapat menimbulkan kecurigaan atau ketegangan antarunit. [nik]

Bappenas Minta BPS Koreksi Penerima Dana Kompensasi BBM

Dikirim oleh prasetya1 pada 09 October 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 2031

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta agar Badan Pusat Statistik (BPS) mengoreksi data penerima dana Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) secara langsung di lapangan. Permintaan ini disampaikan karena penyaluran PKPS BBM banyak salah sasaran.
"BPS harus melakukan survei langsung ke masyarakat. Koreksi langsung tersebut merupakan suatu keharusan untuk memperbaiki kualitas penyaluran dana PKPS BBM," kata Kepala Bappenas, Sri Mulyani Indrawati kepada wartawan seusai memberikan kuliah tamu di Gedung Widyaloka Universitas Brawijaya, Sabtu (8/9).
Menurut Sri Mulyani, koreksi akan dilakukan pada penyampaian informasi soal keluarga miskin, bukan pada kriteria keluarga miskin. Sebab, kesalahan penyaluran bukan terletak pada kriteria keluarga miskin, tetapi pada penyampai informasi soal keluarga miskin. Dengan koreksi ini, maka orang yang punya tabungan, aset harus segera dicoret dari daftar penerima. "14 variabel keluarga miskin akan tetap dipakai," ujarnya.
Koreksi penerima dana PKPS BBM, lanjut Sri Mulyani, memang berdampak pada keterlambatan penerimaan dana PKPS BBM. Tapi hal itu bukan karena dananya belum tersedia, melainkan karena BPS harus mencetak ulang kartu penerima.
Hingga saat ini, Pemerintah sudah mencetak 10 juta kartu keluarga miskin penerima dana PKPS BBM dari 14 juta data keluarga miskin yang ada di Bappenas. Sebelumnya, Bappenas telah mengalokasikan sebanyak 15,5 juta keluarga miskin sebagai penerima dana PKPS BBM. Tetapi, setelah BPS melakukan survey lapangan, diketahui sebanyak 1,5 juta orang tak masuk kriteria keluarga miskin. [Bibin Bintariadi] http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2005/10/09/brk,20051009-67732,id.html

Seminar Regional Kajian Medis Legalisasi Aborsi

Dikirim oleh prasetya1 pada 09 October 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 2818

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FK Unibraw), menyelenggarakan seminar regional dengan tema "Amandemen UU Kesehatan Nomor 23 tahun 1992 dan Legalisasi Aborsi", Minggu (9/10), di gedung Widyaloka Unibraw.
Kegiatan ini dibuka oleh Dekan FK Unibraw dr. Harijanto MSPH, dan dihadiri pula oleh Pembantu Rektor III Drs. Tjahjanulin Domai, dan Pembantu Dekan III FK Unibraw dr. Sri Poeranto MKes. Seminar tersebut diikuti oleh 200 peserta yang sebagian besar dari mahasiswa FK Unibraw, FK Unair Surabaya. Pemateri yang hadir adalah dalam kesempatan itu adalah dr. Siti Candra WB SpOG dan dr. Hj. Anny Isfandyarie SpAn

Data dan Dampak Aborsi
Dalam makalah bertopik "Seputar Pengetahuan Aborsi", dr. Siti Candra WB SpOG antara lain memaparkan pengertian aborsi, data aborsi, cara-cara aborsi, dan komplikasi aborsi. Praktisi kesehatan dan sedang menempuh program S3 di Unibraw itu  mengemukakan, lebih separuh (104,6 juta orang) dari total penduduk Indonesia (208,2 juta orang) adalah perempuan. Meski aborsi dilarang oleh hukum, tetapi faktanya 2,5 juta perempuan melakukan aborsi. Menurut Fact About Abortion, Info Kit on Women's Health oleh Institute for Social Studies and Action, Maret 1991, dalam istilah kesehatan aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi dalam rahim (uterus), sebelum usia janin (fetus) mencapai 20 minggu.



Membenahi Empat Pilar Pembangunan Ekonomi

Dikirim oleh prasetya1 pada 08 October 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 6064


Mengawali perkuliahan tahun akademik 2005/2006, Program Pascasarjana (PPS) Universitas Brawijaya menyelenggarakan kuliah umum oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Dr. Sri Mulyani Indrawati.
Dengan topik "Kebijakan Ekonomi Kabinet Persatuan Indonesia untuk Recovery Perekonomian Indonesia", kuliah perdana di gedung Widyaloka Unibraw ini dihadiri oleh mahasiswa mulai dari S1 hingga S3, dan para direktur program pascasarjana perguruan tinggi se-Malang Raya.

Empat Pilar
Dr. Sri Mulyani Indrawati dalam kuliahnya menjelaskan empat pilar pembangunan ekonomi, yang meliputi pertumbuhan ekonomi, fiskal (keuangan negara), moneter, dan neraca pembayaran. Pada saat terjadi krisis tahun 1997-1998, kegoncangan dahsyat yang dialami oleh bidang moneter mengimbas pada tiga pilar yang lain. Satu-satunya pilar yang masih bertahan pada waktu itu adalah pilar keuangan negara (APBN). Itupun harus ikut menopang beban ketiga pilar lainnya. Diingatkannya, APBN tidak selalu dalam posisi sehat. Peribahasa "besar pasak daripada tiang", selalu berlaku dalam hal ini. "Asalkan pasaknya digunakan untuk investasi, seperti pendidikan", tuturnya.
Dari aspek pertumbuhan ekonomi, sasaran pokok pembangunan lima tahun ke depan adalah pengurangan jumlah pengangguran dari 9,9% menjadi 5,7%, pengurangan angka kemiskinan dari 36,1 juta orang menjadi 18,8 juta orang, penciptaan lebih dari 400 ribu lapangan pekerjaan baru, dan pertumbuhan investasi riil yang mencapai 11,5 % per tahun.

Pembenahan Struktural
Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi makro. Terciptanya kestabilan makro merupakan prasyarat yang harus dapat dipenuhi. Upaya memantapkan stablitias makro ditempuh melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
Sementara itu kebijakan fiskal diarahkan untuk terus memantapkan kesinambungan fiskal. Hal ini dilakukan dengan menurunkan stok utang pemerintah menjadi 31,8% di tahun 2009 dari 53,9% pada tahun 2004. Selain itu terus diupayakan penurunan defisit APBN. Diperkirakan pada tahun 2008 APBN telah berimbang.
Dengan lebih diarahkannya kebijakan fiskal dan moneter pada upaya memantapkan ketabilan makro, maka upaya mendorong pertumbuhan dititikberatkan pada langkah pembenahan struktural. Hal ini dilakukan dengan mendorong investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dan memperkuat kinerja sektor keuangan.
Guna penciptaan iklim usaha, menurut Sri Mulyani, banyak kondisi di Indonesia yang menghambat iklim investasi meliputi birokrasi dan kepastian hukum yang tidak kondusif, biaya produksi manufaktur yang cukup tinggi, prosedur ijin usaha yang sangat kompleks dan tidak kompetitif serta aturan ketenagakerjaan yang tidak kondusif. Selanjutnya untuk memperkuat kinerja sektor keuangan, kebijakan diarahkan pada peningkatan fungsi intermediasi dan penyaluran dana masyarakat serta peningkatan ketahanan sektor keuangan. [nok]