Prasetya Online

>

Berita UB

Ahli Geologi Malang Antisipasi Bencana Longsor 

Dikirim oleh prasetya1 pada 12 Januari 2006 | Komentar : 0 | Dilihat : 3123

pertemuan para pakar geologi di Jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Brawijaya
pertemuan para pakar geologi di Jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Brawijaya
Batu, Dau, Bumiaji, Jabung, Petungsewu, Sumbermanjing, Dampit, Tumpang, dan Singosari merupakan daerah dengan tingkat bencana longsor tertinggi di antara daerah lainnya di Malang. Demikian ungkap technical leader Tim Pemetaan dan Sosialisasi Antisipasi Bencana Longsor Malang, Marcelinus Setiawan, Kamis (12/1) di sela-sela pertemuan para pakar geologi di Jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Brawijaya.
“Mengingat terbatasnya jumlah dana yang ada, maka hanya tiga daerah saja yang menjadi prioritas untuk pemetaan dan sosialisasi antisipasi bencana longsor”, tambahnya. Ketiga daerah itu adalah Batu, Dau dan Bumiaji.
Tim beranggotakan 17 orang dari 3 organisasi, yaitu Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Adventurous Mountain Climber (AMC) Malang, American Association of Petroleum and Geologists (AAPG) Universitas Brawijaya, dan Jurusan Fisika FMIPA Universtias Brawijaya ini rencananya akan melakukan survei selama lebih kurang 10 hari, untuk membuat peta wilayah rawan bencana longsor, melaporkannya ke pimpinan pemerintah daerah, dan kemudian melakukan sosialisasi di kalangan masyarakat.
Lebih lanjut diungkapkan oleh Marcelinus Setiawan bahwa dilihat dari topografi dan geologi, kedelapan daerah yang ada di kawasan kabupaten Malang dan Batu merupakan daerah yang rawan longsor. Ciri internal seperti adanya tanah pelapukan, yang berasal dari gunung api kuarter (berusia lebih kurang dua juta tahun), serta ciri-ciri eksternal seperti lereng yang curam, tingginya curah hujan dan aktivitas di atas tanah, dimiliki oleh daerah tersebut.
Untuk itu pria yang juga anggota IAGI dan AMC ini menyatakan perlunya peran serta dari pengambil keputusan dan masyarakat setempat, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana longsor. “Saat ini yang hanya bisa dilakukan oleh masyarakat adalah bersiap-siap untuk meninggalkan lokasi yang rawan longsor. Hal ini disebabkan karena sudah terlambat untuk melakukan perbaikan, seperti misalnya reboisasi, yang paling tidak membutuhkan waktu 10 tahun”, tukasnya.
Marcelinus menambahkan bahwa pengambil kebijakan seharusnya tidak memberikan ijin kepada developer untuk melakukan pembangunan di daerah yang melewati aliran sungai. Bencana yang terjadi di Jember baru-baru ini dan Pacet (Mojokerto) setahun silam menunjukkan bahwa longsor ataupun banjir bandang, terjadi karena peralihan fungsi hutan menjadi kebun, serta ditutupnya aliran sungai untuk pemukiman dan daerah wisata. Selain itu pemerintah daerah seharusnya memiliki foto udara ataupun foto satelit yang di-update setahun sekali, selain melakukan sosialisasi, agar dapat mengantisipasi dan memprediksi terjadinya bencana alam. [nik]

Ujian Disertasi Aji Ratna Kusuma 

Dikirim oleh prasetya1 pada 11 Januari 2006 | Komentar : 0 | Dilihat : 2082

Dra. Aji Ratna Kusuma MSi
Dra. Aji Ratna Kusuma MSi
Pemerintah perlu membina usaha kecil yang dikelola perempuan. Usaha kecil merupakan salah satu pilihan perempuan dalam rangka membantu ekonomi keluarga. Umumnya kinerja usaha kecil yang dikelola oleh perempuan masih rendah dibandingkan dengan usaha  yang dikelola oleh laki-laki. Rendahnya kinerja usaha kecil yang dikelola perempuan ini terlihat dari rendahnya kemampuan untuk mengakses modal dana bergulir dari pemerintah. Demikian Dra. Aji Ratna Kusuma MSi dalam ujian terbuka disertasi doktor ilmu ekonomi yang digelar Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Rabu (11/1).
Bertindak selaku promotor Prof. Dr. Djumilah Zain SE, sedangkan sebagai kopromotor Prof. Dr. MS Idrus SE MEc, dan Dr. Armanu Thoyib MSc. Tim penguji terdiri dari Prof. Dr. Eka Afnan Troena SE, Prof. Dr. Moeljadi SE SU, Dr. Agus Suman SE DEA dan Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto.
Untuk penyusunan disertasi berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Kecil yang Dikelola Perempuan di Kalimantan Timur” ini, Aji Ratna Kusuma melakukan penelitian di 4 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: Kabupaten Kutai Kertanegara, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Timur, dengan jumlah responden 116 perusahaan kecil yang dikelola perempuan. Dari penelitian itu diketahui bahwa jenis usaha yang dijalankan sebagian besar bergerak di bidang produksi seperti makanan, kerajinan kayu, garmen, mebel, dan percetakan offset.
Banyaknya usaha kecil yang dikelola perempuan terdaftar secara fiktif, ungkap Aji Ratna Kusuma, menyulitkan pemerintah untuk melakukan pembinaan dan memantau penggunaan dana bergulir yang telah disalurkan selama ini. Untuk itu hal yang perlu dilakukan pemerintah menurut Ratna adalah melakukan pengecekan ulang terhadap keberadaan pengusaha perempuan pengelola usaha kecil, dan memberikan akses pasar yang memadai bagi peningkatan kinerja usaha kecil.
Faktor internal dan eksternal secara simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja usaha kecil yang dikelola perempuan di Kalimantan Timur. Secara parsial, hanya dua variabel, masing-masing variabel akses pangsa pasar berpengaruh positif signifikan, dan pembinaan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja usaha kecil yang dikelola perempuan.
Hasil penelitian juga menunjukkan masih rendahnya kepedulian pihak swasta terhadap usaha kecil yang dikelola perempuan. Untuk itu Aji Ratna menyarankan kepada pemerintah daerah untuk membuat suatu kebijakan terpadu yang mengatur hubungan antara usaha besar, menengah dan usaha kecil melalui asosiasi pengusaha yang ada di daerah dan sistem kemitraan yang menguntungkan semua pihak.
Dalam yudisium, ibu seorang putra ini dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar doktor dalam ilmu ekonomi dengan kekhususan manajemen, dengan predikat sangat memuaskan (indeks prestasi kumulatif 3,53).
Dr. Aji Ratna Kusuma MSi, lahir di Gunung Tabur 46 tahun silam. Gelar sarjana diperoleh di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Samarinda (1983), dan magister sains dari Universitas Hasanuddin Makasar (1995). Karir Aji Ratna dimulai pada 1984 sebagai tenaga pengajar di Universitas Mulawarman hingga sekarang. [nik]

HA Hudan Dardiri: Jihad Tidak Bermakna Kekerasan 

Dikirim oleh prasetya1 pada 10 Januari 2006 | Komentar : 0 | Dilihat : 1583

shalat Idul Adha 1426 H
shalat Idul Adha 1426 H
Islam berasal dari kata Salima, bermakna damai, selamat, dan berserah diri kepada Allah SWT. Agama Islam adalah agama yang membawa kepada jalan keselamatan dan kedamaian. Tanda seorang muslim adalah jika ia bisa membawa keselamatan dan kedamaian bagi orang lain. Pribadi muslim bukanlah orang yang tindakannya atau perbuatannya mencelakakan, merugikan, dan mengancam orang lain. Demikian sabda Rasullullah SAW yang disampaikan HA Hudan Dardiri, khatib pada shalat Idul Adha 1426 H di lapangan Kantor Pusat Universitas Brawijaya, Selasa (9/1). Shalat Ied ini diikuti oleh sivitas akademika Universitas Brawijaya dan masyarakat sekitar universitas. Nampak di antaranya Rektor Prof. Dr. Ir. Bambang Guritno, Pembantu Rektor II Prof. Dr. Moch. Munir SH, Pembantu Rektor III Drs. Tjahjanulin Domai MS, dan Pembantu Rektor IV Prof. Umar Nimran MA PhD.
Tindak kekerasan yang terjadi belakangan, telah dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan Islam dan menggunakan simbol-simbol agama Islam seperti jihad dan sahid. Hal ini, ungkap Dardiri, tidak sesuai dengan makna jihad sesungguhnya. Jihad artinya berusaha dengan segenap daya dan tenaga untuk mencapai ridla Allah. Jihad tidak bermakna kekerasan, tidak sama dengan pembunuhan, tidak bermakna teror, dan tidak bermakna perang di masa damai.
Lebih lanjut diungkapkan, dalam Islam hal ihwal mengenai peperangan telah diatur, salah satunya di dalam surat Al-Hajj: 30-40 bahwa berperang dijinkan bagi orang-orang yang diperangi (diserang). Sekalipun Islam mengijinkan berperang, namun tetap memiliki etika dan batasan ketat yaitu, dilarang merusak tanaman dan pepohonan, dilarang mengganggu wanita dan anak-anak, dilarang merusak tempat ibadah agama lain, dan wajib membiarkan orang yang sedang melakukan ibadah.
Di sela khutbah, khatib HA Hudan Dardiri sempat menyampaikan pesan khusus kepada Prof Dr Ir Bambang Guritno yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai rektor. "Seorang pemimpin yang baik adalah apabila habis selesai menyelesaikan sesuatu (tugas), harus berdiri lagi", tuturnya. Bagi rektor yang akan datang, HA Hudan Dardiri yang mantan Bupati Jombang ini mengatakan: "Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa melayani semua kalangan dan harus ramah dengan bawahan". [nik]

Kegiatan Idul Adha 

Dikirim oleh prasetya1 pada 09 Januari 2006 | Komentar : 0 | Dilihat : 2277

Universitas Brawijaya mengadakan shalat Idul Adha, Selasa 10 Januari 2006, di lapangan Kantor Pusat, mulai pukul 06.00 WIB. Bertindak selaku imam Drs. HM Hafid Hamid MAg, dan khatib HA Hudan Dardiri.
Penyelenggara kegiatan, Pusat Pembinaan Agama (PPA) Universitas Brawijaya, untuk tahun ini berhasil mengumpulkan ternak kurban sebanyak 5 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Rencananya, ternak kurban tersebut akan disembelih seusai shalat Ied. Dagingnya akan dibagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya, termasuk kaum dhuafa, dan fakir miskin [Far]

Rektor Sesalkan Demo Mahasiswa 

Dikirim oleh prasetya1 pada 08 Januari 2006 | Komentar : 0 | Dilihat : 2039

Aksi penolakan RUU BHP yang digelar FMN (Front Mahasiswa Nasional) bertepatan dengan Dies Natalis Unibraw ke-43 Kamis lalu sangat disesalkan Rektor Unibraw Prof Dr Ir Bambang Guritno. Sebab, RUU tersebut murni dirancang dan akan ditetapkan oleh DPR RI, perguruan tinggi hanya sebagai pelaksana saja, termasuk Unibraw yang saat ini sedang menuju ke arah sana.
Karena itulah, meski tidak termakan emosi, Bambang sempat mengatakan bahwa aksi tersebut salah alamat. Mestinya, mahasiswa atau siapa pun yang tidak setuju dengan RUU BHP harus datang langsung ke DPR RI meminta penjelasan. "Saya sangat menyayangkan, Unibraw ini menuju arah yang lebih maju. Kenapa masih ada saja yang protes," ucapnya.
Sebab, dengan didoknya RUU BHP, perguruan tinggi memiliki hak penuh untuk mengelola rumah tangganya. Termasuk, mengatur keuangan dan tenaga kerja atau pegawai yang dibutuhkan. Selain itu, Unibraw juga memiliki kesempatan lebih luas mengembangkan potensi yang ada sehingga input yang didapat lebih maksimal. "Sebenarnya, dari awal sudah saya katakan. Status otonomi kampus atau istilahnya PT BHMN bukan berarti perguruan tinggi bersangkutan akan menaikkan SPP. Sama sekali tidak. Sebab, di sini akan berlaku subsidi silang penuh," bebernya.
Bukan itu saja, Bambang juga mengungkapkan jika selama ini masih saja ada miss komunikasi di kalangan mahasiswa tentang RUU BHP tersebut. Perlu dketahui, karena alotnya pembahasan RUU BHP, termasuk adanya pro-kontra di pemerintah pusat, akhirnya Unibraw sepakat tidak akan menunggu RUU BHP didok. Tapi, akan memanfaatkan Permen (peraturan menteri) seperti yang lakukan Unair. Dengan begitu, jalan menuju otonomi kampus semakin terbuka tanpa harus menunggu RUU BHP disahkan. Namun, jika nantinya RUU disyahkan,Unibraw hanya tinggal menyesuaikan saja. Ini karena format permen selaras dengan RUU BHP.
"Saat ini Unibraw masih dalam tahap revisi proposal. Setelah perbaikan, nanti dikirimkan kembali ke pusat. Biasanya, untuk verifikasi atau tinjauan pusat memakan waktu satu tahun. Jadi, kemungkinan besar 2007 Unibraw baru akan melangkah ke sana," beber dia.
Sementara, lanjut Bambang, untuk menjalankan konsep otonomi penuh pun, pihak kampus diberi waktu maksimal lima tahun untuk adaptasi dan menyusun semua kelengkapan. Namun, jika kurang dari lima tahun akan lebih baik. [nen] http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_radar&id=113136&c=88