Prasetya Online

>

Berita UB

Sosialisasi Sampai RT

Dikirim oleh prasetya1 pada 31 Januari 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 2146

Undang-Undang (UU) No 23/2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang baru disahkan September 2004 lalu akan disosialisasikan hingga tingkat RT/RW.
Alasannya, jika ada masalah KDRT, yang dilapori lebih dulu pihak RT atau RW-nya sebelum kepada aparat penegak hukum.
Menteri Pemberdayaan Perempuan Dr Meutia Hatta menjelaskan, selain tingkat RT, sosialisasi UU baru ini juga dilakukan pada keluarga, LSM, Pusat Studi Wanita (PSW) dan penegak hukum mulai hakim, jaksa juga polisi.
"Kalau bisa, tiap polres ada tempat tersendiri untuk memeriksa korban kekerasan dalam rumah tangga ini," kata Dr Meutia Hatta saat seminar Kiat-Kiat Menuju Keluarga Harmonis dan Sejahtera di gedung Widyaloka Unibraw, Sabtu (29/1).
Sosialisasi UU baru ini penting dilakukan semua elemen masyarakat, sehingga yang melihat atau mendengar bisa menolong dengan melaporkan.
Menurutnya, sebelum ada UU ini, kematian atau akibat perlakuan buruk di rumah tangga, biasanya baru diketahui setelah ada kejadian. Misalkan kematian.
Lebih parah lagi kalau hal itu dianggap masalah intern, sehingga orang lain mau ikut campur juga tidak enak. "Padahal kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi masalah istri atau masalah suami lagi," paparnya.
Ditambahkan, pihaknya masih butuh net working (jaringan kerja) untuk sosialisasi undang-undang baru itu. Dari pengamatannya lewat kotak pos 10.000, masalah KDRT bukan hanya dialami wanita tapi juga pria (suami) meski tidak sebanyak wanita. "Teror mental, seperti disindir itu kan juga bentuk kekerasan," jawabnya.
Ia mengatakan bentuk KDRT tak hanya penganiayaan (pemukulan)/bentuk fisik tetapi bisa pemaksaan seksual atau bentuk lain yang mengakibatkan penyiksaan atau penderitaan. (vie) http://www.surya.co.id/31012005/05e.phtml

Unibraw Buka PSB

Dikirim oleh prasetya1 pada 30 Januari 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 2184

Meski ujian nasional (UN) untuk SMA belum dilaksanakan, namun Unibraw segera membuka pendaftaran mahasiswa baru melalui PSB (penjaringan siswa berprestasi). Rencananya, PSB akan dibuka mulai 1 Februari hingga 19 Maret 2005.
Kepala Humas Unibraw Farid Atmadiwirya menjelaskan bahwa untuk bisa mengikuti PSB ini pihak sekolah harus mengirimkan surat permintaan paling lambat 26 Februari 2005. Selanjutnya mulai 14 Februari Unibraw akan mengirimkan daftar isian yang harus diisi calon mahasiswa. "Selanjutnya sekolah yang bersangkutan mengembalikan daftar isin tersebut paling lambat 19 Maret 2005. Di atas tanggal itu sudah tidak bisa," katanya.
Menurut Farid, persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa adalah terdaftar sebagai siswa SMA, SMK atau MA baik negeri atau swasta pada tahun ajaran 2004/2005. Selain itu calon mahasiswa memiliki prestasi akademik dan non akademik tinggi yang ditunjukkan melalui bukti prestasi.
Khusus bagi calon yang diteima melalui prestasi non akademik, pertimbangannya adalah prestasi tingkat provinsi, nasional, regional dan internasional. "Tapi mereka hanya bisa memilih satu program studi," ujar Farid.
Selain itu, tambah dia, nilai rapor siswa minimal 6 untuk pelajaran eksakta dan minimal 7 untuk pelajaran lain. Nilai tersebut harus ditunjukkan melalui rapor sejak kelas satu hingga kelas tiga. Farid menegaskan seleksi mahasiswa baru melalui PSB tahun ini akan dimaksimalkan. Pasalnya, kata dia, siswa yang memiliki prestasi bagus di bidang non akademik biasanya juga harus ditampung untuk mengembangkan bakat dan minatnya. "Sebab, tidak bisa semua siswa disamakan kemampuannya dalam akademik," paparnya.
Ditambahkan, meski PSB diperuntukkan bagi siswa yang berprestasi, namun mereka tetap diharuskan membayar uang pendaftaran sebesar Rp 150 ribu. Namun yang istimewa dari para pendaftar PSB adalah jika telah diterima mereka tidak perlu tes.
Sedangkan yang tidak lolos dalam PSB tetap bisa mengikuti ujian masuk melalui tes. "Kami mengimbau kepada sekolah yang berminat mendaftarkan siswanya melalui PSB bisa segera menghubungi Unibraw," kata Farid. (lid) http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_radar&id=80403&c=88

Pertemuan 5 Febuari Dibeber, Komisi B Menduga Kuat Awal Penyimpangan

Dikirim oleh prasetya1 pada 30 Januari 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 2022

Satu per satu bukti dugaan kejanggalan Proyek Kimbun dikuak. Kemarin, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Malang, giliran membeberkan hasil pertemuan delapan instansi, pada 5 Febuari 2004 lalu. Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Kertanegara Pemkab Malang itu, diduga kuat sebagai sumber dari munculnya pengalihan dana Kimbun ke Kigumas senilai Rp 3 miliar.
Dari pembeberan itu, Tim Kimbun Gate kejari mendapatkan bukti-bukti tambahan yang faktual.
"Memang salah satu kesepakatannya, Sekkab memerintahkan Proyek Kimbun dialihkan ke Kigumas," ujar anggota Komisi B DPRD Imam Syafii, di kejari kemarin.
Seperti diberitakan sebelumnya, Tim Kimbun Gate Kejari Kabupaten Malang, kembali memeriksa Ketua LPM Unibraw Prof Syamsul Bahri. Hasil pemeriksaan itu, salah satunya menanyakan apa saja yang diketahui LPM dalam rapat tanggal 5 Febuari itu. Hal ini perlu diungkap, karena dalam pemeriksaan terdahulu, Syamsul mengaku tidak mengetahui kalau uang yang diberikan ke LPM adalah uang Kimbun.
Sebelumnya, kejari mendapat informasi baru dari hasil pemeriksaan Kasubag Pengendalian Bagian Pembangunan, Soewignyo. Di antaranya disebutkan, bahwa proyek pengadaan mesin senilai Rp 987 untuk Kigumas, diduga kuat berasal dari uang Kimbun. Ini dibuktikan sejak dari proses tender, yakni diketahui adanya usulan penetapan tender dilakukan pada 19 Juli 2004. Pada saat itu, fisik Kigumas sudah siap giling.
Ditambahkan Imam, hasil rapat di ruang Kertanegara itu, dipimpin langsung oleh mantan Sekab Achmad Santoso. Saat itu, Santoso bersama delapan instansi yakni, dinas perkebunan (disbun), dinas tenaga kerja, (disnaker), dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag), dinas permukiman (disperkim), Bagian Pembangunan, LPM Unibraw, PT Weltest (kontraktor mesin), dan PT Sumber Sarana Mitra Sejati (kontraktor sipil).

Menteri Sindir Kasus Difa

Dikirim oleh prasetya1 pada 30 Januari 2005 | Komentar : 1 | Dilihat : 3578

Kasus mantan Kapolsekta Klojen AKP M. Difa Ardiansyah yang diduga menganiaya istrinya sampai juga ke telinga Menteri Pemberdayaan Wanita Dr Meutia Hatta. Dia menilai, apa yang dilakukan Difa itu sudah masuk kategori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang harus diganjar dengan hukuman berat.
"Itu (masalah KDRT, Red) bukan hanya urusan rumah tangga, tapi sudah jadi urusan bersama," katanya dalam seminar Kiat Menuju Keluarga Bahagia dan Sakinah di Unibraw kemarin.
Dengan demikian, menurut Meutia, bagi siapa saja yang mengetahui penganiayaan dalam sebuah rumah tangga, bisa melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. "Sesuai dengan UU No 23/2004, tentang KDRT, yang terbukti melakukan penganiayaan bisa dipenjara," katanya.
Khusus soal kasus Difa, Meutia mengatakan, kasus itu memang persoalan rumah tangga Diga, namun jika terbukti melakukan penganiayaan, tindakan tersebut tidak lagi menjadi sekadar urusan suami-istri. Tapi sudah menjadi urusan umum. "Tidak peduli siapa pun, yang terbukti melakukan kekerasan kepada istri bisa dilaporkan. Dan kami minta semua aparat penegak hukum memproses kasus tersebut hingga tuntas," tegas Meutia.
Putri mendiang Wakil Presiden Mohammad Hatta ini menambahkan, sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga telah lama dialami para istri. Namun, aparat tidak mengadakan tindakan hukum jika tidak ada laporan. Meski ada laporan, biasanya tidak ditindaklanjuti jika korbannya tidak meninggal. "Kalau sudah meninggal baru diproses. Tapi sekarang kan tidak demikian, sesuai dengan UU No 23/2004 ini, meskipun korban hanya diintimidasi, tetap bisa diproses sesuai hukum," kata istri ekonom Prof Sri Edi Swasono.

Menteri Meutia Hatta di Unibraw

Dikirim oleh prasetya1 pada 29 Januari 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 1889

Dr. Meutia Farida Hatta-Swasono
Dr. Meutia Farida Hatta-Swasono
Suatu tindakan dikatakan strategis bila tindakan itu memenuhi kriteria "tanam satu tumbuh seribu" (forward linkages dan backward linkages) yang besar atau "patah tumbuh hilang berganti" (the principle of self propagation). Strategi utama dalam membangun perempuan Indonesia adalah strategi empowerment menuju ke arah self empowerment. Dalam strategi ini perlu dihindari terjadinya segala jenis disempowerment terhadap perempuan. Demikian Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dr. Meutia Farida Hatta-Swasono, dalam pidato pada seminar sehari "Kiat-kiat Menuju Keluarga Harmonis dan Sejahtera", di Widyaloka Universitas Brawijaya, pada Sabtu, 29/1. Seminar dalam rangka peringatan Dies Natalis ke-42 Universitas Brawijaya ini, dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Peran Wanita dan dibuka oleh Rektor Prof. Dr. Ir. Bambang Guritno.
Lebih lanjut Meutia Hatta mengatakan, empowerment menuju self empowerment meliputi peningkatan produktivitas perempuan berupa peningkatan produk-tivitasnya sebagai sumber daya sosial ekonomi yang dapat meningkatkan nilai tambah sosial dan nilai tambah ekonomi. Selain itu meliputi peningkatan produktivitas dalam pelaksanaan tugas parenting dan meningkatkan keseteraan dan keadilan gender.
Upaya pemenuhan self empowerment, menuntut diidentifikasinya tokoh-tokoh perempuan yang mampu secara lebih efektif dan berdampak luas dalam melakukan tugas-tugas empowerment kepada sesama perempuan. Ditekankan Meutia bahwa ini bukan berarti bahwa kaum laki-laku tidak berperan dalam melakukan empowerment terhadap perempuan, namun ditekankan pada pengertian self atau kemandirian. Perempuan memberdayakan dirinya sendiri atau diri sesamanya.
Meutia mengungkapkan bahwa pada usia lima belas tahun ke atas, persentase perempuan yang tamat SD/sederajat baik di kota maupun di desa pada 2003, lebih tinggi dari laki-laki yaitu sebesar 37,3% dari 152.649.981 jiwa. Sementara untuk yang tamat SMP/sederajat, persentasenya sama antara laki-laki dan perempuan. Namun keadaan ini baik di kota maupun desa berbalik ketika mereka memasuki jenjang SMA/sederajat, dimana persentase untuk laki-laki jauh lebih tinggi (22%) dari pada perempuan (16,3%). Persentase kaum perempuan (terutama di pedesaan) semakin jauh tertinggal dibanding laki-laki ketika jenjang pendidikannya ke tingkat perguruan tinggi.