Prasetya Online

>

Berita UB

Tawaran Dua Bulan ke Jepang: Field Study Cultural Exchange Program

Dikirim oleh prasetya1 pada 04 Maret 2006 | Komentar : 0 | Dilihat : 1674

Selaku alumni IATSS Forum, Prof. Dr. Soekartawi, guru besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, diminta mempublikasikan tawaran undangan bagi dosen, karyawan, dan alumni Universitas Brawijaya untuk mengikuti  "Field Study Cultural Exchange Program" selama hampir dua bulan di Jepang untuk periode April-Juni 2007 dan September-November 2007.
IATSS Forum adalah lembaga swasta (semacam NGO) yang mengatur dan menyelenggarakan kegiatan seminar, visit study, tour dan semacamnya (bagi orang Indonesia) di Jepang. Kegiatan utamanya berada di Suzuka, Propinsi Mie (Mie Prefecture). Namun ada pula program yang diselenggarakan di luar Suzuka, seperti pergi ke Nagoya, Tokyo, dan sebagainya. Semua biaya ditanggung IATSS Forum, yang dananya disiapkan oleh Yayasan Perusahaan Mobil Honda, Jepang. Biaya yang ditanggung sponsor adalah tiket pesawat Jakarta-Jepang pp, serta akomodasi/penginapan dan honorarium selama di Jepang. Pada tahap seleksi final di Jakarta, biaya pergi-pulang dari tempat asal ke Jakarta ditanggung sendiri oleh calon peserta ybs.
Persyaratan bagi calon peserta adalah warga negara Indonesia (pria atau wanita), sarjana (S1) dengan pengalaman bekerja selama 2 tahun, usia kurang dari 35 tahun pada 30 April 2006, berbadan sehat dan siap mengikuti program hingga selesai. Di samping itu, calon juga diminta bisa berbahasa Inggris (tidak ditentukan sampai standar berapa), bisa bekerja sama baik dengan temannya yang lain maupun dengan panitia, serta tidak diijinkan membawa keluarga selama di Jepang.
Program untuk tahun 2007 bertema ‘Thinking and Learning Together in Japan’. Penutupan pendaftaran adalah 30 April 2006. Formulir pendaftaran dan informasi lebih rinci dapat di download di http://www.iatssforum.jp. Informasi lebih lanjut juga bisa diminta melalui Prof Soekartawi dengan alamat email soekartawi@yahoo.com. [skw]

Diskusi Publik RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi 

Dikirim oleh prasetya1 pada 04 Maret 2006 | Komentar : 0 | Dilihat : 2471

diskusi publik RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi
diskusi publik RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi
RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, saat ini ramai diperbincangkan. Khalayak, terjebak dalam kontroversi, antara yang mendukung dan yang menentang. Merespon hal tersebut, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), salah satu gerakan ekstra kampus, menyelenggarakan diskusi publik RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi tersebut di gedung RKB Universitas Brawijaya, Sabtu (4/3). Hadir sebagai pemateri dalam kesempatan ini adalah Nurul Arba’ati (anggota DPRD Malang) dan Asan Aji (Ketua PWI Malang).
Sebagai logika sebab-akibat, serangkaian tindakan pornoaksi dan pornografi pada saat ini salah satunya berimplikasi pada dekadensi moral anak bangsa, di samping melunturkan jati diri, serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sebagai bagian dari kultur ”ketimuran”. Secara ideologis, masyarakat Indonesia Muslim sebagai masyarakat mayoritas di negeri ini, memaknai RUU APP tersebut sejalan dengan nilai luhur Islam yang mengangkat martabat manusia, khususnya perempuan yang dalam konteks pornoaksi dan pornografi sering dijadikan sebagai obyek. Di sisi lain, penolakan seperti yang terjadi di Batam, Bali dan Papua, menurut Asan Aji, patut untuk diakomodir pula. ”Bali memiliki karakteristik sebagai daerah pariwisata, bukan hanya domestik tetapi juga mancanegara. Sementara Papua memiliki pakaian adat yang sangat sederhana. Demikian pula Batam  dengan penduduk pekerja yang sarat dengan hiburan memiliki argumentasi masing-masing dalam menolak RUU APP tersebut”, ungkap Aji. Menganalisis hal ini, Aji, yang juga wartawan Republika, mempertegas berbagai fragmentasi yang ada di Indonesia yang memang sarat dengan keragaman suku, agama, serta budaya. Sebagai solusi dari berbagai kontroversi tersebut, Aji menawarkan alternatif untuk mempersempit RUU APP dengan hanya mengikat bagi WNI yang ada di Indonesia, artinya dengan mengakomodir budaya barat, untuk orang barat an sich yang sedang tinggal di Indonesia.
Sementara itu Nurul Arba’ati, dari fraksi PKS DPRD Malang, lebih menekankan bahwa pelarangan aksi pornografi dan pornoaksi bukan membawa label Islam semata, tetapi sarat dengan berbagai nilai yang sangat universal. ”Perjuangan untuk menegakkan RUU anti pornografi dan pornoaksi ini tentu akan sangat berat, terutama jika berhadapan dengan hal-hal yang bersifat pragmatis seperti, kepentingan bisnis, ’pendewaan’ terhadap nilai-nilai seni sekuler, serta aktivitas pornografi dan pornoaksi yang telah menjadi profesi”, ungkap alumni Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya ini. ”Tentu, mereka akan melakukan segala daya upaya agar RUU APP ini gagal untuk diundangkan”, tambah Nurul. [nok]

Diskusi Publik Sistem Kerja 

Dikirim oleh prasetya1 pada 04 Maret 2006 | Komentar : 0 | Dilihat : 1947

Efektivitas Sistem Kerja Kontrak Kerja dalam Aplikasinya
Efektivitas Sistem Kerja Kontrak Kerja dalam Aplikasinya
Dunia ketenagakerjaan menghadapi beberapa permasalahan yang perlu untuk ditangani. Hubungan kerja yang  berlaku ada 2, yaitu perjanjian hubungan kerja pada waktu tertentu dan waktu tidak tertentu. Dalam melakukan hubungan kerja ada ketentuan yang mengaturnya lebih lanjut. Di Indonesia pelaksanaan hubungan kerja banyak terdapat masalah. Hubungan kerja dalam waktu tidak tertentu biasa disebut dengan sistem kerja kontrak.
Permasalahan tersebut dibahas dalam diskusi panel tingkat regional yang bertajuk ”Efektivitas Sistem Kerja Kontrak Kerja dalam Aplikasinya” di Gedung A Fakultas Ekonomi Unibraw, Sabtu 4/3. Diskusi yang diadakan oleh Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unibraw menghadirkan pembicara Rendra Kresna (Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), Samuel Molindo SH (Apindo), Sapto Wibowo SH MHum (Dinas Ketenagakerjaan Kodya Malang) dan Ummu Hilmy SH MS (dosen Fakultas Hukum Unibraw).
Perjanjian kerja
UU no 13 tahun 2003 yang mengatur tentang ketenagakerjaan pada pasal 59 menyebutkan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) hanya bisa digunakan untuk pekerjaan yang selesai pada waktu tertentu atau sementara. Pekerjaan yang dikerjakan paling lama selama 3 tahun. PKWT hanya digunakan pada produk baru atau pekerjaan yang musiman. Sapto Wibowo menjelaskan bahwa masa kontrak yang berlaku sebenarnya hanya dapat dilaksanakan selama 2 tahun dan dapat diperpanjang selama 1 tahun sebanyak 1 kali.
Ummu Hilmy juga menambahkan bahwa perjanjian kerja dapat dibuat secara lisan atau tertulis. ”Kalau yang tertulis, biaya ditanggung oleh majikan”, jelas dosen hukum perburuhan ini. Perjanjian yang dibuat harus memenuhi beberapa syarat yang dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Dialog Regional Pluralitas Keberagamaan

Dikirim oleh prasetya1 pada 04 Maret 2006 | Komentar : 0 | Dilihat : 2307

Pluralitas dan Kekerasan dalam Keberagamaan
Pluralitas dan Kekerasan dalam Keberagamaan
Banyaknya kekerasan yang ditimbulkan oleh permasalahan keberagamaan. Kasus Ahmadiyah yang diserang oleh masyarakat di Lombok, kasus sholat dua bahasa yang mengakibatkan dipenjaranya Yusman Roy sebagai motor penggerak, dan masih banyak permasalahan yang lain. Perasaan kebenaran hanya pada apa yang diyakini, sepertinya mengakar dalam otak masyarakat. Dari pemikiran itulah kemudian Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) komisariat Unibraw mengadakan dialog dengan tema ”Pluralitas dan Kekerasan dalam Keberagamaan”. Dialog tersebut  digelar di gedung Alumni Universitas Brawiaya, Sabtu 4/3.
Ketua pelaksana Yogi Eka Khalid mengatakan bahwa orang beragama menganggap kepercayaan yang dianutnya paling benar, sedangkan kepercayaan yang lain salah. ”Padahal kita sebagai manusia tidak dapat mengadili manusia yang lain”, terangnya. Maka tidak jarang perbedaan yang terjadi kemudian banyak menimbulkan banyak konflik, kekacauan dan kekerasan.
Kurniawan Muhammad yang hadir dalam dialog regional tersebut mengatakan bahwa budaya yang ada saat ini adalah budaya lisan dan bukan budaya literar. Sehingga yang terjadi timbul banyak kekerasan di sana-sini.
Dialog ini menghadirkan 4 orang pembicara yaitu Dr. H. Syahid HM (PWNU Jawa Timur), Kurniawan Muhammad SPi (Redaktur Pelaksana Jawa Pos), Kyai Haji Luthfi Bashori (Fatwa MUI Kab Malang) dan Paring Waluyo Utomo (Jaringan Islam Anti Diskriminasi). [vty]

Prof. Sasa Djuarsa: Terapkan Paradigma Baru Pendidikan Komunikasi 

Dikirim oleh prasetya1 pada 04 Maret 2006 | Komentar : 0 | Dilihat : 2996

Prof Sasa Djuarsa Sendjaja MA PhD
Prof Sasa Djuarsa Sendjaja MA PhD
Perkembangan kondisi eksternal yang berubah, berimplikasi pada perlunya pembenahan dan penataan kembali pendidikan ilmu komunikasi di negara kita. Kondisi eksternal itu khususnya yang berkaitan dengan bidang ilmu, profesi dan teknologi komunikasi baik dalam lingkup nasional, regional ataupun global, serta era reformasi yang tengah berlangsung di Indonesia. Demikian Prof Sasa Djuarsa Sendjaja MA PhD, guru besar ilmu komunikasi Universitas Indonesia dalam kuliah tamu, Sabtu 4 Maret 2006, di lantai 2 gedung RKB, dalam rangka HUT kedua Program Ilmu Sosial Universitas Brawijaya.
Lebih lanjut Prof Sasa mengungkapkan paradigma baru pendidikan ilmu komunikasi perlu segera diterapkan, dengan merujuk pada pola pengelolaan dan sistem kurikulum pendidikan ilmu komunikasi yang mempunyai ciri-ciri di antaranya memiliki tiga dimensi, meliputi: ilmu, profesi, dan teknologi. Selain itu kurikulum pendidikan yang dirancang harus menunjukkan adanya pemilahan area spesialisasi pendidikan ilmu komunikasi yang bersifat lintas disiplin mayor dan minor. Ciri berikutnya adalah komposisi kurikulum pendidikan ilmu komunikasi seyogyanya bermuatan aspek ’teoritis-metodologis’ dan ’terapan-praktis’ secara proposional sesuai jenjang atau tingkat pendidikan yang diselenggarakan.