Prasetya Online

>

Berita UB

Pelepasan 12 Dokter Spesialis-I

Dikirim oleh prasetya1 pada 14 April 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 3594

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, dr. Harijanto MSPH, Kamis (14/4), melepas 12 orang lulusan Program Pendidikan Dokter Spesialis I di ruang pertemuan Biomedik lantai II FK Unibraw. Keduabelas orang dokter spesialis-I itu meliputi bidang Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Ilmu Bedah, Patologi Klinik, dan Ilmu Paru.
Untuk Spesialis I Penyakit Dalam, sebanyak 3 orang, yakni dr. Jamal SpPD dengan tesis "Respon Hormone Tiroid pada Kondisi Stress Infark Miokard Akut (Kaitan antara luasnya kerusakan miokard dengan penurunan T3 pada pasien infark miokard akut)", dr. Indra Hartawan SpPD dengan judul tesis "Efek Pemberian Ramipril terhadap Deposit Imun Kompleks lg G pada Aorta Tikus dengan Diet Hiperkolesterol, dr. Dyah Ratnawati SpPD dengan tesis berjudul "Pengaruh Pemberian Ramipril terhadap Ekspresi TGF-b1 pada dinding Arkus Aorta Tikus yang Diberi Diet Hiperkolesterol.
Untuk Spesialis-I Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan, sebanyak 5 orang, yakni dr. Ady Sutjahjono SpOG dengan judul tesis "Konsentrasi Vascular Cell Adhesion Molecute-1 pada Pre Eklamasi dan Kehamilan Normal, dr. I Wayan Agung Indrawan SpOG dengan tesis "Efek Fotoestrogen Isoflavone pada Perubahan Densitas Tulang Wanita Pasca Menopause", dr. Made Tangkas SpOG dengan tesis berjudul" "Efek Fitoestrogen Isoflavone Berbasis Kacang Tunggak pada Keluhan Menopause", dr. Handy Wiradharma SpOG dengan judul thesis "Efek Bubuk Fitoestrogen Isoflavone Kacang Tunggak terhadap Dislipidemia Pasca Menopause di Kota Malang", dan dr. Kandung Bowoleksono SpOG dengan judul tesis "Hubungan Faktor-faktor Resiko dengan Ketebalan Endometrium dan Ukuran Uterus Perempuan Pasca Menopause di Kota Malang";

Pagu Unibraw Tetap, Program S-I Ilmu Gizi Terima 115 Mahasiswa

Dikirim oleh prasetya1 pada 14 April 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 4708

Langkah Universitas Negeri Malang (UM) menambah pagu (daya tampung) mahasiswa baru tahun ajaran 2005/2006 yang hampir mencapai 1.000 mahasiswa, tak diikuti Universitas Brawijaya (Unibraw). Untuk tahun ini, Unibraw tetap bertahan dengan pagu tahun lalu, yakni sekitar 6.925 kursi.
Keputusan Unibraw tidak menambah kapasitas mahasiswa baru tersebut didasarkan pada kemampuan Unibraw dalam menerima mahasiswa baru. Apalagi, sampai saat ini, total mahasiswa Unibraw mencapai 28.105 mahasiswa dengan jumlah alumni sekitar 71.053 orang.
Praktis, jika jumlah mahasiswa yang tercatat tersebut ditambah dengan mahasiswa baru angkatan tahun ini bakal mencapai 30 ribu lebih. "Itu salah satu faktor Unibraw tidak menambah pagu. Apalagi, jumlah tersebut dinilai cukup relevan untuk mengembangkan sebuah PTN," ucap Farid Atmadiwirya, Kahumas Unibraw kemarin.
Seperti diberitakan sebelumnya, untuk tahun ini, UM menambah daya tampung mahasiswa menjadi 4.502 mahasiswa baru. Dibandingkan dengan tahun lalu, UM hanya menerima mahasiswa sekitar 3.600 atau mengalami kenaikan hampir 1.000 mahasiswa baru. Keputusan tersebut diambil karena UM berancang-ancang menargetkan jumlah mahasiswanya (student body) pada 2020 nanti berjumlah 30 ribu orang.

Tujuh Kandidat Dekan FE Unibraw

Dikirim oleh prasetya1 pada 13 April 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 1587

Tujuh orang calon berkompetisi untuk posisi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (FE Unibraw). Mereka adalah Prof Dr Bambang Subroto SE Ak, Gugus Irianto SE Ak, Iwan Triyuwono SE Ak MEc PhD, Dr Khusnul Ashar, Prof Dr M Harry Susanto SE SU, Dr M Burhan SE MS, dan Dr Munawar SE.
Ketua panitia pemilihan Dekan FE, Drs Bambang Hariadi menjelaskan, proses pemilihan kali ini dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama, diadakan seleksi dosen yang memenuhi syarat untuk menjadi dekan. Pada tahap ini, dihasilkan 39 bakal calon, tetapi yang bersedia dicalonkan hanya tujuh orang.
"Besok (14/4), ketujuh orang calon itu diharuskan memaparkan visi dan misinya di hadapan Senat Fakultas Ekonomi di Hotel Kusuma Agro Wisata, untuk kemudian dipilih lima orang sebagai calon dekan untuk maju ke tahap selanjutnya," ungkap Drs Bambang Hariadi, Selasa (12/4).

Mengkritisi RUU-Badan Hukum Pendidikan

Dikirim oleh prasetya1 pada 12 April 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 2065

RUU-BHP yang agendanya akan dibahas pada bulan Juli nanti nampaknya menggugah berbagai kalangan, terutama lembaga pendidikan baik itu pendidikan dasar menengah maupun pendidikan tinggi. Sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah terhadap undang-undang sebagai produk badan legislatif selama ini, sangat mendukung terciptanya iklim demokratisasi. Seperti halnya yang dilakukan oleh Annisah Mahfud, Anggota Komisi X DPR RI. Menggandeng BEM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Annisah Mahfud mengajak membahas, mengkritisi dan mengumpulkan masukan dari masyarakat tentang Rencana Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU-BHP) dalam acara yang digelar di gedung Widyaloka Unibraw, Selasa (12/4).
Dari sini terlihat semangat dan paradigma baru yang akomodatif terhadap masukan masyarakat secara bottom-up. Turut hadir bersamanya sebagai pemateri dalam kesempatan tersebut,  Muhammad Fadly (dosen FH Unibraw) dan Fadillah Putra SSos MSi (pengamat kebijakan publik yang juga dosen muda FIA Unibraw).
Dalam makalah yang berjudul "Dijual: Pendidikan Indonesia", Fadillah Putra menganalogikan liberalisasi dunia pendidikan yang termasuk public goods dengan kasus pulsa telepon. Dulu harga pulsa dipermainkan seenaknya oleh PT Telkom, tapi sekarang ia harus bersaing dengan service provider lainnya sehingga yang terjadi sekarang serasa kita dimanjakan oleh layanan pulsa telepon. "Tetapi mungkinkah hal ini terjadi pada dunia pendidikan?" tanyanya di awal makalah.
Menanggapi RUU-BHP, menurut Fadillah, RUU ini "banci". Terutama dilihat dari konsistensi pemahaman terhadap ide enterpreneurship institusi publik. Pada bagian awal, tertuang spirit neoliberalisme melalui reposisi pemerintah dari steering menjadi rowing. Tetapi di bagian akhir, nampak peran dan kewenangan dari dewan pendiri yang tidak lain adalah pemerintah sangat besar. "Hal ini menunjukkan bahwa RUU ini tidak merepresentasikan dirinya sebagai agen kapitalis".
Dengan disahkannya RUU-BHP nanti, menurut Fadillah, tidak berlebihan jika dikatakan sebenarnya pemerintah ingin melepas-kan tanggung jawabnya terhadap dunia pendidikan di Indonesia, mengingat kebijakan ini kontradiktif dengan UUD 1945 yang mengharuskan alokasi dana untuk APBN mencapai 20%.

Hati-hati Mengonsumsi Obat Antinyeri

Dikirim oleh prasetya1 pada 12 April 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 2181

Prof Handono Kalim
Prof Handono Kalim
Para dokter diingatkan agar tidak sembarangan menuliskan resep obat antiinflamasi atau pereda rasa nyeri bagi pasien. Ceroboh merekomendasikan obat berpotensi menambah penderitaan pasien: mulai dari gangguan pencernaan, kelainan pada kulit, hingga serangan jantung.
Sebaliknya, pasien pun sebaiknya mengungkapkan riwayat penyakitnya tanpa terpaku keluhan nyeri semata. Jangan sampai rasa nyeri hilang sesaat tetapi sumber utamanya tak terungkap.
"Pada dasarnya semua obat mengandung racun. Namun, pada takaran tertentu efek positifnya sangat dibutuhkan. Adalah tanggung jawab moral bagi dokter untuk merekomendasikan asupan obat secara proporsional kepada pasiennya," ujar Prof Handono Kalim, ahli penyakit dalam dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Sabtu (9/4), dalam sebuah diskusi di Jakarta.
Acara itu merupakan tindak lanjut dari pengumuman Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat (US Food and Drug Administration/FDA) yang menyatakan bahwa semua obat antiinflamasi (pereda nyeri) berisiko menimbulkan gangguan pencernaan, kardiovaskuler, dan reaksi pada kulit. Karena itu, FDA meminta semua produsen obat antinyeri mencantumkan peringatan tentang risiko-risiko tersebut pada label produknya.