Prasetya Online

>

Berita UB

Drs Achmad Said Staf Ahli PR-III

Dikirim oleh prasetya1 pada 30 September 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 1963

Rektor Universitas Brawijaya, dengan keputusan nomor 160/SK/2005 tanggal 30 September 2005, mengangkat Drs. Achmad Said sebagai Staf Ahli Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan.
Hal ini didasari pertimbangan bahwa kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Brawijaya masih memerlukan pembinaan secara intensif agar tercapai prestasi yang lebih baik lagi.
Dengan pengangkatan ini Drs. Achmad Said, mantan Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, ditugaskan membantu kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Brawijaya, terhitung mulai tanggal 1 September 2005 sampai dengan bulan Juni 2006. [Far]

Semiloka Nasional Revitalisasi Agroindustri Jawa Timur

Dikirim oleh prasetya1 pada 30 September 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 1988


Pertanian bukan hanya urusan bercocok tanam, namun merupakan sebuah way of life bangsa. Sejalan dengan konsep revitalisasi pertanian dalam menggalang komitmen dan kerjasama seluruh stakeholders dan mengubah paradigma masyarakat, Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian berinisiatif untuk menyelenggarakan seminar dan lokakarya nasional bertajuk “Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Agroindustri Jawa Timur”.
Kegiatan yang juga merupakan serangkaian pertemuan Ikatan Mahasiswa Teknologi Pertanian (IMTP) wilayah Jawa Timur ini diselenggarakan di gedung Widyaloka Universitas Brawijaya, Jumat (30/9).

9.634 Pulau Kecil Tak Bernama

Dikirim oleh prasetya1 pada 30 September 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 1611

Fenomena mengejutkan kemarin dibeberkan Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-PuIau Kecil Widi A Pratikto dalam seminar nasional Pengelolaan Pesisir dan Kelautan di gedung Student Centre Unibraw yang digelar oleh Fakultas Perikanan Unibraw kemarin (29/9).
Dalam paparan yang dibawakan Ir Aris Kabul Pranoto, disebutkan sekitar 80 persen atau sejumlah 9.634 pulau dari total 17.504 pulau yang tersebar di Indonesia belum memiliki nama. Jika dibiarkan, kondisi tersebut akan semakin mempermudah pihak-pihak luar mengklaim pulau yang ada. Padahal, pulau-pulau tersebut memiliki potensi dan nilai ekonorni tinggi.
Praktis, kondisi tersebut telah melahirkan sebuah statemen khusus pemerintah menyodorkan RUU pengelolaam wilayah pesisir. Hanya saja, RUU tersebut tampaknya belum berjalan maksimal. Sehingga, masih saja melahirkan anggapan-anggapan yang salah di mata dunia maupun di kalangan masyarakat nelayan Indonesia.

Prof Jimly Asshidiqie: Demokrasi Tak Berarti Tanpa Penegakan Nilai

Dikirim oleh prasetya1 pada 29 September 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 2204


UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi RI adalah UUD paling singkat, paling umum, dan paling abstrak di dunia. UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi tidak boleh dilanggar oleh peraturan yang ada di bawahnya.
Praktek demokrasi yang mengedepankan kuantitas bisa jadi melanggar UUD 1945, dan inilah kelemahan demokrasi. Suara terbanyak belum tentu mencerminkan kebenaran dan keadilan. Demokrasi tidak ada artinya tanpa nomokrasi (penegakan nilai/aturan/hukum)”.
Demikian ditegaskan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Jimly Asshidique SH dalam ceramah umum di hadapan sivitas akademika Universitas Brawijaya seusai penandatanganan naskah kerja sama dengan 4 perguruan tinggi di Jawa Timur, Kamis 29/9, di gedung PPI Universitas Brawijaya.

Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan 4 Perguruan Tinggi Jatim

Dikirim oleh prasetya1 pada 29 September 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 2243


Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengadakan kerja sama dengan Universitas Brawijaya dan tiga perguruan tinggi lain di Jawa Timur, yakni Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Merdeka Malang, dan Universitas Jember. Penandatanganan piagam kesepahaman untuk menjalin kerjasama itu dilakukan di gedung PPI Universitas Brawijaya, Kamis 29/9. Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie SH menyaksikan penandatanganan yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar bertindak atas nama Mahkamah Konstitusi, dan keempat rektor atas nama perguruan tinggi masing-masing. Pihak Universitas Brawijaya diwakili oleh Rektor Prof. Dr. Ir. Bambang Guritno, Universitas Muhammadiyah Malang oleh Rektor Drs. Muhadjir Effendy MAP, Universitas Merdeka Malang oleh Drs. Budi Siswanto MSi, dan Universitas Jember oleh Prof. Dr. Ir. Tarcisius Sutikto.