Prasetya Online

>

Berita UB

Sarasehan dan Pameran Nephentes Indonesia 

Dikirim oleh prasetya1 pada 24 Februari 2006 | Komentar : 0 | Dilihat : 1687

Menggandeng Divisi Nephentes Indonesia, selama 3 hari (24-26/2), Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Brawijaya menyelenggarakan Sarasehan Nasional “Lestarikan Nephentes Indonesia”. Sponsor utama kegiatan ini adalah PR Sukun Kudus, yang salah seorang pemiliknya, Adrian Yusuf Wartono, adalah pegiat Nephentes sekaligus ketua umum Divisi Nephentes Indonesia. Hadir sebagai pemateri dalam kegiatan yang baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia kali ini adalah Muhammad Mansyur (Herbarium Bogoriensis) dengan materi “Ekologi Nephentes”, Karen Sjarief (Ketua Asosiasi Bunga Indonesia) dengan materi “Potensi Pengembangan Nephentes”, Tri Handayani (staf Kebun Raya Bogor) dengan materi “Konservasi Nephentes secara Ex-Situ” serta M. Apriza Suska (pembudidaya Nephentes) dengan materi “Teknik Budidaya Nephentes”.
Divisi Nephentes
Berdirinya Nephentes Indonesia berawal dari keprihatinan dan kecintaan terhadap Nephentes yang sama sekali tidak diperhatikan di Indonesia. Bahkan mengalami ancaman kepunahan, karena kerusakan habitat dan eksploitasi yang berlebihan. Padahal tingkat keanekaragaman jenis Nephentes di Indonesia merupakan yang terkaya di dunia. Di luar negeri, Nephentes telah sangat populer dan banyak dimanfaatkan baik dari segi ilmiah maupun dari segi ekonomi, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi eksploitasi Nephentes endemik Indonesia untuk kepentingan pihak luar negeri.
Berangkat dari fakta ini, maka beberapa orang yang mempunyai ketertarikan dan keprihatinan berkumpul, sehingga terbentuklah Divisi Nephentes Indonesia yang bertujuan untuk mendukung kepentingan berbagai kalangan seperti pendidikan, budidaya, dan para penghobi Nephentes dengan berpegang teguh pada tanggung jawab terhadap konservasi Nephentes Indonesia. Ketika diwawancarai, Adrian yang mahasiswa semester akhir jurusan Agronomi UMM, menyampaikan bahwa pada saat ini, Divisi Nephentes Indonesia terdiri dari beberapa elemen dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda seperti hobiis, mahasiswa, peneliti dan pembudidaya yang seluruhnya memiliki kecintaan yang sama terhadap Nephentes. Lebih lanjut diungkap juga, untuk saat ini Divisi Nephentes Indonesia juga membantu pembuatan koleksi herbarium Nephentes yang diletakkan di beberapa tempat seperti Herbarium Bogoriense (LIPI Botani), Herbarium Anda (Universitas Andalas Padang) dan Herbarium Universitas Brawijaya. “Kami juga telah melakukan penelitian yang bekerjasama dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dan Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, yang salah satu hasil penemuan spesies tersebut, dinamai Nephentes adrianii Batoro Spec. Nov. yang dideskripsikan oleh Ir. Djati Batoro”, ungkap putera kedua keluarga Yusuf Wartono di Kudus ini.

Semiloka Perpajakan LPM Unibraw-Unair 

Dikirim oleh prasetya1 pada 23 Februari 2006 | Komentar : 0 | Dilihat : 2279

<Semiloka Perpajakan
Semiloka Perpajakan
Reformasi perpajakan nasional bertujuan untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat dan wajib pajak sehingga tercipta good governance. Reformasi tidak hanya dilakukan atas peraturan perpajakan semata tetapi juga meliputi sistem, institusi, pelayanan kepada wajib pajak, reformasi atas moral, etika, integritas, dan kemampuan para aparat pajak. Demikian ungkap Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur III, Pandu Bestari, ketika menjadi pembicara pada Semiloka Perpajakan yang berlangsung di gedung PPI Universitas Brawijaya, 23 Februari 2006.
Kegiatan yang diikuti ratusan peserta ini terselenggara atas kerjasama Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Brawijaya dengan LPM Universitas Airlangga Surabaya. Peserta semiloka terdiri dari perangkat kota/kabupaten, pengusaha, pengajar, dan mahasiswa. Tema semiloka adalah “Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Tax Planning Pengurangan Pajak Secara Legal Guna Efisiensi Kas dalam Rangka Manajemen Kas yang Efektif”. Turut hadir sebagai pembicara Drs. Ec Sudibjo, MM dari Universitas Airlangga, dan Suwarta dari Pusdiklat Pajak Departemen Keuangan RI.
Lebih lanjut Pandu mengungkap bahwa moderenisasi juga dilakukan oleh Dirjen Pajak. “E-registrations, e-SPT, e-Filing, e-Payment dan e-SKB, merupakan sistem teknologi informasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak guna memudahkan mereka menikmati fasilitas pajak", tambahnya. Dengan e-registrations, ungkap Pandu, wajib pajak dapat mendaftar secara online melalui internet untuk mendapatkan NPWP. E-SPT merupakan pelaporan SPT elektronik yang bertujuan untuk membantu wapa dalam pengisian surat pemberitahuan tahunan ataupun SPT masa. e-Filing merupakan penyampaian SPT secara elektronik dimana sebelumnya wapa wajib mengajukan dan mendapat electronic filer identification number (EFIN) di KPP. E-Payment adalah pembayaran secara online dimana wapa dapat membayarnya melalui bank online, sementara e-SKB adalah permohonan SKB di mana wapa dapat mengisi sendiri permohonan melalui aplikasi dan disket. [nik]

Penutupan LKTM Tingkat Nasional 

Dikirim oleh prasetya1 pada 23 Februari 2006 | Komentar : 0 | Dilihat : 2160

Lomba Karya Tulis Mahasiswa Tingkat Nasional Bidang Hukum dan HAM
Lomba Karya Tulis Mahasiswa Tingkat Nasional Bidang Hukum dan HAM
Lomba Karya Tulis Mahasiswa Tingkat Nasional Bidang Hukum dan HAM, Kamis 23/2 malam, ditutup. Mengakhiri rangkaian lomba yang telah diselenggarakan selama dua hari, 22-23 Februari 2006, dan diprakarsai oleh elemen Forum Kajian dan Peneliti Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan sebagai rangkaian peringatan dies natalis ke-43 Universitas Brawijaya.
Ketua pelaksana Muhammad Insan Maulana menyatakan alasan dijadikannya HAM sebagai tema lomba, karena pada saat ini HAM masih dipertentangkan oleh banyak pihak. Selain itu, menurut Maulana, mahasiswa dianggap kurang bisa melakukan program advokasi terhadap permasalahan HAM itu sendiri. “Oleh sebab itu, dengan membawa isu hukum dan HAM ke dalam even-even ilmiah semacam ini diharapkan mahasiswa lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi sekarang ini”, ungkap Maulana. Tapi  sayang, dari sekian banyak judul yang diajukan tidak terdapat tema kritis terbaru, seperti kebijakan tarif dasar listrik (TDL) dan bantuan langsung tunai (BLT). Menurut rencana, setiap karya tulis yang dihasilkan akan dikirimkan untuk dimuat di Jurnal Komnas HAM.
Juara
Pementasan drama teatrikal oleh kelompok Teater Kertas dari FH memeriahkan acara penutupan, dan dilanjutkan dengan lantunan lagu-lagu. Sebuah lagu khusus dipersembahkan kepada almarhum Munir berjudul "Darah Juang" juga dilantunkan dan diikuti oleh seluruh peserta yang hadir. Belum cukup dengan atraksi teater dan lagu, salah satu finalis dari Universitas Mataram menyumbangkan sebuah puisi yang juga dipersembahkan kepada almarhum Munir.
Sebagai penghujung rangkaian acara malam penutupan, diumumkan pemenang lomba. Dewan juri yang diketuai Poengky Indrati LLM menetapkan para pemenang, yang diumumkan oleh Presiden BEM FH, Firmansyah, yaitu: Juara I, M. Ikhlas dan T. Mulyanto (Universitas Negeri Surakarta), judul tulisan "Korelasi Kinerja Detasemen 88 dalam Menangani Tersangka Teroris dengan Perkembangan HAM di Indonesia", mendapatkan hadiah Rp 4 juta, trofi dan piagam penghargaan; Juara II, Aliatullah dan Nur Jannah (Universitas Mataram), judul tulisan "Urgensi Peraturan Daerah dan Layanan Terpadu dalam Rumah Tangga sebagai Upaya Penegakan HAM", mendapatkan hadiah Rp 3 juta, trofi dan piagam penghargaan; Juara III, Lusiana P, Dewi Yanto, dan Recca Ayu H (Universitas Negeri Surakarta), judul tulisan "Hukum di Indonesia dan Filipina dalam Perlindungan Saksi sebagai Suatu Kewajiban Negara untuk Melindungi Aktivis HAM", mendapatkan hadiah Rp 2 juta, trofi dan piagam penghargaan.
Hadir dalam acara penutupan tersebut beberapa staf pengajar senior FH Unibraw, seperti Dr. Sihabuddin SH MH, dan Ismail Navianto SH MH PD-III FH Unibraw yang sekaligus menutup LKTM ini. [Fjr]

Suciwati Tetap Fokus Mengungkap Kasus Kematian Munir 

Dikirim oleh prasetya1 pada 23 Februari 2006 | Komentar : 0 | Dilihat : 10655

Suciwati
Suciwati
Suasana penutupan LKTM Hukum dan HAM, semakin lengkap dengan kehadiran Suciwati, istri aktivis HAM almarhum Munir, Direktur Kontras Jakarta Usman Hamid, dan Andi sebagai perwakilan aktivis buruh Wastra Indah sebagai panelis diskusi yang digelar dalam acara di gedung PPI Unibraw, Kamis 23/2, malam.
Diskusi ini terfokus pada bagaimana mempercepat proses penyelesaian kasus terbunuhnya almarhum Munir.
Mengawali dialog, Suciwati mengungkapkan setelah vonis 14 tahun terhadap Polycarpus pada 20 Desember lalu sampai saat ini belum terdapat kemajuan penyelesaian kasus tersebut. Vonis Poly dianggap belum menyelesaikan kasus, sebab dia hanyalah pelaku lapangan saja, meskipun diyakini memang terdapat motivasi Poly untuk menghilangkan jiwa Munir. Tambahnya pula, putusan hakim banyak yang tidak masuk akal, dan pihaknya akan tetap fokus dalam mengungkap kasus tersebut. “Kalau keadilan tidak bisa didapatkan di negara ini, penyidikan akan kami perjuangkan ke luar negeri”, tegasnya. Dengan perjuangan yang serius untuk mengungkap kasus tersebut diharapkan masyarakat akan belajar dari peristiwa itu. Sebab, menurutnya, meskipun negara kita telah memiliki presiden yang berasal dari pilihan rakyat, ternyata proses keadilan hukum belum berjalan sebagaimana mestinya.
Konspirasi politik
Usman Hamid dalam kesempatan berdialog memuji penyelenggaraan acara ini. Sekecil apapun kontribusi pelaksanaan LKTM dan diskusi in, belum tentu di masa orde baru dapat dilakukan. Terkait kasus Munir, Usman lebih banyak mengungkapkan keterkaitan berbagai konspirasi politik yang belum terungkap sampai sekarang. Menurutnya, kasus Munir dari segi hukum memiliki banyak dimensi yang harus dipelajari. Di antaranya adalah dimensi penerbangan terkait peristiwa tersebut terjadi dalam proses transportasi, dimensi telekomunikasi antar pihak-pihak yang disinyalir ikut andil dalam pembunuhan, dan dimensi intelijen. Selain itu, direkomendasikan kepada pihak kepolisian untuk menggunakan wewenangnya dalam menangkap, memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti dalam memeriksa ulang beberapa orang misalnya wakil direktur Garuda, pramugari yang bertugas pada saat itu.

Amien Rais: Pemberantasan Korupsi Masih Tebang Pilih

Dikirim oleh prasetya1 pada 23 Februari 2006 | Komentar : 0 | Dilihat : 1993

M. Amien Rais
M. Amien Rais
M. Amien Rais, mantan Ketua MPR, dalam Seminar dan Lokakarya Nasional “Membangun Sinergitas Gerakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia,” Kamis (23/2) di Gedung Widyaloka Universitas Brawijaya, turut menyumbangkan gagasan.
Dalam pemberantasan korupsi, menurut Amien, ada lima usaha yang dapat dilakukan, yakni: root map of corruption (rapat maraton semua elemen yang masuk ke LSM), menata katagori dari korupsi, mencoba berantas dalam skala besar, pemetaan korupsi pun segera dilakukan dan harus dijadikan milik publik (disiarkan melalui media massa), dan bidik korupsi yang besar-besar.
Pemberantasan korupsi hanya akan menjadi sebuah wacana jika tidak ada action langsung dari pemerintah (presiden). Amien mengatakan pemberantasan korupsi yang terjadi masih "tebang pilih kasih". Beberapa kasus korupsi yang menyangkut Istana, Cendana, bisnis senjata, dan "pengusaha naga", sampai saat ini belum tersentuh. Kalau pun tersentuh, tidak akan sampai ke pengadilan.
Gurubesar ilmu politik UGM ini bercerita bahwa ia suatu saat pernah menemukan kasus korupsi yang menimpa salah satu pengusaha naga. Pengusaha naga itu dipanggil oleh jaksa agung karena telah melakukan tindakan kriminal. Tapi kasus tersebut tidak sampai tuntas diselesaikan. Hal ini, menurut Amien, membuktikan bahwa penanganan kasus korupsi memang belum sampai menyentuh korupsi tingkat tinggi. [vty]
Kebebasan Pers
Sementara itu Bambang Harymurti, pimpinan redaksi TEMPO, di depan seminar dan lokakarya nasional itu memandang upaya pemberantasan korupsi tidak lepas dari peran media massa yang didukung oleh kebebasan pers. Kasus pencemaran nama baik yang sering mengancam media dari sisi pemberitaan sering digunakan untuk mengancam media massa. Jurnalisme investigasi yang sering digunakan media massa untuk membuktikan suatu kasus korupsi sering terjerat menjadi momok tersendiri bagi wartawan. Kasus pencemaran nama baik masih dijerat dengan hukum pidana.
Menurut Bambang Harymurti, kebebasan pers akan sangat membantu jika pemerintah mempunyai kesigapan dalam pemberitaan. Ia memberi contoh kasus di India dan Cina. Kebebasan pers dan pemerintahan India yang baik serta peka terhadap kemiskinan masyarakat, tidak sampai mengakibatkan bencana kelaparan. Sementara itu di Cina bencana kelaparan berkali-kali terjadi di wilayah itu.
Kebebasan pers juga akan membangun perekonomian negara yang lebih baik. Bambang memaparkan dalam data statistik bahwa korelasi antara kebebasan pers dengan pertumbuhan ekonomi di suatu negara berbanding lurus. Negara kaya seperti Amerika Serikat pasti didukung dengan kebebasan pers yang baik. Menurut penilaiannya, tahun 2001, pada masa pemerintahan mantan Presiden Habibie, kebebasan pers di Indonesia paling bagus. Hal itu kemudian terus-menerus mengalami penurunan yang drastis sampai pada tahun 2005 yang menduduki posisi 105 dari 167 negara. “Kalau ada orang yang mengatakan bahwa pers di Indonesia keblabasan itu karena dibandingkan pada zaman Soeharto. Akan berbeda kalau dibandingkan dengan negara lain”, tukas Bambang Harymurti. [vty]