Prasetya Online

>

Berita UB

Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Nasional Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF
Dikirim oleh denok pada 14 Desember 2018 | Komentar : 0 | Dilihat : 1042

Pelatihan Pengadaan barang/jasa pemerintah
Pelatihan Pengadaan barang/jasa pemerintah
Bekerjasama dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), Universitas Brawijaya (UB) menyelenggarakan Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah serta meningkatkan mutu layanan dan kepuasan masyarakat pengguna PBJ.

Penyelenggara pelatihan dan ujian sertifikasi ini di UB adalah Biro Umum dan Kepegawaian sebagai lembaga pelatihan PBJ yang terdaftar sesuai SK Kepala Badan Pusat Pendidikan Pelatihan PBJ LKPP RI Nomor 13 Tahun 2018 tanggal 12 Nopember 2018. Pelatihan PBJ Pemerintah dilaksanakan di Atria Hotel Malang (5-8/12/2018) sementara Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan di laboratorium UPT Teknologi Informasi dan Komputer UB pada Jum'at (14/12/2018).

Ujian sertifikasi ahli PBJ diikuti oleh 100 orang (internal) yang terbagi dalam 2 sesi. Sebanyak 270 dosen dan karyawan mendaftar kegiatan ini. Pendidikan minimal pendaftar adalah diploma atau SMA dengan pengalaman bekerja di pengadaan.

Pelatihan dengan sistem karantina dilakukan selama 40 jam menggunakan modul materi dari LKPP dan pemateri juga dari LKPP. Dalam kesempatan tersebut disosialisasikan tentang Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa. "Peraturan baru yang ada dalam Perpres ini lebih sederhana dan praktis," kata Siti Marfu'ah, SH, MM selaku Kepala Sub Bagian Pengadaan.

Siti Marfu'ah yang telah dua tahun menjabat di pengadaan menyampaikan bahwa jujur, amanah dan komitmen kuat merupakan salah satu syarat yang dibutuhkan bagian pengadaan. Menurutnya bagian ini rawan fitnah dan godaan.

Salah satu pemateri dalam pelatihan ini, Ahmad Husni Thamrin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyampaikan tentang ketentuan umum dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan aturan baru yakni layanan pengadaan barang/jasa wajib didampingi layanan hukum.

Ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah
Ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah
Sementara itu, ujian sertifikasi ahli Pengadaan Barang/Jasa di UB didampingi oleh perwakilan LKPP Didin Rosyad. Didin menyampaikan, ujian ini untuk mendapatkan sertifikat PBJ yang berlaku seumur hidup. Peserta akan secara langsung mengetahui lulus/tidak setelah ujian yang berlangsung menggunakan komputer. Mereka harus memenuhi ambang batas nilai ≥167. Komposisi soalnya adalah benar-salah, pilihan ganda dan pilihan ganda (kasus) dengan materi seperti Perpres Nomor 16 Tahun 2018 serta studi kasus yang mengelaborasi praktek dan teori.

Berada di bawah langsung Presiden Republik Indonesia, LKPP disampaikan Didin berhasil menghemat APBN hingga Rp. 3 Trilyun setiap tahun. Keberadaan lembaga ini menurutnya mampu meminimalisisr KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang banyak berlangsung saat pengadaan barang/jasa pemerintah. [Denok/Humas UB]

 

 

Artikel terkait

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID