Prasetya Online

>

UB News

Bincang dan Obrolan Santai Tahun Politik

Print version PDF version RTF version
Submit by oky_dian on February 07, 2019 | Comment(s) : 0 | View : 331

dari Kiri Ke Kanan: Andhyka Muttaqin, Rusmifahrizal Rustam, Kasubag Humas dan Kerasipan KOtok Gurito, dan Maulina Pia Wulandari
dari Kiri Ke Kanan: Andhyka Muttaqin, Rusmifahrizal Rustam, Kasubag Humas dan Kerasipan KOtok Gurito, dan Maulina Pia Wulandari
Tahun 2019 merupakan tahun politik karena akan diselenggarakan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) serentak di seluruh Indonesia pada (17/4/2019) mendatang. Lima juta mahasiswa yang merupakan pemilih pemula merupakan potensi yang sangat besar.

Hal tersebut mendorong Humas Universitas Brawijaya (UB) menggelar BONSAI (Bincang dan Obrolan Santai) bersama para awak media di Ruang Jamuan Rektorat UB dengan tema "Partisipasi Poitik dalam Dunia Kampus", Rabu (6/1/2019). Kegiatan tersebut mendatangkan beberapa narasumber, antaralain Rusmifahrizal Rustam, SH selaku Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Kota Malang, Maulina Pia Wulandari, S.Sos, M.Kom, Ph.D pakar komunikasi politik dan media massa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB), serta Andhyka Muttaqin, M.PA dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB).

BONSAI tersebut diawali pemaparan oleh Andhyka Muttaqin mengenai pemahaman pemilu dalam demokrasi di Indonesia, potensi besarnya golput di UB, serta peran akademisi dalam pemilu di Indonesia sebagai penyeimbang opini publik.

Dosen yang juga pemerhati dan peneliti politik tersebut mengatakan bahwa 2019 merupakan momentum yang sangat menarik. Pasalnya pada tahun 2014 dan 2019 terdapat dua paslon yang membuat konsentrasi massa terbagi dua. Hal ini berakibat terjadinya  konflik horizontal yang luar biasa. Konflik tersebut dapat dilihat melalui media sosial dan sering menjadi trending topik.

Dia menambahkan bahwa di tahun ini 40 persen mahasiswa UB berpotensi golput karena mereka berasal dari daerah Jabodetabek dan kemungkinan besar tidak pulang untuk melakukan pemungutan suara

"Sehingga di prediksi 27.500 suara akan golput,"katanya.

Menurut info yang ada, KPU memberi batas maksimal 17 Februari 2019 untuk laporan pindah pilih.  

"Kampus merupakan kumpulan dari kaum yang memiliki intelektual yang cukup tinggi, tetapi yang saya soroti yaitu partisipasi politik masih minim. Kampus sebagai penyeimbang tetapi tidak pernah terlibat dalam kontestasi politik padahal kampus bisa jadi saran pengawasan dan evaluasi jalannya pemilu di Indonesia," kata Andhyka.

Disisi lain Pia yang membahas terkait komunikasi politik dan rambu2 politik dalam kampus, memberikan contoh pembelajaran berpolitik yang sudah dimulai melalui organisasi kampus. Menurutnya tidak menjadi sebuah masalah apabila kampus dijadikan sebagai ajang pembelajaran berpolitik maupun kampanye, asalkan  semua paslon diperbolehkan dan tidak ada keberpihakan terhadap suatu golongan.

"Hal tersebut bisa menjadi sebuah ajang berdiskusi dan menguji kapabilitas dari para calon. Karena sangat disayangkan jika sebagai pemilih pemula tidak mengetahui visi dan misi paslon," pungkasnya.

Sedangkan Rusmifahrizal Rustam yang membahas mengenai pengawasan pemilu yang jurdil sesuai norma dan peraturan mengatakan bahwa DPT (Daftar Pemilih Tetap) akan terus mengalami fluktuasi.

Salah satu syarat agar mahasiswa dapat melakukan pindah pilih yakni mahasiswa yang bersangkutan harus terdaftar diDPT asal dan selanjutnya dapat mendaftarkan diri  ke TPU atau kantor kecamatan terdekat dengan melengkapi persyaratan A5 hingga 17 Februari 2019. Hal tersebut bertujuan untuk merujuk pada pemahaman dan pentingnya partisipasi berpolitik untuk  mengurangi jumlah golput terutama dikalangan pemilih muda.(Vida/Humas UB)

 

Comments

Send your comment

Use ID