Prasetya Online

>

Berita UB

Workshop Penyebaran Informasi Safeguard 

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF Versi Word
Dikirim oleh prasetya1 pada 08 Maret 2006 | Komentar : 0 | Dilihat : 2380

Workshop Penyebaran Informasi Safeguard
Workshop Penyebaran Informasi Safeguard
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya rnenggelar Workshop Penyebaran Informasi Safeguard, Rabu (8/3), di Balai Agung Majapahit Hotel Shantika, Malang. Workshop bertema "Tindakan safeguard sebagai pengamanan pasar dan perlindungan industri dari serbuan irnpor" ini terselenggara atas kerja sarna Komite Pengarnanan Perdagangan Indonesia, Fakultas Hukurn Unibraw, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Malang.
Dalam kesempatan itu, Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Ridwan Kurnaen menyatakan inisiatif perusahaan dalam negeri untuk mengamankan produk mereka dari serangan barang impor sangat kurang. Padahal jika dimintakan perlindungan secara formal, produk impor bisa dibatasi dengan cara menaikkan bea masuk serta pembatasan kuota barang yang masuk.
Pelaksanaan komitmen liberalisasi perdagangan dalam rangka persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization-WTO) melalui penurunan tarif dan penghapusan hambatan bukan tarip, menurut Ridwan Kurnaen, dapat menimbulkan lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri. Pemerintah Indonesia seharusnya dapat mengambil tindakan pengamanan (safeguard measures) guna mengatasi lhal ini, hingga industri tersebut kondisinya pulih dan dapat bersaing secara wajar dengan produk impor.
Lebih lanjut Ridwan mengatakan bahwa banyak negara anggota WTO telah menggunakan instrumen safeguard untuk melindungi industri di dalam negerinya, seperti: Amerika Serikat, Meksiko, India, Filipina dan Jamaica. Untuk itu KPPI sebagai lembaga pemerintah yang independen, memiliki tugas untuk menanggulangi kerugian serius atau ancaman kerugian serius akibat dari lonjakan impor, atas diberlakukannya perjanjian WTO. “Saat ini KPPI telah mengajukan permohonan tindakan pengamanan baru dari industri keramik tableware, dengan dikeluarkannya SK Menteri Keuangan No. 01/PMK.010/2006 tertanggal 4 Januari 2006, di samping industri sepeda, korek api, kaca lembaran, alat suntik, kaca tuang, dan kaca cerai, serta sari pati tepung glukosa", tambahnya.
Selain Ridwan Kurnaen yang membawakan makalah berjudul “Remedi Perdagangan dan Asistensi Hukum Perdagangan Internasional", turut hadir sebagai pembicara dosen FH Unibraw Dr. Sukarmi SH MH dengan judul “Asistensi Hukum Perdagangan Internasional dalam Penyelidikan Safeguard: dari Perusahaan Hingga ke DSB”, dan para kepala bidang KPPI. Kabid Hukum dengan judul “Kuesioner Penyelidikan Safeguard”, Kabid Tindakan Pengamanan KPPI dengan judul “Prosedur Permohonan Safeguard”, serta Kabid Penyelidikan Dumping KADI dengan judul “Perhitungan Marjin Dumping”.
Acara dibuka oleh Walikota Drs. Peni Suparto MAP, berlangsung selama sehari, diikuti oleh puluhan peserta dari beberapa perguruan tinggi di Jawa Timur, seperti: Universitas Jember, Universitas Trunojoyo Bangkalan, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Surabaya, Universitas Bhayangkara, Universitas Wijayakusuma, Universitas Hang Tuah, Universitas Merdeka Malang, Universitas Islam Malang, Universitas Wisnuwardhana, Universitas Widyagama, Universitas Widyakarya, Universitas Kanjuruhan, Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto, Universitas Muhammadiyah Malang, dan Universitas Brawijaya. Selain itu workshop juga diikuti oleh jajaran pemerintah kota Malang, dinas perdagangan, perindustrian, dan koperasi, serta kalangan pengusaha. [nik]

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID