Prasetya Online

>

Berita UB

Sosialisasi Otonomi Kampus bagi Mahasiswa

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF Versi Word
Dikirim oleh prasetya1 pada 01 Maret 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 3433

Setelah sosialisasi bagi kalangan pejabat di lingkungan Universitas Brawijaya, awal bulan ini (1-2 Maret 2005) diadakan sosialisasi otonomi kampus untuk para fungsionaris mahasiswa. Kegiatan bagi para fungsionaris Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Program Studi ini diadakan di Hotel Grand Palem, Batu.
Acara dibuka oleh Rektor Prof. Dr. Ir. Bambang Guritno, yang sekaligus membawakan materi tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Otonomi Kampus. Dilanjutkan kemudian dengan penyampaian beberapa materi oleh Tim Kajian Persiapan Otonomi Unibraw. Topik "Kesehatan Organisasi dan Kualitas Pendidikan di Perguruan Tinggi" dibawakan oleh Dr. Suhadak, topik "Evaluasi Diri Universitas Brawijaya" disampaikan oleh Dr-Ing Setiawan P. Sakti MEng, dan topik "Rancangan Anggaran Dasar Universitas Brawijaya" diantarkan oleh Dr. Sihabudin SH.

Bukan privatisasi
Dengan acara sosialisasi ini, Rektor berharap dapat menyamakan persepsi mengenai otonomi kampus di kalangan sivitas akademika. Sementara itu dalam presentasinya, Rektor mengemukakan prinsip penyelenggaraan pendidikan sesuai Pasal 4 Ayat 1 UU nomor 22/2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu: pendidkan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dalam hal ini, perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya ssebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 24 Ayat 2). Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaanya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik (Pasal 24 Ayat 3).
Menjelaskan tentang badan hukum pendidikan, Rektor menegaskan badan hukum pendidikan berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk kemajuan satuan pendidikan (Pasal 53 Ayat 3). Sementara itu pendanaan pendidikan, menurut UU 20/2003 Pasal 46 Ayat 1), menjadi tanggung jawab bersama natara pemerintah, pemerintah daearah dan masyarakat. Dan pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik (Pasal 48 Ayat 1)..
Selanjutnya Rektor megatakan bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi merupakan respon terhadap perubahan zaman yang menghargai kebebasan dan demokrasi, di samping juga merupakan isu global, sehingga dilakukan di banyak negara. Ditegaskanya, otonomi adalah kemandirian dalam embuat keputusan dan mengatur diri sendiri. Ini diperlukan untuk merespon perubahan lingkungan yang sangat cepat, baik di bidang sosial-politik, ekonomi, dan sains-teknologi. Adalah pandangan yang salah, bahwa otonomi sama dengan privatisasi. menurut Rektor, tidak otomatis dengan otonomi maka pemerintah lepas tangan. Dijelaskannya, subsidi pemerintah untuk perguruan tinggi tetap ada, yaitu untuk membiayai kegiatan rutin, yang dialokasikan melalui mekanisme "block grant" atau hibah. Besarnya grant ditentukan berdasarkan keluaran berupa jumlah lulusan. Bukan atas dasar jumlah mahasiswa yang dikelola. Pada bagian akhir paparannya, Rektor menginformasikan bahwa perguruan tinggi negeri (PTN) yang sudah menjadi BHPMN (badan hukum pendidikan milik negara) sampai saat ini adalah IPB, ITB, UGM, UI, UPI, dan USU. Dan yang sedang dalam proses di Sekretariat Negara, menunggu keluarnya UU BHPMN, adalah Unair dan ITS. Sementara itu yang sudah memasukkan proposal ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (dalam tahap evaluasi oleh Dewan Pendididkan Tinggi) adalah Unsrat, dan Unhas. Sedangkan Unibraw sendiri, menurut Rektor, sedang dalam tahap sosialisasi, dan penyusunan proposal diharapkan selesai paling cepat tahun 2006.

Rakor
Di tempat sama esok harinya, acara dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Bidang Kemahasiswaan. Dalam rakor ini dibahas beberapa hal yang menyangkut kegiatan akademik dan kemahasiswaan. Di antaranya, Orientasi Kegiatan Kemahasiswaan (oleh PR-III), Prosedur Ijin Meninggalkan Kuliah (PR-I), Penjeleasan Kebijakan Keuangan Unibraw (oleh PR-II), Prosedur Peminjaman Gedung, Kendaraan dan Fasilitas Lainnya (Kabag UHTL), Mekanisme Pengajuan Bantuan Dana Kegiatan dan Ijin Kegiatan (Kabag Kemahasiswaan). Rakor ini berlangsung dua hari, 2-3 Maret 2005. [Far]

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID