Prasetya Online

>

Berita UB

Senat Tak Satu Suara dalam Sikapi Perubahan Status Menjadi PT BHMN

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF Versi Word
Dikirim oleh prasetya1 pada 03 Maret 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 1937

Langkah Unibraw menjadi PT BHMN (Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara) tak semulus yang dibayangkan. Bahkan, Senat Unibraw sendiri tak satu suara dalam menyikapi perubahan status tersebut. Anggota senat yang menentang perubahan status tersebut adalah Prof Dr Ir Tatik Wardiyati. Guru besar hortikultura ini menyatakan sangat tidak setuju dengan rencana universitas yang tengah mempersiapkan diri menjadi PT BHMN. Alasannya, kondisi saat ini Unibraw dinilai masih sangat berat untuk menuju ke sana.
"Tidak usahlah menjadi PT BHMN, lebih baik Unibraw mencanangkan otonomi kampus. Artinya, pemerintah tetap memberikan subsidi dana tetap kepada kampus sebagaimana kampus PTN adalah milik pemerintah. Dan sebaliknya, pemerintah juga memberikan kebebasan kampus mencari dana sendiri," kata wanita berkaca mata minus ini kepada Radar di ruang kerjanya kemarin.
Mengapa demikian? " Unibraw tidak memiliki usaha apa-apa untuk menopang biaya operasional pendidikan. Sebuah PT BHMN harus bisa mandiri mengelola pendanaannya untuk kelangsungan hidup kampus ini," ujarnya. Dari sisi aset, lanjut Tatik, Unibraw tidak terlalu memiliki kekayaan yang terlalu besar. Jika dibandingkan dengan sederetan kampus yang telah menjadi PT BHMN, seperti UI (Universitas Indonesia) yang memiliki rumah sakit, kondisi Unibraw sangat jauh. "Unibraw ini punya apa? Lahan pertanian memang ada, hanya sekitar 20 hektar saja. Tapi, itu tidak cukup untuk membiayai pendidikan. Sulit memang, karena Unibraw tidak memiliki usaha apa-apa. Lalu, bagaimana untuk mencapai standar pendidikan internasional yang menjadi tuntutan saat ini," papar dia.
Dikatakannya, sebuah kampus milik pemerintah yang maju sebaiknya tidak perlu menjadi PT BHMN. Di manapun, kampus milik pemerintah itu harus dibiayai pemerintah. Pemerintah tidak perlu mengubah PTN menjadi PT BHMN. Apalagi pemerintah juga masih belum matang konsepnya mengenai PT BHMN. Kondisinya saat ini, masih kata Tatik, memang masih dilematis. Di satu sisi pemerintah tidak punya dana besar untuk membiayai pendidikan agar memiliki standar internasional. Hingga pada akhirnya membuat konsep PT BHMN. Di sisi lain, perguruan tinggi tidak mampu untuk membiayai diri sendiri. "Solusinya untuk Unibraw dalam menyikapi dilema ini adalah status otonomi. Dengan membentuk Yayasan Unibraw yang tugasnya hanya menggali dana," katanya.
Selain itu, Unibraw harus mengevaluasi kembali program studi yang tidak marketable. Misalnya, dengan menggabungkan fakultas pertanian, perikanan, peternakan menjadi fakultas agrocomplex. Sebab, selama ini, fakultas ini peminatnya kian tahun kian merosot. Juga, menjadi program studi hortikultura dan agrobisnis menjadi sebuah jurusan. Sebab, dua ilmu ini sangat bermanfaat dan bisa menghasilkan uang. Unibraw bisa membuat pabrik bibit unggul tanaman yang kini banyak pabrik-pabrik yang masih mengandalkan impor. Demikian juga agrobisnis, sebuah ilmu yang mengajarkan peluang bisnis memasarkan produk pertanian. (lia) http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_radar&id=83919&c=88

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID