Prasetya Online

>

Berita UB

Sekjen Kemendes PDTT Beri Kuliah Tamu pada Mahasiswa UB

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF
Dikirim oleh vicky.nurw pada 15 Mei 2018 | Komentar : 0 | Dilihat : 118

Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi Ph.D
Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi Ph.D
Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi Ph.D memberikan kuliah tamu pada mahasiswa Universitas Brawijaya di Studio UBTV, Jumat (11/05). Acara ini diikuti oleh mahasiswa UB dan juga pendamping desa di wilayah Malang.

Kuliah tamu yang dimoderatori oleh Dekan FEB UB, Nurkholis, SE., M.Bus.(Acc)., Ak., Ph.D tersebut mengangkat tema Paradigma Baru, Realisasi Pemerintah Pusat dan Desa. Anwar Sanusi menuturkan, trasnformasi paradigma pembangunan desa dilakukan menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pertama, ujar Anwar, pemberian kewenangan berdasarkan azas rekognisi dan subsidiaritas, kedua, kedudukan desa sebagai pemerintahan berbasis masyarakat dan ketiga desa berperan sebagai subyek pembangunan."Desa berperan sebagai subyek pembangunan, bukan lagi objek pembangunan artinya desa merupakan aktor utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa", jelas Anwar.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam hal pendanaan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yaitu mendapatkan dukungan dana dari beberapa kementerian di Indonesia. "Ada 19 Kementerian memberikan dukungan dana yang masuk langsung ke desa, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, Kementerian Tenaga Kerja, TNI, BPPT, POLRI dan lain - lain. Tahun 2018, sebanyak 206 rupiah triliun, dana langsung yang masuk ke desa", imbuhnya.

Ia mencontohkan beberapa keberhasilan desa dalam pemanfaatan dana desa yaitu pelaksanaan forum prukades. Prukades merupakan program yang berprinsip pada kemitraan. Contohnya pada pengembangan prukades Kabupaten Pandeglang pada komoditas Jagung.

"Pendapatan APBD yang didapat mencapai Rp 800 Miliar, selain itu juga berdampak pada pengurangan jumlah desa tertinggal, dari sebelumnya 156 desa menjadi 74 desa" ujar pria kelahiran Ponorogo tersebut.

Dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, pemerintah sudah melakukan pembangunan infrastruktur seperti pembuatan jalan desa, jembatan, pembangunan 6.576 pasar desa, 26.750 unit kegiatan BUMDesa, .960 unit tambatan perahu, 1.971 embung, irigasi dan sarana olahraga.

Selain itu, dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa di Indonesia, pemerintah menyediakan 38.331 unit air bersih, 112.003 MCK, 5.402 unit polindes, 18.177 unit PAUD, 11.574 unit posyandu, 31.12 unit sumur dan drainase dengan total 38.217 m.

Ia juga menambahkan, kedepannya Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi akan melakukan kebijakan 4 prioritas pembangunan desa yaitu memasarkan produk unggulan kawasan perdesaan, pembangunan BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa), embung desa dan sarana olahraga.[afwega/vicky]

 

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID