Prasetya Online

>

Berita UB

Restrukturisasi dan Standarisasi Kurikulum Magister Kenotariatan

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF
Dikirim oleh denok pada 13 Februari 2018 | Komentar : 0 | Dilihat : 1085

BKS Dekan FH bahas standarisasi kurikulum MKn
BKS Dekan FH bahas standarisasi kurikulum MKn
Program Kenotariatan merupakan cikal bakal Program Magister Kenotariatan (MKn) yang kini ada. Sejak tahun 2000 program MKn telah mengganti program kenotariatan yang dulu hanya ada di enam perguruan tinggi di Indonesia. Keenam perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Sumatera Utara, Universitas Airlangga dan Universitas Padjadjaran. Jika di konversi dengan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), maka lulusan Program Kenotariatan kala itu setara dengan level tujuh.

Hingga saat ini, telah ada 39 program MKn di berbagai perguruan tinggi di Indonesia baik negeri maupun swasta. Namun banyak pihak yang meragukan kualitas dan kompetensi lulusan MKn. Puncaknya adalah ketika Direktorat Jenderal Administrasi Hukum (Dirjen AHU) Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) sebagai pengguna mempertanyakan banyaknya lulusan MKn yang tidak menguasai secara substansi materi uji kompetensi kenotariatan.

Merespon hal ini, Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia menyadari pentingnya standarisasi kurikulum Magister Kenotariatan. Terkait hal tersebut, pada Senin (12/02/2018) diselenggarakan lokakarya bertajuk "Restrukturisasi dan Standarisasi Kurikulum Nasional Program Studi Magister Kenotariatan oleh Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia". Kegiatan ini diikuti oleh Fakultas Hukum pada perguruan tinggi negeri se-Indonesia yang menaungi program Magister Kenotariatan.

Pemaparan pertama disampaikan oleh Universitas Diponegoro yang saat ini merupakan koordinator Badan Kerja Sama Dekan FH PTN se-Indonesia. Paparan disampaikan oleh Prof. Benny sebagai Ketua BKSD.

Benny mengatakan bahwa konsep kurikulum Undip tidak terlepas dari profil lulusan yang dihasilkan. Setidaknya ada lima profil lulusan MKn yakni notaris, PPAT, Pejabat Lelang, akademisi dan professional. Namun hampir 90% lulusan MKn ingin menjadi notaris/PPAT.

Lebih lanjut, Benny melontarkan pertanyaan "Notaris merupakan jabatan atau profesi?" karena notaris bisa membuat akta pejabat dan akta pihak sekaligus. Ia menyampaikan bahwa lulusan prodi kenotariatan setara dengan KKNI level tujuh sementara lulusan MKn setara dengan level delapan.

Perkuliahan program MKn memberikan beberapa mata kuliah keilmuan (science) seperti teori hukum, metodologi penelitian hukum, politik hukum dan tesis dengan bobot 28 SKS dari total 43 SKS. Sementara 15 SKS sisanya adalah mata kuliah skill yang menekankan pada aspek psikomotorik yang dibutuhkan jika lulusan membuka praktek.

Sebagai PTN yang melahirkan Program Studi Kenotariatan dan merubahnya menjadi Magister Kenotariatan, Undip menyadari problematika kualitas output yang dihasilkan. Karena itu, Undip menyarankan pentingnya ujian kompetensi bagi notaris, sama dengan profesi dokter yang memiliki UKDI (Ujian Kompetensi Dokter Indonesia). Hal ini menurutnya untuk merespon ujian kompetensi sesuai peraturan kemenkumham yang merupakan produk Dirjen AHU. Bagi penyelenggara program Magister Kenotariatan, ia menyampaikan perlunya memiliki minimal dua laboratorium yakni laboratorium pembuatan akta dan laboratorium IT.

Selanjutnya, perwakilan Universitas Indonesia memaparkan hasil pembahasan tim kurikulum MKn yang dilakukan beberapa waktu lalu di UI. Dalam matriks pemetaan yang dipaparkan, diketahui adanya perbedaan nomenklatur mata kuliah meskipun substansinya sama. Di sisi lain, overlapping substansi disampaikan perwakilan UGM sebagai respon keikutsertaannya dalam pembahasan kurikulum di UI. Ia menyebut mata kuliah TPA (Teknik Pembuatan Akta) yang merupakan mata kuliah inti. Di UGM, mata kuliah ini terdiri atas TPA I (pemecahan dan pembagian harta peninggalan), TPA II (pembuatan akta), TPA III (badan usaha) dan Akta tanah. Mata kuliah ini diajar oleh dosen (70%) dan tutor (30%). Tutor adalah seorang notaris yang berprestasi baik yang membantu mengajar di laboratorium dengan bobot 0 SKS. Namun, pembebanan 0 SKS ini tidak disepakati oleh USU.

Dalam pembahasannya, USU menyampaikan bahwa ternyata banyak alumninya yang menjadi PNS. Pejabat lelang misalnya, hanya ada lima orang di propinsi tersebut, karena rendahnya aktivitas lelang. Penyederhanaan kurikulum baru saja dilakukan dari 50 SKS menjadi 41 SKS di USU.

Sementara perwakilan UI, dalam paparannya menyampaikan bahwa standarisasi kurikulum terlalu berat untuk dilakukan, karena masing-masing perguruan tinggi dan fakultas memiliki karakteristiknya sendiri.

Diwawancarai dalam kesempatan tersebut, Kaprodi MKn Universitas Brawijaya Dr. Imam Kuswahyono mengatakan bahwa MKn UB adalah lembaga baru. FH Unair merupakan induk dari lembaga yang dipimpinnya karena beberapa Senior merupakan lulusannya. Sebagai lembaga baru, pihaknya merasa penting untuk menimba ilmu dari para pendahulu yakni Unpad, UGM, UI, USU dan Undip. Tujuannya untuk mengambil pelajaran berharga dengan keberagaman yang tinggi utamanya pada dua poin mata kuliah yang diberikan yakni mata kuliah inti dan mata kuliah tambahan.

Imam menambahkan, muatan science pada program MKn meliputi teori hukum, filsafat hukum, metodologi penelitian hukum, dan penalaran hukum. Selain muatan keilmuan, MKn juga memiliki muatan praktek. Ini yang membedakan desain kurikulum MKn dengan Magister Hukum (MH).

Di Universitas Brawijaya, muatan lokal disesuaikan dengan visi misi UB yang bercirikan bertaqwa kepada Tuhan, memiliki kejujuran, professional, dan mampu menyelaraskan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mayoritas alumni notaris UB yang saat ini berjumlah sekitar 600 memiliki wilayah kerja di Jawa Timur dengan karakter budaya masyarakat propinsi ini seperti terus terang, akomodatif dan responsive. Meskipun ia mengakomodir konsep ke-Indonesiaan tanpa batasan regional sesuai dengan UU No. 2 tahun 2014 bahwa setiap Notaris yang telah lulus ujian kompetensi bisa praktek di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, tantangannya pun jauh lebih besar karena dituntut mampu beradaptasi dengan wilayah setempat, bekerja professional dan menghasilkan output (akta otentik) yang bisa dipertanggungjawabkan.

Lebih jauh, Imam menyadari bahwa masing-masing perguruan tinggi memiliki identitas dan brand sendiri-sendiri. Meskipun begitu, ia menyadari juga pentingnya melihat universitas lain khususnya yang ada di Jawa untuk memperluas cara pandang.

Saat ini, MKn UB memiliki dua laboratorium yakni Pojok Notaris (Notary Corner) yang memberi akses perkembangan kenotariatan terbaru dan menjembatani dunia teori dan praktek, serta laboratorium publikasi riset yang mengelaborasi jurnal-jurnal kenotariatan. Sementara itu, laboratorium teknis menurut rencana akan mulai dibangun menggunakan anggaran 2018. [Denok/Humas UB]

 

 

Artikel terkait

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID