Prasetya Online

>

Berita UB

Prof. Sukoso Dilantik menjadi Dirjen BPJPH

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF
Dikirim oleh vicky.nurw pada 15 Agustus 2017 | Komentar : 0 | Dilihat : 4389

Prof. Sukoso didampingi istri saat pelantikan
Prof. Sukoso didampingi istri saat pelantikan
Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin, melantik Prof. Ir. Sukoso, MSc., PhD sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pelantikan ini dilaksanakan pada Rabu (02/08/2017) di Kementerian Agama Republik Indonesia.

Guru besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya (FPIK UB) itu dilantik sebagai Eselon I di lingkungan Kementerian Agama, setelah lolos menjalani serangkaian tes yang berlangsung selama empat bulan. Sukoso dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94/TPA Tahun 2017.

Prof. Ir. Sukoso., M.Sc., Ph.D adalah guru besar bidang kelautan dan bioteknologi perikanan. Menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya (1988). Meraih gelar master di Kagoshima University (1995), dan program doktor di universitas yang sama pada 1998. Sukoso pernah menjabat sebagai pembantu dekan Fakultas Perikanan UB (2003-2005), dan Dekan Fakultas Perikanan (2005-2009).

Pembentukan BPJPH merupakan amanat dari UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH saat ini telah terbentuk dan masuk dalam struktur Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Kemenag.

Struktur BPJPH terdiri atas Sekretariat dan tiga pusat, yaitu Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, dan Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal.

Pasal 816 PMA 42/2016 mengatur bahwa BPJPH mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPJPH menyelenggarakan enam fungsi di antaranya yaitu melakukan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal; melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal; melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal; melaksanakan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan melaksanakan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. [lia/Humas UB]

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel terkait

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID