Prasetya Online

>

Berita UB

Prof Sjamsiar Kritisi Sistem Pengadaan Jasa

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF
Dikirim oleh siti-rahma pada 20 Juli 2018 | Komentar : 0 | Dilihat : 666

Prof Sjamsiar Sjamsuddin bersama Duta Besar Indonesia untuk Tunisia Prof Ikrar Nusa Bakti
Prof Sjamsiar Sjamsuddin bersama Duta Besar Indonesia untuk Tunisia Prof Ikrar Nusa Bakti
Prof Sjamsiar Sjamsuddin Indradi Adiwidjana, guru besar dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, mengkritisi Sistem Pengadaan Barang Jasa pada 2018 IIAS Congress di Tunis, Tunisia, Senin-Kamis (25-29/6/2018). IIAS (Internastional Institute Administrative Sciences) Congress adalah forum keilmuan berskala internasional yang fokus membahas terkait administrasi publik, ilmu administrasi, manajemen publik, pemerintahan, kebijakan publik dan penerapannya.

Menurut Prof Sjamsiar perubahan organisasi sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi patut diapresiasi. Namun untuk menanggulangi korupsi lebih efektif bila sistem whistle blower dipromosikan. Selain itu bisa juga dengan memastikan figur yang dipilih oleh badan publik tersebut adalah figur yang berintegritas.

Cara lain yang menurutnya cukup efektif adalah dengan memperkuat kontrol atas sistem dengan melibatkan peserta tender. Pelibatan peserta tender merupakan pelibatan pihak eksternal yang sudah memiliki pengalaman tentang pengadaan. Pihak eksternal menurutnya tidak harus selalu BPK. Keuntungan melibatkan peserta tender selain pengalamannya yakni motif ekonomi untuk memastikan agar proses pengadaan dilakukan  secara adil.

Salah satu cara pelanggaran pada proses pengadaan adalah ada penambahan persyaratan yang tidak relevan dalam dokumen untuk pengadaan bagi calon peserta tender. Bila terjadi hal tersebut, dikatakan Prof Sjamsiar memang ada mekanisme penjelasan. Namun sebagaimana namanya, mekanisme ini hanya forum meminta penjelasan bukan untuk mengkritisi dan menggugat.

Dikatakan Prof Sjamsiar ada mekanisme lain yakni mekanisme sanggah. Namun peraturan ini masih sumir, sehingga masih diperdebatkan apakah calon peserta tender yang merasa dirugikan bisa menggugat atas dokumen pengadaan. Kalau dilihat dari Perpres Nooer 70 Tahun 2012, sanggah lebih ditujukan pada hasil pemenang lelang bukan memperkarakan dokumen pengadaan. Menurut Sjamsiar konsep ini sangat sempit dan tidak sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi.

Ia berharap konsep sanggah di Indonesia bisa dibenahi sebagaimana di Belanda yang memungkinkan penyedia yang merasa dirugikan bisa menggugat dokumen pengadaan. Hal ini bukan agar Indonesia memiliki substansi hukum yang sama dengan negara lain, namun agar mekanisme pencegahan korupsi lebih memiliki kekuatan hukum. [siti-rahma/Humas UB]

 

 

 

 

Artikel terkait

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID