Prasetya Online

>

Berita UB

Prof. Dr. Agus Sardjono SH. MH. : Banyak Kekeliruan Konseptual pada Undang Undang Hak Cipta

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF
Dikirim oleh zenefale pada 18 September 2015 | Komentar : 0 | Dilihat : 3456

Prof Dr. Agus Sardjono SH. MH
Prof Dr. Agus Sardjono SH. MH

Ketika ASEAN menjadi pasar tunggal dengan arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas, maka persoalan sumber daya manusia dan kreativitas menjadi faktor paling utama. Secara ideal, perlindungan Hak cipta dapat merangsang pertumbuhan kreativitas. "Persoalannya adalah bagaimana Undang Undang Hak Cipta (UU HC) tersebut dipahami dan diimplementasikan sehingga dapat memberikan kontribusi pertumbuhan kreativitas itu sendiri, yang kemudian berdampak pada persaingan pasar tunggal ASEAN," kata Prof Dr. Agus Sardjono SH. MH dalam acara seminar nasional yang bertajuk Tantangan dan Peluang Hak cipta di Indonesia menghadapi ASEAN Economic Community, Rabu (16/9/2015).http://prasetya.ub.ac.id/cmsub/javascript/tiny_mce/plugins/pagebreak/img/trans.gif
http://prasetya.ub.ac.id/cmsub/javascript/tiny_mce/plugins/pagebreak/img/trans.gif

Guru besar Universitas Indonesia tersebut juga memaparkan jika memahami hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta saat ini bukanlah perkara yang mudah, khususnya jika mengacu pada UU HC yang masih saja menimbulkan kerancuan pada persepsi masyarakat.

"Perlu diketahui jika bentuk-bentuk saintifik dalam UU HC terbagi dalam tiga kategori, yaitu karya tulis, karya musik, karya visual dan program komputer. Namun kenyataannya dalam penyusunan UU HC tidak terdapat rincian kategori tersebut. Hal tersebut bisa jadi menimbulkan banyak perbedaan pendapat," tambahnya.

Problematika yang kerap terjadi adalah pemahaman tentang fiksasi karya (fixed form) yang sering diartikan dengan bentuk yang terlihat (visible), padahal sebenarnya adalah tidak. Ia mencontohkan bahwa lagu merupakan karya fisik yang nyata. Namun bukan berarti media fisiknya berbentuk CD, DVD, ataupun kaset tapi justru gelombang suara yang diciptakan.

Prof Agus mengatakan jika UU tersebut diterapkan sejak dulu, maka  lagu-lagu yang diciptakan WR Supratman tidak memiliki UU HC karena karena pada zaman itu memang belum ada karya rekaman.

“Apabila UU saat ini menyebutkan hal tersebut dimaksudkan dengan istilah karya rekaman dan itu berlaku sejak era lagu-lagu nasional diciptakan, maka tentu saja contoh lagu yang diciptakan WR Supratman belum memiliki UU perlindungan hak cipta. Ada pula permasalahan-permasalahan lain yang sering muncul kepermukaan seperti pada lingkup hak cipta (author's right) yang sering bersinggungan dengan hak terkait (related rights), contohnya adalah aransemen ulang lagu, yang mana karya tersebut melibatkan pihak pencipta dan pihak performer. Aransemen lagu sendiri dapat menjadi polemik yang complicated mengingat banyak sekali yang terlibat di dalamnya apabila sudah meranah pada peluang bisnis (royalty). Dan permasalahan ini akan menjadi sulit untuk ditelaah, ketika kedua hal tersebut dicampur adukkan dalam undang-undang," pungkasnya.

Menurut dia, meskipun UUHC sudah mengatur mengenai berbagai bentuk komersialisasi karya cipta, baik yang masih berada dalam domain hak cipta maupun hak terkait sayangnya masih ada kerancuan konsep UUHC 2014 yang sudah disahkan. Namun demikian, adanya kelemahan tersebut tidak semestinya menjadi hambatan. Masih ada peluang dalam implementasi UUHC dengan memberikan tafsir yang benar menurut doktrin author right and copyright. [indra/Humas UB]

 

 

 

Artikel terkait

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID