Prasetya Online

>

Berita UB

Persiapan Menuju PTNBH, UB Sharing dengan Rektor ITB

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF
Dikirim oleh zenefale pada 22 Mei 2017 | Komentar : 0 | Dilihat : 855

ITB berbagi pengalaman sebagai PTNBH
ITB berbagi pengalaman sebagai PTNBH
Dalam rangka mewujudkan Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTNBH), Rektor Universitas Brawijaya (UB), Prof Dr Ir Mohammad Bisri MS telah membentuk tim ahli persiapan PTNBH lewat SK no 414/2016 yang dipimpin oleh Prof Dr Ir Abdul Latief. SK yang ditandatangani oleh Rektor tersebut berlaku mulai 1 November 2016 hingga 31 Oktober 2017. Menurut Prof Latief, sudah sejak dua tahun yang lalu UB diminta untuk beralih ke PTNBH. Namun dengan adanya transisi pergantian ke Rektor yang baru, UB baru bisa membentuk tim persiapan PTNBH menjelang akhir tahun 2016. Hingga pada Rabu (17/5/2017) lalu, UB berinisiatif mengundang Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi DEA untuk membahas persiapan PTNBH.

Rektor UB berharap dengan adanya kunjungan ini, sivitas UB mendapatkan pengalaman baru tentang bagaimana mengelola PTNBH. Tidak hanya dari proses transisi menuju PTNBH, namun juga mengatur struktur organisasi yang baru sampai manajemen sumber dana yang akan diperoleh.

"Ada tiga PTN yang telah masuk di Renstra Dikti, salah satunya UB ditunjuk untuk beralih dari BLU ke PTNBH. Kami sudah membentuk tim yang terdiri dari 10 ahli untuk menyusun naskah akademik (SWOT) agar nantinya memiliki pondasi yang kuat dalam menjalankan peraturan yang baru," ujarnya.

Prof Bisri menambahkan, ketika salah satu perguruan tinggi beralih ke PTNBH maka perguruan tinggi tersebut memiliki keleluasaan dalam mengatur otonomi PTN itu sendiri. Namun ada pula hal lain yang sempat menjadi pemikiran oleh banyak kalangan ketika pemerintah tidak lagi menyokong anggaran bagi PTN yang beralih ke PTNBH. Ini menjadi pemicu kekhawatiran sivitas akademika UB karena dampak yang ditimbulkan bisa berimbas pada biaya kuliah mahasiswa.

Seperti yang disampaikan oleh Prof. Kadarsah, ITB telah beralih ke PTNBH dengan proses yang cukup panjang. ITB telah melalui evolusi status hukum mulai tahun 2000 hingga beralih statuta ke PTNBH pada tahun 2013. Dalam peralihan tersebut, ITB telah membentuk empat struktur tertinggi dalam menetapkan kebijakan institusi serta mengawasi pelaksanaannya. Yang pertama disebut Majelis Wali Amanat (MWA), Senat Akademik, Majelis Guru Besar dan Rektor. MWA ITB sendiri merupakan struktur organisasi yang terdiri dari perwakilan sivitas mulai dari pimpinan, dosen, tenaga kependidikan hingga mahasiswa.

"Kami diberikan tiga otonomi yang diamanahkan oleh pemerintah, pertama otonomi akademik, otonomi keuangan dan otonomi manajemen. Dengan adanaya otonomi tersebut, kita dapat mengatur dengan mudah pembukaan prodi baru, pengelolaan keuangan dana masyarakat hingga memanajemen struktur internal keorganisasian. Bahkan pergerakan ITB dalam perkembangan perguruan tinggi yang mandiri dan berkualitas bisa lebih cepat," tambahnya.

ITB sendiri sempat ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Pendidikan (PTNBHP) lewat UU No.9 Tahun 2009 yang merujuk pada satu poin yaitu, pemerintah tidak lagi menanggung biaya pendidikan di PTNBHP. Namun UU tersebut sempat diprotes keras oleh kalangan masyarakat karena beresiko dan memberatkan, sehingga peraturan tersebut akhirnya dibatalkan.

Dengan adanya perkembangan mekanisme peraturan pemerintah 2009 hingga 2013, ITB yang saat ini sebagai PTNBH akhirnya tetap mendapatkan bantuan dana pendidikan dari kementrian lewat Bantuan Pendanaan PTNBH (BPPTNBH) sesuai dengan undang-undang yang telah di judicial review.

"Pengelolaan yang kami miliki juga hampir sama dengan BLU. ITB juga memiliki UKT, bidik misi hingga beasiswa. Maka anggapan jika PTN BLU beralih ke PTNBH menjadi sebuah institusi yang komersial adalah tidak benar," pungkasnya. (indra/Humas UB)

Artikel terkait

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID