Prasetya Online

>

Berita UB

Penyerahan Simbolis Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF
Dikirim oleh denok pada 21 Mei 2018 | Komentar : 0 | Dilihat : 323

Rektor UB menerima kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolik dari Kepala BPJS Cabang Malang
Rektor UB menerima kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolik dari Kepala BPJS Cabang Malang
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyatakan bahwa semua tenaga kerja yang bekerja di wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini menjadi landasan hukum bagi perusahaan/instansi/lembaga/organisasi untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerjanya. Kepala BPJS Cabang Malang Cahyaning Indriasari, SE., MM menyampaikan hal ini pada acara Penyerahan Simbolis Sertifikat dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada Pegawai Universitas Brawijaya (UB). Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang Jamuan Gedung Rektorat pada Senin (21/05/2018).

Dalam kesempatan tersebut, diserahkan 1.103 kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada Tenaga Tetap Non PNS UB baik tenaga kependidikan maupun tenaga pendidik. Kartu ini diberikan kepada pegawai yang telah terdaftar per Mei 2018 yang berada di 15 fakultas, program vokasi dan kantor pusat. Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan pensiun. "Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012, pembayaran dimulai sejak iuran pertama diterima," kata Cahyaning.

Dua buah kartu akan diterima oleh peserta yakni 1 kartu pensiun dan 1 kartu jaminan kecelakaan, jaminan kematian dan jaminan hari tua. Selain dimanfaatkan sebagai kepesertaan, kartu BPJS Ketenagakerjaan juga bisa dimanfaatkan untuk mendapat potongan harga di hotel-hotel maupun tempat-tempat yang telah bekerjasama dengan BPJS.

Perwakilan dosen dan karyawan menerima secara simbolik kepesertaan BPJS ketenagakerjaan
Perwakilan dosen dan karyawan menerima secara simbolik kepesertaan BPJS ketenagakerjaan
Setelah diterima lebih dari satu tahun, kartu tersebut dapat digunakan untuk mendapat pinjaman perumahan pekerja bekerjasama dengan PT. Bank Tabungan Negara (BTN). Dengan kartunya, peserta BPJS bisa menerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan perumahan non-subsidi sampai dengan harga sekitar Rp. 500 juta. Fasilitas lainnya adalah selisih bunga 3-4% selama mengangsur ke BTN.

Perlindungan terhadap resiko kecelakaan kerja, disampaikan Cahyaning bisa diakses di berbagai rumah sakit di Indonesia karena BPJS Ketenagakerjaan merupakan jaminan nasional.

Pemenuhan hak tenaga kerja, menurut Cahyaning akan memberikan ketenangan dalam bekerja sehingga produktivitas kerja akan lebih baik.

Hal senada juga disampaikan Rektor Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS. Ia berharap pemenuhan hak tenaga kerja ini diimbangi dengan kewajiban yang harus pula dipenuhi dan kerja keras. Pemenuhan hak ini, menurut Rektor merupakan bentuk upaya penataan legalitas tenaga tetap Non PNS. "UB serius memperhatikan dan menata tenaga tetap Non PNS. Ini merupakan salah satu janji saya saat diangkat menjadi Rektor. Dengan demikian janji saya telah terpenuhi," ujar Rektor Bisri. Pemenuhan fasiltas kepada tenaga tetap Non PNS seperti kontrak, kepangkatan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan merupakan bukti bahwa Tenaga Tetap Non PNS merupakan tulang punggung menjelang UB sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Apalagi, ia menambahkan, Pemerintah Republik Indonesia telah mengurangi jumlah PNS.

Dari total 1.601 Tenaga Tetap Non PNS yang dimiliki, baru dibagikan 1.103 kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk mendapat fasilitas ini, seorang tenaga pendidik dan kependidikan tetap Non PNS harus diangkat dulu, ada kontrak, mengikuti prajabatan dan gaji 100%. [Denok/Humas UB]

 

 

Artikel terkait

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID