Prasetya Online

>

Berita UB

PP Otoda FH UB: Kota Malang Tanpa Perencanaan

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF Versi Word
Dikirim oleh humas3 pada 07 Mei 2014 | Komentar : 0 | Dilihat : 4013

Koordinator PP Otoda FH UB Syahrul Sajidin (tengah) Pada Saat Memberikan Konferensi Pers di Hadapan Sejumlah Wartawan
Koordinator PP Otoda FH UB Syahrul Sajidin (tengah) Pada Saat Memberikan Konferensi Pers di Hadapan Sejumlah Wartawan
PP Otoda Fakultas Universitas Brawijaya mengatakan bahwa kota malang saat ini berada dalam kondisi tanpa perencanaan karena penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tertunda selama lebih dari tujuh bulan. Demikian dikatakan Koordinator PP Otoda FH UB Syahrul Sajidin dalam konferensi persnya, Rabu (7/5).

Kelambanan proses penyusunan RPJMD Kota Malang dipengaruhi oleh banyak  faktor, antara lain pertama pemerintah kota Malang tidak serius dalam melakukan penyusunan dokumen RPJMD; kedua kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Malang selama ini bersifat tidak terencana, parsial, dan tidak berkelanjutan; ketiga kepala daerah gagal meletakkan pondasi reformasi birokrasi di 100 hari pertama masa jabatannya.

Dikatakan oleh Syahrul bahwa keterlambatan penetapan RPJMD Kota Malang sudah sangat jelas melanggar ketentuan yang ada diketentuan perundang-undangan yakni pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan pasal 76 Permendagri Nomor 54 tahun 2010, yang telah jelas-jelas  menyebutkan bahwa Peraturan Daerah tentang  RPJMD  ditetapkan paling lama enal bulan setelah kepala daerah dilantik.

"Walikota dan wakil walikota Malang dilantik pada tanggal 13 September 2013 sehingga seharusnya Kota Malang sudah memiliki RPJMD paling lambat 13 Maret 2014,"katanya.

Dikatakan oleh Syahrul bahwa kelambanan penyusunan RPJMD Kota Malang memberikan potret ketidakmampuan Pemerintah Kota Malang dalam menerjemahkan visi misi kepada daerah terpilih. Hal ini bisa disebabkan beberapa faktor antara lain tidak adanya kesesuaian antara Visi Misi kepala daerah yang disampaikan dalam masa pencalonan dengan Visi Misi setelah dilantik sebagai kepala daerah atau dalam bahasa yang lebih sederhana adalah tidak ditepatinya janji-janji walikota/wakil walikota yang telah disampaikan pada saat kampanye.

Sebagai akibat tertundanya penyusunan RPJMD, maka RAPBD menjadi tidak terarah. Hal ini disebabkan karena dokumen RPJMD juga akan menjadi pedoman bagi pemerintah kota dalam mengatur arah kebijakan keuangan daerah dalam hal ini adalah penyusunan RAPBD. Selain itu, kelambanan penyusunan RPJMD Kota Malang juga akan menyulitkan SKPD dalam menyusun renstra SKPD. Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahun. Dalam dokumen ini akan dimasukkan rencana kinerja dan pencapaian kinerja masing-masing SKPD. Dengan kelambanan rencana penyusunan RPJMD akan berakibat pada kinerja SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintak Kota Malang terutama bagi SKPD yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

Dengan beberapa analisa yang sudah dilakukan, maka PP Otoda UB mengeluarkan maklumat, yaitu pertama pemerintah Kota Malang meletakkan program penyusunan RPJMD sebagai program priorit untuk harus segera diselesaikan; kedua pemerintah kota Malang menyusun RPJMD yang lebih partisipatif dan aplikatifmelihat kondisi terkini masayrakat kota Malang; ketig walikota dan wakil walikota memasukkan janji-janji yang telah disampaikan pada masa kampanye ke dalam dokumen RPJMD sebagai bentuk komitmen atau langkah awal menepati janji-janji yang telah disampaikan pada masa kampanye. [Oky]

 

 

Artikel terkait

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID