Prasetya Online

>

Berita UB

PERSADA Adakan Diskusi Untuk Temukan Solusi Disparitas Pemidanaan

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF
Dikirim oleh oky_dian pada 31 Agustus 2017 | Komentar : 0 | Dilihat : 483

Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya mengadakan diskusi terkait solusi penanganan disparitas pemidanaan bersama Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI, Pengadilan Negeri Malang, dan Kejaksaan Negeri Kota Malang di lantai 8 Gedung Kantor Pusat UB, Rabu (30/08/2017).

Kepala Pengadilan Negeri Malang Nursyam, SH, M.Hum mengatakan bahwa disparitas merupakan perbedaan dalam proses tindak pidana putusan hakim.

"Disparitas bisa ditimbulkan oleh dua faktor, yaitu faktor yuridis dan non yuridis. Faktor yuridis terdiri dari UU Tipikor dan tujuan pemidanaan. Faktor non yuridis terdiri dari niat pelaku, peranan pelaku, itikad pelaku, akibat perbuatan, tujuan perbuatan, dan keadaan pelaku seperti kondisi fisik yang sakit-sakitan dan penampilan pelaku," kata Nursyam.

Kepala Kejaksaan Negeri Malang Joko Irianto menambahkan bahwa disparitas atau perbedaan putusan hakim bisa terjadi karena adanya perbedaan penafsiran. Contohnya adalah kasus terdakwa atas nama Budi yang dituntut dengan pasal 2 (1) jo.18 UU. No31/1999 jo. UU. No.20/2001 dengan tuntutan pidana penjara empat tahun dan denda Rp 200.000.000  terjadi perbedaan pada putusan jaksa yang mana dia dituntut dengan pasal terbukti adalah pasal 3 UU.No. 31/1999 jo. UU. No. 20/2001 yang diputuskan dengan pidana penjara dua tahun dan denda Rp 50.000.000.

Oleh karena itu untuk menghindari, mencegah, dan meminimalisir terjadinya disparitas maka dibuatlah pedoman penanganan perkara tindak pidana korupsi yaitu Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-003/A/JA/02/2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Tindak Perkara Korupsi jo. SE-001/JA/04/1195 tanggal 27 April 1995.

Peneliti PERSADA Dr. Lucky Endrawati, SH., MH mengatakan diskusi ini untuk menghasilkan solusi disparitas putusan pengadilan sehingga bisa menghasilkan keputusan dalam satu pemahaman.[Oky Dian/Humas UB]

 

 

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID