Prasetya Online

>

Berita UB

MoU UB- BPKP

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF Versi Word
Dikirim oleh humas3 pada 01 Februari 2012 | Komentar : 0 | Dilihat : 5610

Kiri-kanan:Dr. Achmad Sanusi, MSPA dan Prof Dr Ir Yogi Sugito
Kiri-kanan:Dr. Achmad Sanusi, MSPA dan Prof Dr Ir Yogi Sugito
Universitas Brawijaya (UB) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sepakat melakukan penandatangan Piagam Kesepahaman Bersama (MoU) pada Jumat (27/1)  di Ruang gedung Rektorat Lantai 6. Penandatangan MoU dilakukan antara Rektor Rektor UB Prof Dr Ir Yogi Sugito dengan Dr. Achmad Sanusi, MSPA selaku Deputi Kepala BPKP Bidwas Intansi Pemerintag Bidang Polsoskam . Turut hadir dalam kesempatan tersebut jajaran Pimpinan Fakultas, Kepala Biro, serta staf bagian keuangan.Setelah penandatangan MoU acara dilanjutkan dengan pemaparan Kuliah Umum oleh Dr. Achmad Sanusi, MSPA, dengan tema "Implementasi PP No.60 Tahun 2008 Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengendalian Internal Pemerintah"
Dalam pemaparan materinya Dr. Achmad menyampaikan pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dimana akuntabilitas adalah suatu kwajiban untuk menjawab dan menjelaskan dari aparatur pemerintah sebagai pihak yang menerima amanah kepada masyarakat atas pelaksanaan amanah yang diterimanya secara objektif.
Selain itu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga sangat penting dalam menjaga akuntabilitas, hal ini sesuai dengan PP 60/208 yang merupakan komitmen yang nyata dari pemerintah untuk memperbaiki akuntabilitas negara.
Sedangkan peran Internal Auditor yang efektif sesuai dengan Pasal 11 PP 60 Tahun 2008 adalah memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
Dalam penutup paparan materinya Dr. Achmad menyampaikan tentang penyebab laporan keuangan tidak Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diantaranya kendala dan batasan pemeriksaan, kelemahan pengendalian internal, dan ketidaktahuan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kelemahan pengendalian internal contohnya pengelolaan, pelaporan keuangan daerah yang tidak tertib, pengelolaan aset yang tidak rapi serta struktur organisasi yang tidak memadai," pungkasnya.
Dr. Achmad juga berharap kepada UB setelah dinyatakan Laporan Keuangan 2010 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh auditor Independen, bisa meningkatkan lagi kinerjanya sehingga bisa memperoleh predikat Zero Penyimpangan, dimana tidak ada sedikitpun laporan keuangan yang menyimpang. [arr]

Artikel terkait

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID