Prasetya Online

>

Berita UB

Kunjungan Kerja DPR RI ke UB Bahas Perlunya Revisi UU Guru dan Dosen

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF
Dikirim oleh ireneparamita pada 18 October 2018 | Komentar : 0 | Dilihat : 303

Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke UB
Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke UB
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang merupakan payung hukum dalam mengatur profesi guru dan dosen dianggap belum mengatur secara spesifik, karena UU tersebut masih menyatukan persepsi mengenai guru dan dosen. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM dalam acara Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Universitas Brawijaya (UB), Kamis (18/10/2018). Kunjungan ini dalam rangka mengkaji regulasi, substansi, materi muatan, dan urgensi pemisahan UU Guru dan Dosen.

Fikri menuturkan meski keduanya disebut sebagai pendidik profesional, guru dan dosen memiliki beberapa perbedaan. Salah satunya terlihat pada tugas utamanya. Dosen mempunyai tugas utama tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sedangkan guru hanya melaksanakan tugas ekadharma, yaitu pengajaran.

Perbedaan lainnya terletak pada kualifikasi akademik, dimana pendidikan formal untuk dosen minimal S2, sedangkan untuk guru cukup S1. Dan saat ini guru dan dosen berada di bawah institusi yang berbeda, dimana dosen pada pendidikan tinggi di bawah Kemenristekdikti, sedangkan guru di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kegiatan ini dihadiri Direktur Jenderal Kelembagaan RI Dr. Ir. Patdono Suwignyo, M.Eng.,Sc, para rektor dari Perguruan Tinggi Negeri di Malang, rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Direktur Politeknik Negeri Malang, Direktur Poltekkes Malang, dan Asosiasi Dosen Indonesia Provinsi Jawa Timur.

Dalam kesempatan ini, Patdono Suwignyo menanggapi, harus dibedakan kualifikasi pendidikan antara perguruan tinggi akademik, perguruan tinggi vokasi, dan perguruan tinggi profesi. "Contohnya untuk Politeknik Maritim Negeri Indonesia yang berlokasi di Semarang, terdapat dosen nahkoda yang sangat mahir di bidangnya, sudah keliling dunia, dan tersertifikasi tingkat dunia, tapi dia tidak S2 atau S3. Untuk itu perlu adanya revisi kualifikasi pendidikan dosen," paparnya.

Ia juga menambahkan dimana dari 18.600 dosen Perguruan Tinggi Swasta, 500 di antaranya masih lulusan S1. "Jumlah tersebut masih belum memenuhi standar nasional Dikti, untuk itu mohon ada kebijakan untuk dosen PTS yang ada di bawah naungan negara," ungkapnya.

Dari berbagai masukan yang diberikan, sebanyak 95 persen mengusulkan UU Dosen dan Guru tidak usah dipisahkan, namun direvisi substansinya. Adapun saran yang diberikan antara lain perlu adanya kesejahteraan dan regulasi yang jelas untuk dosen PNS dan Non PNS, perlunya aturan tentang dosen Fakultas Kedokteran yang tidak hanya membutuhkan tenaga pengajar dari jenjang akademik, tetapi juga spesialis, dan juga profesi seperi ners, bidan, atau dietisien dari kementerian lain, serta aturan mengenai pekerjaan penunjang dosen di luar tridharma perguruan tinggi seperti mengerjakan akreditasi.

Selain di Malang, Kunjungan Kerja Komisi X juga akan dilakukan di Yogyakarta dan Padang. "Ini adalah langkah awal Komisi X DPR RI untuk memperoleh data dan fakta secara langsung mengenai permasalahan yang dihadapi dosen. "Selanjutnya nanti masih akan ditimbang untuk revisi substansi dan harapannya tahun 2019 sudah rampung," pungkas Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM. [Irene] 

 

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID