Prasetya Online

>

Berita UB

FIA UB Gelar Kuliah Umum Komite Pengawas Perpajakan

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF
Dikirim oleh oky_dian pada 29 April 2019 | Komentar : 0 | Dilihat : 610

Kuliah Umum Komite Pengawas Perpajakan 2019 FIA UB
Kuliah Umum Komite Pengawas Perpajakan 2019 FIA UB
Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB) menyelenggarakan kuliah umum bertema "Menumbuhkan Kepedulian Generasi Milenial Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan dan Administrasi Perpajakan". Acara di selenggarakan di Aula Lantai 4 Gedung A FIA UB.

Hadir sebagai pemateri Prof. Dr. Gunadi M.Sc., AK, selaku Ketua Komite Pengawas Perpajakan serta tiga Anggota Komite Pengawas Perpajakan yaitu B. Raksaka Mahi, Ph.D, Dr. Sumihar Petrus Tambunan, dan Drs. Joko Wiyono M.A.

Mengawali kuliah umum, Dekan FIA Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS. mengucapkan terima kasih kepada DJP atas dukungannya sehingga prodi pajak FIA UB memperoleh akreditasi A.

"Seumpama ada acara besar seperti ini saya harap DJP mau menjalin kerjasama dengan FIA UB khusunya prodi perpajakan," kata Bambang dalam sambutannya.

Prof. Dr. Gunadi mengatakan, tugas dan fungsi komite perpajakan membantu menteri keuangan melakukan pengawasan terhadap Badan Kebijakan Fiskal (Tax Policy), DJP dan DJBC (Tax Administration).

"Pengawasan kita fokus ke hal yang strategis dan substantif seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan, sistem dan prosedur," kata Gunadi selaku Ketua Komite Pengawas Perpajakan.

Kemudian B. Raksaka Mahi menjelaskan, standar pengawasan peraturan kebijakan perpajakan ada dua yaitu preventif dan kuratif.

"Dalam pengawasannya Komite Pengawas Perpajakan untuk preventif, Komite tidak terlibat langsung secara formal dalam penyusunan peraturan (memberikan endorsement).Namun demikian apabila diminta untuk memberikan masukan/ saran/ usulan, komite dapat diundang sebagai narasumber sedangkan kuratif, komite mengevaluasi kebijakan/peraturan yang sudah ada seperti peraturan yang bertentangan dengan peraturan diatasnya dan/atau bertentangan dengan peraturan lainnya dan lain sebagainya," ujar Raksaka Mahi.

Dr. Sumihar Petrus Tambunan melanjutkan, ada tiga poin fokus pengawasan pajak pada tahun 2019 yaitu pertama, penguatan pelayanan perpajakan seperti perluasan tempat pemberian pelayanan (simplifikasi registrasi).

Kedua, penegakan hukum seperti peningkatan mutu pemeriksaan melalui perbaikan tata kelola pemeriksaan dan eviden base audit.

Ketiga, pengawasan kepatuhan perpajakan seperti penerapan pengawasan Wajib Pajak berbasis risiko (Compliance Risk Management/CRM). "Fokus Pengawasan perpajakan 2019 diarahkan untuk mendorong peningkatan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan serta menjaga iklim investasi," paparnya.

Terakhir Joko Wiyono menambahkan, selain fokus pengawasan pajak 2019 ada juga fokus pengawasan kepabeanan dan cukai 2019 yaitu pertama, perbaikan dwelling time seperti percepatan layanan Pusat Logistik Berikat.

Kedua, melanjutkan penertiban importir, eksportir dan cukai berisiko tinggi (PIBT, PEBT dan PCBT) sinergi dengan DJP, TNI, Polri, dan Kejaksaan.

Ketiga, sinergi antara DJP dan DJBC: Joint Program, Joint Analysis, Joint Audit, Integrasi data dan proses bisnis.

Keempat, implementasi kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus Perguruan Tinggi dan Kawasan Ekonomi Khusus wisata budaya.

Dan kelima, ekstensifikasi cukai penambahan barang kena cukai (BKC) baru (kemasan plastik). (Kirana/Vida/Humas UB)

 

 

Artikel terkait

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID