Prasetya Online

>

Berita UB

Kuliah Tamu Perbankan

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF Versi Word
Dikirim oleh prasetya1 pada 09 Juni 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 2855

Dalam rangka memperingati ulang tahun pertamanya, Program Ilmu Sosial (PIS) mengadakan kuliah tamu tentang perbankan dengan tema "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank" di Gedung Widyaloka Universitas Brawijaya, Kamis (9/6).
Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai program studi. Tiga narasumber dalam kuliah tamu adalah Heru Saptadi dari Bank Indonesia, Lely dari BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dan Ir. M. Arif Wicaksono MM.
Dalam presentasinya, Heru Saptadi mengatakan bahwa sesuai dengan PBI No.7/6/PBI/2005 bank wajib menjelaskan secara transparan kepada nasabah bagaimana biaya dan resiko yang akan terjadi terhadap suatu produk bank.
Baik produk/jasa perbankan maupun produk atau jasa lembaga keuangan lain yang dipasarkan melalui bank. Dikemukakan juga bahwa pada dasarnya bank dilarang menggunakan data pribadi nasabah tanpa persetujuan nasabah.
"Berdasarkan PBI No. 7/7/PBI/2005 nasabah berhak melakukan pengaduan jika ia merasa dirugikan karena kesalahan bank, baik pengaduan lisan maupun tertulis jika selama dua hari belum diselesaikan. Apabila terbukti bank melakukan pelanggaran, maka bank akan mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Bank tersebut lalu diperhitungkan tingkat kesehatannya", tegasnya.
Sementara itu Lely dari BPSK menjelaskan bahwa tugas utama BPSK adalah menyelesaikan sengketa konsumen baik ganti rugi karena kerusakan dan pencemaran, dan melakukan pengawasan terhadap pencatunman klausula baku.
Terdapat tiga cara dalam menyelesaikan sengketa konsumen yaitu: konsiliasi dengan mempertemukan pihak yang ber-sengketa dengan perantara BPSK, arbitrase di mana pihak yang bersangkutan menyerahkan sepenuhnya pada BPSK, dan mediasi di mana BPSK bertindak sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya pada pihak yang bersengketa.
Presentasi terakhir disampaikan oleh Ir. M. Arif Wicaksono MM. Pimpinan salah satu bank swasta di Malang ini menjelaskan tentang beberapa aspek hukum dalam praktik bisnis perbankan. Di antaranya kegiatan bank yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 dan UU Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999. Peraturan yang ada di dalam UU tersebut menyebutkan bahwa bank tidak dapat semena-mena membuat perjanjian sepihak dan harus memberi-kan informasi yang jelas tentang produk yang ditawarkan. [nia]

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID