Prasetya Online

>

Berita UB

Kuliah Tamu Deputi Gubernur BI dan Penandatanganan MOU 

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF Versi Word
Dikirim oleh prasetya1 pada 09 Maret 2006 | Komentar : 0 | Dilihat : 2529

Maman H. Somantri
Maman H. Somantri
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Maman H. Somantri, Kamis (9/3) di gedung Widyaloka Universitas Brawijaya, memberikan kuliah tamu di hadapan ratusan peserta yang datang dari kalangan bankir di wilayah Malang, Kediri, dan Jember, Muspida Malang, perguruan tinggi, dan pengusaha. Hadir pula Rektor Prof. Dr. Ir. Bambang Guritno, Kepala Bakorwil Malang Bambang Harnowo, Wakil Bupati Malang H. Rendra Kresna, Kepala BI Malang Ridho Hakim, dan pejabat teras di lingkungan Universitas Brawijaya maupun Bank Indonesia. Topik kuliah umum itu adalah "Paket Kebijakan Perbankan 2006 dan Perlindungan Nasabah".
Paket Kebijakan 2006
Maman H. Somantri dalam kuliah umum itu menyatakan Paket Kebijakan Perbankan 2006 dan Perlindungan Nasabah dilatarbelakangi oleh perlunya peningkatan ruang gerak perbankan, agar dapat meningkatkan peranan dalam pembiayaan pembangunan. Selain itu juga diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan bank, peningkatan akses perbankan bagi nasabah kecil dan UMKM, perluasan pelayanan perbankan syariah, penegakan hak-hak nasabah kecil dan UMK, serta penyediaan infrastruktur perbankan.
Kebijakan perbankan yang dikeluarkan Januari 2006 ini meliputi PBI No. 8/2/PBI/2006 tentang perubahan atas peraturan BI No. 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum, SE BI No. 8/2/DPNP tentang pelaksanaan penahapan penetapan kualitas yang sama untuk aktiva produktif yang diberikan oleh lebih dari satu bank kepada satu debitur atau proyek yang sama, SE BI No. 8/3/DPNP tentang perubahan penghitungan aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) untuk kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah dan kredit pegawai/pensiunan, dan PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional. Kebijakan berikutnya mengenai pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum yang tertuang pada kebijakan Bank Indonesia PBI No. 8/4/PBI/2006, PBI No. 8/5/2006 tentang mediasi perbankan, serta PBI No. 8/6/PBI/2006 tentang penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.
Nota Kesepahaman BI dan Unibraw
Nota Kesepahaman BI dan Unibraw
Pilot Project
Pada kesempatan yang sama Maman H. Somantri mengungkapkan bahwa krisis perbankan yang terjadi di Indonesia merupakan pertanda bahwa sistem perbankan secara fundamental, masih harus dibenahi. Dalam rangka menciptakan sinergi yang baik antara pihak perbankan, stakeholder maupun perguruan tinggi maka dibentuklah sebuah lembaga riset perbankan daerah (LRPD) yang memiliki karakter independen, kredibel, serta proaktif dalam melakukan penelitian. Riset yang dilakukan pun, menurut Maman, haruslah riset yang didorong oleh suatu kebutuhan (demand), up to date, harus bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi di bidang perbankan di kemudian hari, serta merupakan applied research atau dapat diterapkan di lapangan baik sebagai masukan maupun keputusan dalam pembuatan sebuah kebijakan.
Empat universitas yang dipilih oleh Bank Indonesia sebagai pilot project Lembaga Riset Perbankan Daerah adalah Universitas Sumatera Utara (Medan), Universitas Andalas (Padang), Universitas Hasanuddin (Makassar) dan Universitas Brawijaya (Malang). Keempat universitas ini dipilih karena dianggap memiliki kredibilitas dalam melakukan penelitian bidang perbankan. Lebih lanjut Maman menyatakan apa yang harus dilakukan oleh keempat universitas ini sangatlah berat. Di antaranya, universitas tersebut harus memiliki database serta harus mampu melakukan diseminasi, di mana riset yang dilakukan harus disebarluaskan, bahkan hingga ke tingkat internasional. Sebagai lembaga yang independen, LPRD nantinya akan bertindak sebagai mediator antara pejabat dengan masyarakat. Hal ini semata agar kualitas dari kebijakan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan, mengingat kebijakan yang dibuat nantinya merupakan research based policies.
Peran stakeholder
Mengawali acara, Kepala BI Malang Ridho Hakim dalam sambutannya menyatakan, kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka implementasi arsitektur perbankan Indonesia dalam membuat kebijakan dan keputusan mengenai perbankan, serta sosialisasi kebijakan Bank Indonesia. Untuk membangun pondasi perbankan yang tangguh, menurut Ridho Hakim, sangat dibutuhkan peran semua pihak (stakeholder) seperti muspida, perguruan tinggi, pembuat kebijakan, kalangan perbankan, maupun pengusaha. Sehingga kolaborasi yang tercipta dapat menjangkau jarak dan wilayah yang lebih luas.
Sementara itu Rektor Prof. Dr. Ir. Bambang Guritno dalam sambutannya mengungkapkan jumlah peredaran uang di Malang saat ini lebih kurang Rp 1 trilyun. Jumlah ini berasal dari ribuan mahasiswa (dunia pendidikan), yang datang dari seluruh wilayah Indonesia, yang melakukan transaksi keuangan untuk biaya pendidikan mereka. Menurut Rektor, sudah selayaknya pihak perbankan menjalin hubungan baik dengan kalangan akademis di Malang. Di antaranya, dengan memberdayakan masyarakat sekitar kampus, maupun melakukan penelitian bersama tentang perbankan.
Nota Kesepahaman
Dengan tujuan mewujudkan kerjasama penelitian di bidang perbankan di wilayah Provinsi Jawa Timur, Deputi Gubernur Bank Indonesia Maman H. Somantri bersama Rektor Universitas Brawijaya pagi itu juga menandatangani nota kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Universitas Brawijaya. Kesepakatan yang berlaku untuk kurun waktu dua tahun sejak ditandatangani adalah bukti kepedulian kalangan perbankan terhadap kalangan akademis, untuk turut serta dalam upaya pengembangan bidang perbankan melalui kegiatan penelitian. Kedua belah pihak menyatakan bahwa nota kesepahaman ini akan diimplementasikan dan direalisasikan, dan tidak hanya sekedar shipping document belaka.[nik]

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID