Prasetya Online

>

Berita UB

Konsep Perwujudan Hak Ingkar Terhadap Hakim Konstitusi dalam Memutus Perkara

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF
Dikirim oleh oky_dian pada 14 Mei 2019 | Komentar : 0 | Dilihat : 404

Syamsudin Noer, S.H., M.H
Syamsudin Noer, S.H., M.H
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya (UB), Kamis (2/5/2019), menyelenggarakan ujian akhir disertasi Syamsudin Noer, S.H., M.H. Ujian terbuka ini digelar di Ruang Auditorium Gedung A, Lantai 6 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) dengan Promotor Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U, dan Ko-Promotor Prof. Dr. Abd. Rachmad Budiono, S.H., M.H serta Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum.Tim penguji terdiri dari Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S, Dr. Moh. Fadli, S.H., M.H, Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum, Dr. Muchamad Ali Safaat, S.H., M.H, dan penguji tamu dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH Undip) Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. 

Dalam ujian tersebut, Syamsudin Noer mempertahankan disertasinya yang berjudul "Perwujudan Hak Ingkar Terhadap Hakim Konstitusi Sebagai Pemenuhan Hak Konstitusional Para Pihak Yang Berperkara Untuk Memperoleh Keadilan Di Mahkamah Konstitusi".

Penelitian disertasi ini dilatarbelakangi belum adanya kejelasan konsep hak ingkar terhadap hakim konstitusi yang independen dan imparsial dalam mewujudkan pemenuhan hak konstitusional para pihak berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Sementara perwujudan hak ingkar tidak dapat dihindari, karena para pihak yang bersengketa selalu menginginkan keadilan.

Keadilan hanya dihasilkan oleh hakim independen dan imparsial dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Syamsudin menuturkan bahwa konsep hak ingkar terhadap hakim konstitusi dalam hak konstitusional perlu memperhatikan dan melihat pelaksanaan peradilan yang adil untuk semua.

Hak atas fair trial (peradilan yang adil dan tidak memihak) adalah sebuah norma yang dirancang untuk melindungi individu dari pembatasan yang tidak sah dan sewenang-wenang.

Hak untuk mendapatkan peradilan yang adil sudah seharusnya didapat oleh para pencari keadilan yang sedang bersengketa. Tetapi tidak jarang para pihak yang bersengketa mendapatkan ketidakadilan sedari awal. Ketidakadilan yang didapatkan pihak yang berperkara disebabkan karena mendapatkan seorang hakim yang seolah sudah memainkan peran dengan menunjukkan perilaku yang kurang adil dan cenderung memihak kepada pihak lain.

"Perlu adanya pengintegrasian norma hak ingkar terhadap hakim konstitusi menggunakan rumusan norma yang sesuai dengan asas hukum, yang mempunyai materi muatan bersifat kekinian dan kenantian yang konstruktif serta memiliki kekhususan karakteristik yang sesuai dengan pengadilan dan hukum acaranya," tambahnya.Melalui disertasinya, Syamsudin dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar doktor ilmu hukum yang ke-397 di FH UB.(Dita/Vika/Humas UB)

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID